Inklusi dan Digitalisasi UMKM Perempuan Dorong Pemulihan
Dukungan kuat pemerintah untuk kemajuan UMKM tidak hanya digencarkan pada lingkup domestik, namun juga di kancah internasional seperti di perhelatan Presidensi G20 Indonesia.
Pada pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam Presidensi G20 Indonesia yang dilangsungkan 17-18 Februari 2022 lalu, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menegaskan komitmen yang antara lain untuk mengedepankan agenda inklusi keuangan dalam memanfaatkan digitalisasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mendorong keberlanjutan serta inklusivitas ekonomi bagi perempuan, pemuda, dan UMKM.
Komitmen yang tertuang dalam Komunike atau pernyataan bersama tersebut sejalan dengan pesan yang digaungkan Presiden Joko Widodo sejak KTT G20 di Roma tahun lalu. Pesan tersebut salah satunya menekankan bahwa negara-negara G20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata. Salah satunya melalui peran digitalisasi yang memampukan UMKM agar bisa semakin berdaya saing.
Usung UMKM di G20
Indonesia mengafirmasi tiga isu penting pada Presidensi G20 tahun ini yaitu membangun tatanan baru kesehatan global, transformasi digital untuk ekonomi maupun sektor-sektor lain, dan transmisi energi menuju energi yang berkelanjutan.
Pada jalur keuangan (finance track), tiga isu utama tersebut difokuskan dalam enam agenda prioritas. Salah satunya adalah inklusi keuangan digital dan UMKM.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam Seminar bertajuk “Digitalisasi UMKM Perempuan dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi” yang dilangsungkan Kamis (17/2) menjelaskan pemerintah mengusung agenda inklusi digital dan UMKM mengingat besarnya kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia dan jumlah pelaku UMKM yang semakin berkembang.
UMKM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UMKM menyumbang 61,1 persen PDB nasional dan mendominasi 99 persen lebih unit usaha di Indonesia. UMKM juga mendukung 14,7 persen ekspor dan membuka 97 persen lapangan kerja.
Di samping itu, Yustinus menambahkan Indonesia berani mengusung tema UMKM karena Indonesia punya contoh konkrit yang sudah terbukti bermanfaat. Program pembiayaan ultra mikro atau UMi misalnya. Program kelolalan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) yang merupakan special mission vehicle Kementerian Keuangan ini menyasar kelompok terbawah yang tidak punya akses ke perbankan.
Penyaluran pembiayaan UMi dilakukan melalui lembaga keuangan bukan bank, seperti koperasi dan lembaga keuangan mikro yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas agar para pelaku usaha ultra mikro dapat memperoleh pembiayaan dengan lebih mudah dan cepat.
Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah pada kesempatan yang sama memaparkan di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir, penyaluran pembiayaan UMi terus tumbuh positif. Di tahun 2021 pembiayaan UMi mencatatkan realisasi penyaluran kepada 1,9 juta debitur dari target 1,8 juta debitur (109 persen target) dengan nilai penyaluran mencapai Rp7,03 triliun.
Berkah di balik wabah
Yustinus mengatakan momentum Presidensi G20 selaras dengan upaya pemulihan UMKM di tengah pandemi Covid-19. Berbagai masalah dihadapi pelaku UMKM saat pandemi seperti penurunan jumlah pendapatan karena penjualan menurun, hambatan distribusi, dan kendala keuangan atau akses permodalan.
Yustinus juga menyebut terdapat 61,2 persen pelaku UMKM menyatakan terdampak secara negatif oleh pandemi dan 32,2 persen terdampak sangat negatif.
Pemerintah pun menggelontorkan beragam bantuan untuk mendukung pelaku UMKM. APBN dimanfaatkan antara lain untuk memberikan pembiayaan, bantuan modal produktif, dan restrukturisasi kredit bagi pelaku UMKM.
Namun di sisi lain, pembatasan aktivitas sosial selama pandemi Covid-19 juga mengubah perilaku masyarakat ke arah digital, termasuk mengubah kebiasaan transaksi jual beli, dari offline menjadi online.
“Ada berkah juga di balik wabah ternyata. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mula-mula tidak paham menjadi paham, mula-mula offline menjadi online dan sekarang sangat terbiasa menjadi warga digital,” tutur Yustinus.
Perekonomian nasional terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital. Google Temasek, dan Bain dalam laporan bertajuk e-conomy SEA memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia 2021 sebesar US$70 miliar atau Rp997 triliun. Nilai tersebut diproyeksi meroket hingga US$146 miliar atau sekitar Rp2.080 triliun pada 2025, berpotensi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
Selama pandemi, transaksi digital di Indonesia cenderung meningkat. Pada 2020 transaksi e-commerce tercatat naik 29,6 persen, dari Rp205,5 triliun pada 2019 menjadi Rp266,3 triliun di 2020. Lalu di 2021 total nilai transaksi e-commerce kembali tumbuh 50,8 persen mencapai Rp401 triliun.
Namun menurut Yustinus kondisi UMKM kita masih cukup menantang. Baru 21 persen UMKM yang sudah digitalisasi. Sementara peluang pasar digital semakin penetratif dengan kemunculan berbagai platform. Untuk itu APBN juga mendukung penyediaan konektivitas digital.
“Tidak ada lagi kesenjangan antar wilayah hanya karena ketimpangan akses. Maka APBN mulai 2021, 2022, 2023 diarahkan untuk mendorong transformasi digital ini,” ujar Yustinus.
