Laporan Utama

APBN 2026 untuk Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

2 September 2025

OLEH: CS. Purwowidhu

APBN 2026 untuk Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

Pada 15 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen tersebut merupakan APBN pertama yang disusun di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menyatakan APBN 2026 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Pemerintah akan melakukan pemerataan pembangunan dari Sabang hingga Merauke.

“Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan segelintir kelompok. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja kita ciptakan, nilai tambah kita maksimalkan. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata,” tegas Kepala Negara.

Capaian 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo

Di tengah dinamika global yang berimbas pada ekonomi berbiaya tinggi bagi seluruh negara, pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk melindungi rakyat. Alhasil ekonomi triwulan II-2025 tumbuh 5,12% secara tahunan, membaik dari triwulan I yang sebesar 4,87%.

Pertumbuhan tersebut ditopang utamanya oleh aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97% serta ekspor yang tumbuh kuat sebesar 10,67% dengan adanya nilai tambah hilirisasi.

Presiden lebih lanjut mengutarakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi guna menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% di tahun sebelumnya, dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang tercipta.

“Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di 2,4%, sehingga menjaga daya beli terutama masyarakat tidak mampu,” tutur Presiden.

Berbagai program unggulan juga telah diselenggarakan mulai tahun ini dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Program-program tersebut bukan hanya bertujuan mencetak SDM unggul dalam jangka panjang, namun juga mampu menggerakkan denyut ekonomi yang produktif dari hulu hingga hilir dalam jangka pendek.

Menghadapi gejolak global yang menekan perekonomian, APBN tetap responsif menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah mengucurkan stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp33 triliun pada Januari 2025, disusul stimulus tahap kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025.

Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Indonesia juga berhasil memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Salah satunya sukses dalam negosiasi tarif bilateral dengan AS yang lebih rendah, dari 32% menjadi 19%.

“Negara harus hadir, melindungi mereka yang tidak mampu, dan menciptakan rasa aman bagi semua. APBN instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Presiden.

Delapan agenda prioritas

Pemerintah mengusung 8 (delapan) agenda prioritas pada RAPBN 2026.

Pertama, mewujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Dilakukan antara lain dengan mencetak sawah baru, menyalurkan pupuk bersubsidi secara tepat sasaran, mendukung bibit unggul, menyediakan alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan, sebesar Rp53,3 triliun. Subsidi pupuk sebanyak 9,62 juta ton pupuk sebesar Rp46,9 triliun. Alokasi untuk tugas Bulog sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani dan penjaga daya beli masyarakat sebesar Rp22,7 triliun.

“Sejak awal 2025, pemerintah telah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Sehingga produksi beras meningkat, stok beras di atas 4 juta ton, harga stabil, dan petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ungkap Presiden.

Kedua, memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa melalui peningkatan produksi migas, menjaga harga energi, dan mempercepat transisi menuju energi bersih.

Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan, di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah mencapai Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.

“Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi baru terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Dan rakyat kita, dari kota hingga desa, harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan,” terang Presiden.

Ketiga, membangun generasi unggul melalui Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG ditargetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 adalah sebesar Rp335 triliun. Program MBG tak hanya meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui perbaikan asupan gizi, namun juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal.

“(MBG) menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM,” ujar Presiden.

Keempat, mewujudkan pendidikan bermutu. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% APBN atau sekitar Rp757,8 triliun di tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global,” ucap Presiden.

Presiden mengatakan pemerintah akan meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa/mahasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.

Untuk peningkatan kualitas fasilitas sekolah/kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun.

Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun.

“Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai,” kata Presiden.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda diperkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

Pemerintah juga mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan beasiswa secara masif di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan memberikan beasiswa kepada 4.000 mahasiswa.

Kelima, menghadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata karena pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara.

Setiap tahun, Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.

Anggaran kesehatan diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta meningkatkan fasilitas kesehatan.

“Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas,” ucap Presiden.

Keenam, menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Desa menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kita akan percepat pembangunan desa mandiri, Koperasi dan UMKM, dengan berlandaskan semangat gotong royong,” kata Presiden.

Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dan siap mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah.

Presiden meyakini pendekatan baru tersebut akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa.

Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa.

“Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan, bukan hanya militer, tapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Semua itu menjadi basis terwujudnya kesejahteraan rakyat,” tutur Presiden.

Untuk itu pemerintah akan memodernisasi alat utama sistem pertahanan, dan memperkuat komponen cadangan, memberdayakan industri strategis nasional, serta meningkatkan kesejahteraan para prajurit.

Kedelapan, mempercepat investasi dan perdagangan global melalui penguatan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak ekonomi, dan APBN sebagai katalis.

Presiden meyakini Danantara akan memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

“Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan jadi pijakan, didukung tata kelola transparan dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi disegani sebagai kekuatan ekonomi global,” jelas Presiden.

Presiden melanjutkan, pemerintah akan mempercepat berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar USD38 miliar. Proyek tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral dan batu bara, pertanian, perikanan, serta energi; antara lain hilirisasi batu bara, timah, dan ekosistem baterai.

Di samping itu, pemerintah juga akan melanjutkan program 3 juta rumah untuk rakyat. Skema penyaluran program melingkupi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, dan kota, dan pesisir, serta dukungan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah sebanyak 770.000 rumah.

Arsitektur APBN 2026

Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut.

Belanja Negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun.
Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun.
Defisit APBN dirancang Rp638,8 trilun atau 2,48% PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable.
Pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga tidak hanya mengandalkan APBN.
APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan.

“Untuk itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel, melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan,” pesan Presiden.

Presiden menyatakan penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis.

Pengelolaan SDA akan diperkuat. Setiap aset dikelola secara efisien dan produktif, agar menghasilkan nilai tambah dan berkontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

Di sisi belanja, Presiden menekankan agar kualitas belanja terus ditingkatkan. Belanja negara harus memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik

“Kita terus mendorong efisiensi belanja, setiap Rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat yang nyata,” tegas Presiden.

Presiden menerangkan peran APBN didorong lebih proporsional. APBN diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, peran Danantara dioptimalkan termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.

“Ke depan, Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah didesain menjadi satu kesatuan utuh sehingga Transfer ke Daerah bukan satu-satu instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” ungkap Presiden.

Pemerintah juga terus mendorong agar subsidi energi dan bansos lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang merupakan jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, dari segi pembiayaan, APBN akan terus dikelola secara prudent dan inovatif. Defisit dan rasio utang dijaga pada batas aman.

Presiden menyatakan Pemerintah akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan.

“Sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN,” imbuh Presiden.