Bangun Diplomasi Ekonomi Lewat LDKPI
Pasca pandemi Covid-19 dunia menghadapi situasi baru yang tak kalah menantang. Fragmentasi global nampak kian nyata di tengah memanasnya tensi geopolitik yang diperparah dengan guncangan perekonomian dunia.
Kondisi dunia tersebut semakin menegaskan tak ada negara yang kebal terhadap risiko global, pun tak ada negara yang mampu meluputkan diri dari ancaman berskala global tanpa bergandengan tangan dengan negara-negara lainnya.
Indonesia tidak tinggal diam menghadapi dinamika internasional. Melalui berbagai kanal diplomasi, pemerintah Indonesia selalu menekankan pentingnya kolaborasi antar negara-negara di dunia untuk dapat bersama-sama mengatasi tantangan saat ini demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di dunia.
Intervensi Indonesia pada situasi global nampak nyata ketika Indonesia sukses menjalankan Keketuaan G20 pada 2022 dan Keketuaan ASEAN di 2023. Hal tersebut memperkuat status Indonesia di mata dunia sebagai negara yang patut diperhitungkan suaranya.
Upaya diplomasi Indonesia untuk mengukuhkan pendapat serta memperoleh dukungan internasional terhadap beragam isu tidak hanya berlangsung di perhelatan dunia. Tetapi juga lewat berbagai perangkat lainnya. Seperti melalui pemberian bantuan internasional.
Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau yang juga dikenal sebagai Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) menjadi instrumen diplomasi ekonomi penting yang dapat meningkatkan kontribusi Indonesia bagi pembangunan regional dan global. Serta membawa manfaat bagi politik dan ekonomi dalam negeri.
Sejak didirikan pada Oktober 2019, LDKPI telah memberikan hibah kerja sama pembangunan senilai Rp356,58 miliar ke 58 negara sahabat, termasuk Palestina, Myanmar, Timor Leste, Papua Nugini, dan Fiji.
Adapun dana bantuan internasional yang disalurkan oleh LDKPI berasal dari dana abadi APBN yang diperuntukkan kerja sama pembangunan internasional di bawah kelolaan LDKPI sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).
Hibah kerja sama pembangunan disalurkan ke berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan bantuan kemanusiaan. Secara aktif LDKPI menggalang kolaborasi pembangunan dengan lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, Islamic Development Bank, ICRC, UNICEF, UNRWA, OACPS, ASEAN, dan Melanesian Spearhead Group (MSG).
Beberapa waktu lalu misalnya, tepatnya pada 7 Maret 2024, pemerintah melalui LDKPI memberikan bantuan berupa 10 juta dosis vaksin polio bPOV produksi dalam negeri yakni PT Biofarma kepada masyarakat Afghanistan. Adapun LDKPI bekerja sama dengan UNICEF dalam menyalurkan bantuan vaksin polio dalam rangka program vaksin nasional yang akan menjangkau 3,3 juta anak di bawah 3 tahun di seluruh Afghanistan.
Bantuan vaksin tersebut bukan hanya merupakan bukti andil Indonesia dalam menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan sebagaimana amanat konstitusi, serta mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan di sektor kesehatan.
Namun, pemberian hibah tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana promosi produk vaksin dan obat-obatan berkualitas produksi Indonesia ke pasar internasional. Khususnya bagi pemenuhan kebutuhan lembaga-lembaga dunia dalam memberikan bantuan kesehatan kepada negara miskin, berkembang, ataupun negara yang sedang dilanda krisis.
Soft diplomacy melalui pemberian bantuan dan hibah internasional sudah dijalankan oleh berbagai negara di dunia dan membawa manfaat bagi negara pemberi bantuan. China contohnya, melalui China International Development Cooperation Agency (CIDCA) China memfasilitasi pemberian hibah ataupun pinjaman ke negara-negara berkembang. Hal tersebut membuat China mampu mengalokasikan tenaga kerjanya pada proyek-proyek di negara-negara penerima pinjaman dan hibah.
