MBG Tingkatkan Target Penerima Jadi 82,9 Juta Orang
Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan gizi yang optimal lebih mampu berkonsentrasi, menyimpan informasi, dan berprestasi di bidang akademik. Sebaliknya, malnutrisi memiliki dampak jangka panjang yang merugikan terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. Kementerian Kesehatan secara konsisten menekankan pentingnya menangani masalah malnutrisi melalui berbagai inisiatif, seperti yang terlihat dalam laporan tentang gizi anak, khususnya yang berfokus pada penurunan stunting dan pencegahan anemia.
Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa seluruh warga negara, terutama anak-anak, memiliki akses gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif mereka. Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Program MBG menjadi inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, terutama siswa sekolah dasar dan menengah, melalui pemberian makanan bergizi secara gratis di sekolah. Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah untuk mengatasi masalah stunting, meningkatkan kesehatan generasi muda, dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Program MBG dilakukan melalui pemberian makan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting. Gizi memainkan peran langsung dalam membentuk kualitas SDM. Gizi yang cukup memungkinkan individu mencapai potensi penuh dalam hal belajar, berprestasi, dan berkontribusi kepada masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas dalam pemenuhan gizi nasional, Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 kemudian membentuk Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga ini menyelenggarakan pemenuhan gizi nasional untuk mendukung pembangunan SDM yang berkualitas, sebagai perwujudan hak asasi manusia.
Target penerima naik
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Program MBG semula sudah dianggarkan dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Seluruh anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut dialokasikan ke Badan Gizi Nasional. Dalam APBN 2025, dari total anggaran Rp71 triliun tersebut, sebesar Rp51,5 triliun digunakan untuk belanja barang bahan makan untuk diberikan menjadi makan bergizi. Anggaran lainnya digunakan untuk belanja modal yang digunakan untuk mendukung program teknis, belanja pegawai, dan belanja barang yang digunakan untuk mendukung program pemenuhan gizi dan program dukungan manajemen. Program MBG merupakan program prioritas utama Presiden (Asta Cita) dilaksanakan menggunakan dana APBN 2025, dengan mata anggaran sebagai Bantuan Pemerintah.
Alokasi anggaran yang disediakan pada kegiatan Bantuan Pemerintah ini adalah berupa paket bantuan MBG, yang dialokasikan melalui DIPA Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2025. Alokasi anggaran untuk Program MBG pada akun Bantuan Pemerintah semula sebesar Rp51,5 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang, dengan rincian 15,5 juta anak sekolah dan sebanyak 2,4 juta orang ibu hamil/menyusui dan balita. Berdasarkan arahan Presiden, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 yang dilaksanakan pada 17 Juni 2025 menerangkan target penerima manfaat MBG akan dinaikkan pada kuartal IV 2025 menjadi 82,9 juta penerima manfaat.
"Sesuai dengan arahan Presiden, target penerima manfaat MBG tahun 2025 diarahkan menuju 82,9 juta penerima, dilayani oleh 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia," ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Suahasil mengatakan, beberapa waktu yang lalu Kepala Badan Gizi Nasional telah menyebutkan di Dewan Perwakilan Rakyat bahwa akan ada kebutuhan tambahan anggaran di APBN untuk program MBG. Suahasil menyebut Kementerian Keuangan tetap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan yaitu sebesar Rp100 triliun jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima di kuartal IV 2025.
"Kita menyiagakan menyiapkan anggaran tambahan sampai dengan Rp100 triliun yang nanti realisasinya akan kami sampaikan secara rutin, tentu bergantung kepada kecepatan realisasi penerima manfaat oleh Badan Gizi Nasional," tambah Suahasil.
Suahasil memaparkan realisasi belanja Badan Gizi Nasional sampai dengan 12 Juni 2025 sudah mencapai Rp4,4 triliun. Selama waktu tersebut, MBG telah menjangkau sebanyak 4,89 juta orang penerima manfaat (anak sekolah dan ibu hamil) serta dilayani oleh 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi.
MBG gerakkan ekonomi lokal
Dengan memperhatikan angka kemiskinan nasional tahun 2024 yang menyentuh angka 9,03% sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokatrik pada tahun 2009 sebesar 4,5-5,0, maka diperlukan 11,3 juta jiwa yang harus dientaskan kemiskinannya sampai tahun 2009 untuk mengejar tingkat kemiskinan sebesar 5%. Indonesia juga masih mengalami permasalahan gizi seperti prevalensi stunting pada balita dan masalah gizi pada anak usia sekolah.
Selain itu, Indonesia juga masih mengalami tantangan ketahanan pangan. Menurut Global Food Security Indeks (GFSI) 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 113 negara dalam hal ketahanan pangan. Indeks ini mengukur ketahanan pangan berdasarkan atas keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan pangan, serta ketahanan sumber daya alam. Pada parameter lain, Indonesia juga mencatatkan tingkat kelaparan di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara, berdasarkan Global Hunger Indeks (GHI) tahun 2023. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 26,5% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi solusi dengan harapan tingkat konsumsi pangan, kesehatan, serta pendidikan membaik sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan MBG merupakan salah satu program prioritas yang alokasi anggarannya diprioritaskan pemerintah. Namun, pada saat yang sama Indonesia juga dihadapkan pada masalah pendapatan yang turun dan jumlah pengangguran atau pencari kerja yang lebih besar. Menurutnya, alangkah baiknya jika Program MBG juga diintegrasikan dengan kebutuhan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar. Program ini akan mampu mengatasi permasalahan kekurangan gizi, tetapi di sisi lain juga membantu untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.
“Artinya bukan cuma masalah besaran alokasi anggaran. Tapi desain implementasi itu sangat menentukan. Implementasinya semestinya diarahkan seragam dan fokus untuk menggerakkan ekonomi lokal, menyerap sebesar-besar tenaga kerja yang ada di daerah tersebut. Apalagi kalau sampai juga merekrut orang-orang yang tadinya tidak bekerja atau yang pendapatannya sangat rendah menjadi meningkat pendapatannya,” pungkas Faisal.
Program MBG diharapkan tak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani lokal, serta pelaku katering di sekitar sekolah, program ini menciptakan ekosistem produksi dan distribusi pangan yang memberdayakan masyarakat setempat. Perputaran dana di tingkat daerah meningkat, lapangan kerja baru terbuka, dan permintaan terhadap bahan pangan segar dan bergizi turut mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan kuliner lokal.