Tantangan lainnya juga datang dari sisi SDM. Yustinus mengatakan kewirausahaan di Indonesia masih rendah. E-commerce dapat menjadi solusi dalam meningkatkan usaha informal. Karena itu, selain penyediaan infrastruktur digital dan dukungan regulasi, upaya literasi digital yang memadai juga perlu digencarkan agar para pelaku UMKM bisa masuk ke sektor digital. Salah satunya dilakukan melalui BLU PIP.
“Maka BLU PIP kita dorong menjadi yang terdepan dalam memberikan dukungan tidak hanya permodalan, tetapi juga literasi bisnis dan keuangan bagi para pelaku UMKM,” ungkap Yustinus.
Pembiayaan inklusif dan responsif gender
Secara akumulatif sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 pembiayaan UMi telah disalurkan kepada 5,4 juta pelaku usaha ultra mikro di mana 95 persen debiturnya adalah perempuan, dengan nilai penyaluran mencapai Rp18,08 triliun.
Sedangkan secara geografis pembiayaan UMi telah menjangkau 500 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia.
“Hal ini membuktikan pembiayaan UMi merupakan program inklusif yang sekaligus juga responsif gender,” ucap Direktur Jenderal Perbendaharan Hadiyanto.
Senada, Yustinus mengungkapkan pembiayaan UMi menjadi salah satu langkah dalam mengimplementasikan strategi nasional keuangan inklusif perempuan (SNKI Perempuan). SNKI Perempuan bertujuan memastikan perempuan Indonesia punya pengetahuan, kapasitas, dan kesempatan untuk bisa berdaya secara ekonomi.
Inklusi keuangan digital untuk pelaku UKM perempuan sangat diperlukan. Data Kemenko PMK mencatat 53,76 persen usaha kecil dimiliki perempuan dengan 97 persen karyawannya adalah perempuan. Pandemi mengakibatkan tujuh persen usaha milik perempuan harus tutup. Proporsi ini dua kali lebih tinggi dari usaha milik laki-laki yang tutup selama pandemi.
SNKI Perempuan lanjut Yustinus didukung dengan penyediaan layanan keuangan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Inklusi ini juga mempertimbangkan berbagai hambatan gender termasuk mengurus rumah tangga, kerentanan terhadap kemiskinan, dan norma-norma sosial yang diskriminatif.
Yustinus berpendapat inklusi keuangan digital untuk UMKM perempuan menjadi salah satu upaya memberdayakan dan meningkatkan produktivitas perempuan yang merupakan salah satu kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Untuk mewujudkan itu, pemerintah termasuk melalui BLU PIP juga telah membuat beberapa program. Bagaimana mendorong distribusi infrastruktur digital lebih luas. Sehingga tidak ada lagi isu Jawa-nonJawa, Indonesia Barat-Indonesia Timur. Literasi yang terus-menerus dibangun dengan berbagai cara. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, Bank Indonesia, OJK untuk memastikan tidak ada korban dari cybercrime misalnya, dan berbagai insentif yang terus disediakan oleh pemerintah,” papar Yustinus panjang lebar.
Sementara Hadiyanto menyampaikan pemerintah berkomitmen mendorong agar penerima pembiayaan UMi semakin berkembang dan berkelanjutan.
“Salah satu cara yang bisa dilakukan diantaranya adalah melalui pemanfaatan teknologi digital,” kata Hadiyanto.
Digitalisasi tidak hanya menjadi solusi atas pembatasan akibat pandemi tapi juga dapat memperluas peluang usaha dan meningkatkan omset usaha ultra mikro
Selain menyalurkan pembiayaan, BLU PIP juga memberikan dukungan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku usaha ultra mikro. Antara lain dilakukan dalam bentuk pengurusan legalitas usaha dan peningkatan kapasitas usaha. Langkah digitalisasi juga ditempuh misalnya melalui penyaluran pembiayaan menggunakan uang elektronik dan pemasaran digital di berbagai platform baik medis sosial maupun e-commerce.
“Sejak 2019 telah dilakukan piloting penggunaan uang elektronik dalam pencairan pembiayaan UMi dan telah efektif dilaksanakan sepanjang tahun 2021,” ujar Ririn.
BLU PIP juga berkolaborasi dengan berbagai mitra kerja dalam memberikan pendampingan dan pelatihan bagi account officer penyalur UMi. Bantuan tersebut mencakup pendekatan pembiayaan berbasis gender, pengenalan dan pembukaan akses pembiayaan kepada pelaku usaha perempuan, maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku pembina BLU PIP terus mendorong agar pembiayaan UMi bisa semakin dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.
“Secara rutin kami melakukan pengukuran dampak kekonomian debitur UMi melalui survei yang didukung oleh seluruh kantor vertikal Ditjen perbendaharaan di 34 Kanwil dan di 179 KPPN di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Hadiyanto.
Survei menunjukkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan nilai keekonomian debitur pembiayaan UMi sebesar 5,6 persen, dari 49,85 poin di tahun 2020 menjadi 52,64 pada tahun 2021.
“Capaian tersebut merupakan bukti nyata peran pembiayaan UMi bagi masyarakat luas,” lugas Hadiyanto.
Di sisi lain, Yustinus menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta serta pemangku kepentingan lainnya dalam pemberian dukungan teknis maupun strategis untuk pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
“Kita berharap ada dukungan yang lebih konkret dari pemerintah dan sektor swasta, (untuk) memastikan semakin banyak orang (pelaku UMKM) terdukung,” pungkas Yustinus.