Riset juga menunjukkan hubungan baik antarnegara yang terjalin melalui diplomasi ekonomi mampu meningkatkan rasa saling percaya yang kemudian akan memperlancar hubungan investasi atau perdagangan antarnegara. Di samping itu, bantuan internasional juga menjadi keran aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI).
Ragam hibah sarat manfaat
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), senantiasa menjadi jangkar LDKPI dalam memberikan bantuan internasional. LDKPI bersumbangsih dalam mendorong negara-negara berkembang lain dalam mencapai SDGs.
Semangat tersebut terlihat misalnya lewat dukungan LDKPI terhadap negara-negara di kawasan Karibia (CARICOM) dan Amerika Tengah (SICA) untuk beradaptasi menghadapi perubahan iklim. Serta bantuan vaksinasi ke Nigeria untuk mendukung Nigeria dalam mencapai target kesehatan dan kesejahteraan.
Adapun dalam menentukan negara mana saja yang perlu diberikan bantuan harus mengacu pada peraturan mengenai kriteria negara-negara prioritas penerima hibah.
“LDKPI bukan penentu kebijakan negara target penerima hibah. Saat ini, sudah ada mekanisme terkait kebijakan pemberian hibah serta negara-negara prioritas penerima hibah, di mana mekanisme ini melibatkan interkementerian,” jelas Direktur Utama LDKPI, Tormarbulang Lumbantobing
Telah banyak ragam kerja sama pembangunan internasional yang disalurkan LDKPI, antara lain di bidang kesehatan, pertanian, dan pendidikan.
Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang terus menjadi fokus LDKPI. Hingga awal tahun 2024, telah dilaksanakan hibah vaksin ke negara-negara seperti Nigeria berupa 1,57 juta dosis vaksin pentavalent sebesar Rp29,4 miliar dan Afghanistan dalam bentuk vaksin polio bOPV sebanyak 10 juta dosis senilai Rp17,2 miliar.
Di samping hibah vaksin, pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 Indonesia juga memberikan bantuan untuk penanganan Covid-19 ke negara-negara seperti Timor-Leste dalam bentuk kapal ambulans, Fiji, Kepulauan Solomon, India, dan Papua Nugini.
“Pemberian hibah di sektor kesehatan ini dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri seperti vaksin produksi Biofarma, serta kapal ambulans produksi perusahaan Indonesia,” ujar Tormarbulang.
Hibah juga diberikan dalam bentuk konstruksi. Misalnya renovasi ICU dan mortuary room rumah sakit Port Moresby General Hospital (POMGen) Papua Nugini yang akan dilaksanakan pada 2024 dengan nilai hibah sebesar Rp26,9 miliar. Ataupun dalam bentuk capacity building, seperti pelatihan di bidang kesehatan ibu dan anak untuk Afghanistan pada tahun 2022 dan pelatihan keluarga berencana untuk Kenya pada tahun 2023.
Dalam melaksanakan hibah di sektor kesehatan, LDKPI juga bekerja sama dengan organisasi internasional dan development partner seperti Global Fund untuk pemberantasan penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dengan hibah sebesar Rp23,4 miliar rupiah. Selain itu, LDKPI juga bekerja sama dengan bekerja sama dengan IsDB dalam menyalurkan hibah senilai Rp8,76 miliar untuk pengembangan telemedicine di East Africa University Hospital Somalia.
Di samping sektor kesehatan, sektor pertanian juga tak luput dari perhatian LDKPI mengingat pentingnya ketahanan pangan kawasan. Misalnya di kawasan pasifik salah satunya dengan pemberian hibah untuk Fiji melalui pembangunan demonstration farming dan Regional Training Center bidang pertanian yang pembangunan tahap pertamanya pada 2024 senilai Rp60,1 miliar.
Pemberian hibah di sektor pertanian juga menyasar kawasan Afrika seperti hibah untuk revitalisasi Agricultural Rural Farmer Training Center di Jenoi Gambia sebesar Rp4,07 miliar, pembangunan Farmer’s Agriculture Rural Training Center di Tanzania senilai Rp8,5 miliar.
