Memperkuat Infrastruktur Ekonomi Syariah, Mensejahterakan Masyarakat

16 Maret 2023
OLEH: Reni Saptati D.I.
Memperkuat Infrastruktur Ekonomi Syariah, Mensejahterakan Masyarakat
 

Indonesia menjadi negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2022, The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) mencatat jumlah penduduk muslim Indonesia sekitar 237,56 juta jiwa. Posisi kedua diduduki Pakistan dengan jumlah penduduk muslim 213,27 juta jiwa. Berikutnya, India berada di posisi ketiga dengan jumlah penduduk muslim 206,11 juta jiwa.

Meski Indonesia menjadi negara dengan mayoritas muslim bahkan menjadi yang terbesar di dunia, angka indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia masih belum berada di angka ideal. Pada tahun 2019, indeks literasi ekonomi syariah masyarakat Indonesia berada di kisaran 16,3 persen. Angka tersebut bergerak naik sebanyak 7 persen pada 2022 menjadi 23,3 persen.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat mengungkapkan upaya peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah menjadi salah satu program KNEKS. KNEKS telah menyelenggarakan berbagai kegiatan secara masif serta membentuk kelompok kerja (pokja) untuk percepatan peningkatan literasi ekonomi syariah.

KNEKS sendiri merupakan lembaga nonstruktural yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian KNEKS diamanatkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan tugas KNEKS, Menteri Keuangan bertugas sebagai Sekretaris KNEKS merangkap anggota. Secara keseluruhan, KNEKS memiliki 16 anggota yang terdiri atas sejumlah kementerian koordinator, kementerian/lembaga pemerintah, dan instansi lainnya. Seluruh anggota berperan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk terlibat dalam peningkatan literasi masyarakat.

“Untuk peningkatan literasi ini, kami juga membuat brand ekonomi syariah yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Januari 2021 di Istana Negara bersamaan dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang,” lanjut Emir.

Tagline yang digunakan dalam branding ekonomi syariah tersebut yaitu Kebaikan untuk Semua. Menurut Emir, ekonomi syariah memang bukan hanya untuk muslim, melainkan untuk seluruh masyarakat. Banyak negara non-muslim sudah mengimplementasikan ekonomi syariah bahkan menjadi negara industri halal global, di antaranya Australia, Brasil, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Saat ini, sebagian industri halal justru masih didominasi negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Misalnya, eksportir daging halal terbesar ke negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) masih diisi oleh Brasil, India, dan Amerika Serikat. Sementara, ekspor fesyen muslim terbesar ke negara OKI pun masih diisi oleh Tiongkok, Turki, dan India. Melihat hal tersebut, Indonesia berupaya melakukan repositioning agar mampu menjadi pemeran utama dalam industri halal global.

Eksportir daging halal terbesar ke negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) masih diisi oleh Brasil, India, dan Amerika Serikat. Sementara, ekspor fesyen muslim terbesar ke negara OKI pun masih diisi oleh Tiongkok, Turki, dan India. Melihat hal tersebut, Indonesia berupaya melakukan repositioning agar mampu menjadi pemeran utama dalam industri halal global. (Foto : iStock)

Memperkuat peran KDEKS

Indonesia memiliki potensi besar dalam industri syariah. Dengan potensi pasar yang sangar besar baik di dalam maupun luar negeri, Indonesia perlu menerapkan strategi agar tidak hanya menjadi target pasar, tetapi juga mampu menjadi pelaku utama. Negara kita pun diuntungkan dengan bonus demografi dan posisi sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Upaya Pemerintah untuk mewujudkan visi “Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia” berpeluang besar terwujud.

Emir menerangkan saat ini KNEKS juga melakukan penguatan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya, KNEKS fokus membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

“Salah satu program prioritas KNEKS adalah pembentukan komite daerah sebagai infrastruktur yang sama fungsinya dengan KNEKS di pusat, tetapi di level daerah. Alhamdulillah hari ini sudah ada 12 KDEKS yang telah berdiri dan beberapa provinsi lagi masih dalam proses,” ujar Emir.

Sejumlah 12 KDEKS tersebut hadir di provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Lampung, dan Kalimantan Selatan. Keberadaan KDEKS diharapkan mampu menjadi katalisator percepatan dan pengembangan ekonomi syariah di daerah dan memberikan pengaruh signifikan pada perekonomian nasional.

Emir juga menjelaskan keberadaan KDEKS ini penting karena Indonesia menerapkan otonomi daerah sehingga terkadang beberapa program KNKES yang ada di kementerian/lembaga anggota KNEKS tidak dapat langsung ditindaklanjuti di daerah karena kementerian/lembaga tersebut tdak memiliki kantor vertikal di daerah.

“Kita memiliki 30 program di tingkat nasional, tetapi tentunya masing-masing daerah punya keunikan sehingga daerah tidak perlu harus melakukan semua program yang ada di level nasional. Mereka harus mencocokkan dengan kearifan lokalnya. Ada daerah yang kuatnya di industri halal, da yang kuatnya di keuangan sosial syariah. Kita sisir bersama-sama,” terang Emir.

Di sisi lain, jika ada daerah yang memiliki program unik di luar 30 program KNEKS, program tersebut boleh dilaksanakan sebagai tambahan. Namun, Emir berupaya memastikan 30 program awal sudah terlaksana meski tidak setiap daerah menerapkan seluruhnya. Menurutnya, potensi ekonomi dan keuangan syariah setiap daerah akan berkembang sesuai keunggulan masing-masing.

Nasional Halal Fair ramaikan Ramadan

Pada momen bulan Ramadan tahun ini, KNEKS akan mengadakan acara Nasional Halal Fair sebagai wadah integrasi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di daerah dan melibatkan KDEKS. Rencananya, acara tersebut diselenggarakan di 11 provinsi pada minggu kedua bulan Ramadan atau tanggal 3-9 April 2023.

“Tujuan utama dari acara Nasional Halal Fair adalah agar kita semakin meliterasi masyarakat terkait ekonomi syariah,” tutur Emir.

Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selama bulan Ramadan, membantu para pegiat UMKM dalam berbisnis dan meningkatkan pendapatnya, meningkatkan image dan visibilitas produk lokal, memperluas jaringan pelaku ekonomi syariah, serta mensinergikan agenda Ramadan di berbagai provinsi.

“Sebenarnya ini bukan suatu program yang dibuat baru. Setiap pemerintah daerah biasanya punya program Ramadan. Hanya kita sekarang memberikan sebuah tema payung untuk kemudian disesuaikan oleh KDEKS,” terang Emir.

Serangkaian kegiatan akan diselenggarakan dalam Nasional Halal Fair, di antaranya bazar, booth literasi, dan kompetisi. Bazar akan melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang makanan, fesyen, dan aksesoris. Emir mengharapkan masyarakat berbondong-bondong mendatangi Nasional Halal Fair di daerahnya.

“Kita harapkan Nasional Halal Fair lebih menyentuh masyarakat yang lebih besar sehingga target literasi yang lebih baik mudah-mudahan dapat dicapai,” pungkas Emir.


Reni Saptati D.I.