APBN Kuartal I 2023 Solid dan Topang Perekonomian Indonesia
Menjelang tahun 2023, masyarakat Indonesia mengalami kekhawatiran akan ancaman resesi ekonomi. Meski dalam beberapa kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, isu seputar resesi ekonomi santer menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Kini, kuartal pertama 2023 telah terlewati. Dalam konferensi pers APBN KiTa yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (17/4), Menteri Keuangan menerangkan APBN mampu menopang perekonomian Indonesia dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. APBN menunjukkan kinerja yang solid pada kuartal I tahun ini dan menjaga kesehatan fiskal dengan baik.
Pemerintah menyadari risiko global kini sudah beralih dari pandemi kepada tekanan ekonomi global. Tantangan lainnya yang muncul adalah tingginya ketidakpastian. Oleh karena itu, sejak dini pemerintah berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi. Ketika sumber tekanan berasal dari eksternal, pemerintah terus menjaga perekonomian domestik dengan sebaik-baiknya, antara lain menggunakan instrumen APBN.
Pada konferensi pers tersebut, Menteri Keuangan memaparkan realisasi belanja negara sampai dengan 31 Maret 2023 sudah mencapai Rp518,7 triliun atau 16,9 persen pagu APBN. Capaian realisasi tersebut juga tumbuh 5,7 persen dibanding capaian realisasi tahun lalu. Pemerintah pusat sudah membelanjakan Rp347,3 triliun, atau 15,5 persen dari total alokasi belanja APBN kita tahun ini. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar 166,9 triliun atau 16,7 persen dari pagu dan belanja non-KL sebesar Rp180,3 triliun atau 14,5 persen dari pagu.
“Siapa yang mendapatkan manfaat dari Rp347,3 triliun? Sebanyak 39,2 persen adalah masyarakat langsung, artinya begitu APBN mengeluarkan, uang itu langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat. Dalam bentuk apa? Yaitu program program perlindungan sosial, program sembako, program untuk bantuan membayar jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, dan program-program yang dinikmati oleh murid-murid sekolah sekolah di Indonesia,” tutur Menteri Keuangan.
Dengan kata lain, sebanyak Rp136,3 triliun dari APBN merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan bencana, dan sektor pelayanan publik lainnya. Selain untuk melindungi masyarakat, APBN juga menjaga daya beli masyarakat sehingga konsumsi tetap terjaga.
Belanja prioritas tetap terjaga
Pemerintah telah menetapkan belanja prioritas pada APBN 2023, di antaranya sektor kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja prioritas pada kuartal I 2023 tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja sektor kesehatan disalurkan antara lain untuk bantuan iuran PBI JKN bagi 96,7 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, pemeriksaan sampel makanan oleh BPOM, serta untuk operasional puskesmas dan balai penyuluhan KB.
Belanja prioritas pada APBN 2023 juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan benih, pupuk, dan pestisida, bantuan inseminasi buatan, serta asuransi pertanian dan usaha ternak. Selain itu, belanja prioritas sektor ketahanan pangan juga diberikan untuk bantuan calon induk, pembangunan 2.589 unit jalan pertanian, serta 495 unit olahan pakan ternak.
Untuk sektor perlindungan sosial, APBN 2023 mengalokasikan anggaran melalui Kemensos untuk penyaluran PKH dan Kartu Sembako, melalui Kemendikbudristek dan Kemenag untuk penyaluran PIP dan PIP Kuliah, melalui BNPP untuk bantuan stimulan rumah terdampak bencana, dan melalui belanja non-K/L untuk subsidi energi dan non-energi. Alokasi anggaran pada sektor tersebut juga merupakan bentuk kerja keras APBN untuk memulihkan scarring effect sebagai dampak pandemi.
Realisasi APBN 2023 pada sektor pendidikan dimanfaatkan di antaranya untuk gaji pengajar, PIP, dan KIP Kuliah. Pemerintah juga menyalurkan dana pendidikan untuk BOS dan Kartu Prakerja, serta dana abadi di bidang pendidikan. Total realisasi belanja pendidikan hingga 31 Maret 2023 mencapai Rp119,1 triliun atau tumbuh 29,9 persen dibanding tahun sebelumnya.
Di sektor infrastruktur, APBN telah menyalurkan total Rp42,4 triliun hingga akhir Maret 2023. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk membangun jalan (progress 11,7 persen), jembatan (progress 10,0 persen), bendungan (progress 22,6 persen), jaringan irigasi (progress 11,3 persen), sarana dan prasarana Pendidikan (progress 21,2 persen), SPAM (progress 16,3 persen) rel KA (progress 12,2 persen), bandara (progress 16,8 persen), dan pelabuhan laut (44 unit). Alokasi belanja prioritas infrastruktur juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah serta penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 16.647 unit rumah.
Belanja pemerintah pusat non-K/L turut berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi, antara lain didorong oleh realisasi belanja manfaat pensiun dan subsidi. Realisasi subsidi energi hingga akhir Maret 2023 sebesar Rp24,5 triliun baik berupa subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, maupun listrik. Sementara, realisasi subsidi non-energi sebesar Rp13,0 triliun digunakan untuk memberikan subsidi Bunga KUR, PSO Perkeretaapian, Bantuan Uang Muka Perumahan, dan Imbal Jasa Penjaminan.
SPT meningkat dan kinerja pendapatan kuat
Akhir kuartal I bertepatan dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi, yakni 31 Maret 2023. Sementara, batas waktu penyampaian SPT Badan adalah 30 April 2023. Menteri Keuangan menyatakan hingga 15 April 2023, penyampaian SPT Tahunan naik 3,15 persen dibandingkan tahun 2022.
“Jadi artinya alhamdulillah masyarakat masih terus taat membayar pajak sesuai dengan kewajiban perundang-undangan dan konstitusi, karena pajak memang berguna untuk masyarakat juga,” ungkap Menteri Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa.
Ia menegaskan pendapatan negara melanjutkan kinerja baik hingga akhir triwulan I tahun 2023, yaitu tumbuh 29,0 persen dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan negara tercapai sebesar Rp647,2 triliun atau 26,3 persen dari target. Penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp432,25 triliun atau 25,2 persen dari target dan tumbuh 33,8 persen. Capaian tersebut didukung oleh dampak implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Sampai dengan 31 Maret 2023, realisasi kepabeanan dan cukai menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi turunnya penerimaan Bea Keluar dan Cukai. Di sisi lain, penerimaan Bea Masuk menunjukkan peningkatan. Secara total, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp72,24 triliun atau 23,83 persen dari target. Sementara itu, kinerja PNBP menunjukkan pertumbuhan hingga 43,7 persen atau mencapai Rp1427 triliun. Secara keseluruhan, pelaksanaan APBN hingga akhir Maret 2023 mencatatkan surplus sebesar 0,61 persen terhadap PDB. Pembiayaan pun terkendali dan mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan akuntabel.
Tahun 2023 merupakan tahun transformasi ekonomi. Laju pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat dibutuhkan dalam upaya akselerasi transformasi ekonomi. Pada triwulan pertama 2023, kinerja APBN berjalan progresif secara konsisten. Pemerintah telah mengoptimalkan APBN untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Namun, pemerintah tetap menjaga kewaspadaan dan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang 2023.
“APBN menjadi instrumen yang sangat sangat penting, menjaga kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian kita untuk bertransformasi menciptakan nilai tambah dan juga produktivitas kinerja yang baik. Kinerja APBN yang baik ini akan menjadi modal bagi kita menjaga kewaspadaan terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian sepanjang tahun 2023, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri,” pungkas Menkeu.