Tidak hanya itu, pemberian hibah juga dilakukan untuk mendukung riset pertanian di Senegal, berupa penyediaan peralatan laboratorium untuk ENSA Senegal sebesar Rp2,6 miliar. Serta pelatihan agribisnis padi yang diikuti negara-negara di kawasan Afrika senilai Rp4,76 miliar untuk mendorong diversifikasi pangan.
Yang tak kalah penting di samping sektor kesehatan dan pertanian, LDKPI juga turut berkontribusi mendorong tercapainya pembangunan berkelanjutan di sektor pendidikan melalui program beasiswa The Indonesian AID Scholarship (TIAS).
“TIAS juga bertujuan menciptakan future leaders untuk mendorong peningkatan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, dan Amerika Selatan. Selain itu, TIAS juga menjadi salah satu alat soft diplomacy, karena target peserta adalah government official atau orang yang direkomendasikan oleh pemerintah negara prioritas hibah,” ungkap Tormarbulang.
Tormarbulang lanjut menjelaskan TIAS ditawarkan kepada 25 negara sahabat dengan program studi di 12 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan total nilai hibah mencapai Rp100,55 miliar. Dengan skema tersebut diharapkan perguruan tinggi Indonesia dapat mencapai target sebagai World Class Universities.
Tantangan pemberian hibah
Tormarbulang menjelaskan LDKPI senantiasa berupaya maksimal dalam penyelenggaraan pemberian hibah kepada negara mitra. Namun, upaya tersebut tak lepas dari berbagai tantangan misalnya dalam fase perencanaan dan pelaksanaan hibah.
Di tahap perencanaan LDKPI terus meningkatkan kapasitas penyiapan hibah guna menyiasati keterbatasan waktu dalam pemberian hibah. Koordinasi serta komunikasi dengan negara penerima manfaat juga terus ditingkatkan efektifitasnya meskipun terdapat tantangan sosial budaya.
Begitu pula di tahap monitoring, Tormarbulang mengatakan beberapa negara penerima hibah berada di lokasi yang jauh, bahkan lintas benua. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi LDKPI dalam melakukan supervisi. Untuk itu, LDKPI senantiasa menjalin koordinasi intensif dengan Perwakilan RI di negara-negara penerima dalam melakukan pengawasan penyaluran hibah.
Di samping itu, aspek regulasi menurut Tormarbulang juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan hibah. Misalnya, sifat pemberian hibah yang saat ini masih single year, padahal terdapat beberapa kegiatan hibah yang sifatnya multiyears.
Hal tersebut penting untuk ditindaklanjuti karena berdasarkan peraturan eksisting, hibah baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya SK DRPH/Non-DRPH oleh Menlu, di mana SK tersebut terikat pada tahun anggaran. Sebagai solusi, LDKPI telah melakukan revisi peraturan yang saat ini masih dalam proses Kemenkumham.
“Kita sudah melakukan revisi PP 48/2018 jo. PP 57/2019 yang saat ini sudah dalam tahap harmonisasi oleh Kemenkumham,” kata Tormarbulang.
Tormarbulang berharap ke depan LDKPI dapat mendiversifikasi instrumen bantuan kerja sama pembangunan seperti dalam bentuk pinjaman, penerbitan surat berharga, hingga mengembangkan creative financing.
Di samping itu, Tormarbulang juga mengharapkan LDKPI semakin mampu mengukuhkan perannya dalam mengembangkan kerja sama pembangunan internasional. Sehingga memperkuat branding Indonesia di mata dunia.
“Harapannya LDKPI bisa menjadi knowledge center dalam kerja sama pembangunan internasional. Dan bisa duduk sejajar dengan development agency lainnya yang sudah berdiri terlebih dahulu, seperti JICA, GIZ, AFD, TIKA, dan lain-lainnya,” pungkasnya.
