Menilik Eksistensi Program MBG atau Makan Bergizi Gratis

"Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Tidak boleh," ujar Prabowo Subianto dalam acara Bimtek Anggota DPRD PAN Seluruh Indonesia dan Rakornas Pemenangan Pilkada Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (9/5/2024) dilansir idntimes.com (9/5/2024).

Setelah melewati rangkaian panjang uji coba, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pun diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut merupakan salah satu andalan sekaligus termasuk dalam 8 program hasil terbaik cepat pemerintahan Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.

Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara ke-8 yang memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak, setelah Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, Timor Leste, dan Brunei Darussalam.

Dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk mendanai program MBG dengan target 19,47 juta penerima manfaat. Program MBG menyasar peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tak semata atasi kelaparan

Terdapat dua titik kritis pertumbuhan anak yaitu pada usia 1000 hari sejak kelahiran dan pada rentang umur 8-17 tahun. Pemenuhan gizi dengan komposisi seimbang dibutuhkan untuk mendorong tumbuh kembang anak secara optimal.

Demikian disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam Special Interview oleh CNN Indonesia dilansir di kanal YouTube @CNNindonesiaOfficial (20/1/2025).

Sebagaimana yang kerap ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa pemberian makan bergizi merupakan salah satu langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, Dadan meyakini pentingnya intervensi pemerintah terhadap 70% penduduk yang tidak mampu mengakses makanan dengan gizi seimbang akibat kurangnya daya beli.

Bukan hanya dilandasi fakta terkait permasalahan gizi buruk dan prevalensi stunting yang masih tinggi. Rata-rata lama sekolah anak Indonesia yang masih rendah dan skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia yang terus menurun juga mengindikasikan urgensi perbaikan SDM. Tak hanya itu, rata-rata jumlah anggota keluarga per kelas ekonomi pun menjadi dasar mengapa program MBG mendesak untuk dilakukan.

Guru Besar di Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut lanjut menerangkan rumah tangga Indonesia terbagi menjadi lima kelompok yakni kelompok miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas. Anggota keluarga kelas atas rata-rata berjumlah 2,84. Dengan kata lain dalam 100 keluarga kelas atas, bisa dianalogikan 84 keluarga memiliki satu anak, dan 16 keluarga tidak memiliki anak.

Sedangkan anggota keluarga rumah tangga miskin rata-rata berjumlah 4,78. Atau dengan kata lain, dalam 100 rumah tangga miskin, 78 keluarga memiliki 3 anak dan 22 keluarga mempunyai 2 anak.

Sementara itu, penduduk Indonesia rata-rata bertambah 3 juta jiwa per tahun. Berdasarkan hasil proyeksi total penduduk Indonesia 2020-2050, populasi penduduk Indonesia akan mencapai 324 juta pada 2045, atau bertambah sekitar 42 juta dari tahun 2024.

Dengan pola pertumbuhan penduduk seperti itu dan apabila tidak segera diintervensi, Dadan mengemukakan bisa diprediksi populasi penduduk Indonesia akan terus bertambah dengan populasi miskin yang mempunyai rata-rata pendidikan hanya 9 tahun sehingga menghasilkan kemiskinan terstruktur, di mana anak-anak dari rumah tangga miskin akan melahirkan generasi yang juga tidak mampu.

“Kalau kita tidak intervensi dari sekarang, kita bukan mendapatkan bonus demografi, tapi mungkin disaster demografi,” ujar Dadan.

Pemberian makan bergizi gratis bukan sekadar mengakhiri kelaparan, namun lebih dari itu, dapat menjadi salah satu strategi memotong rantai kemiskinan melalui perbaikan gizi anak-anak khususnya dari keluarga miskin dan rentan. Sehingga anak-anak tersebut kemudian akan tumbuh sehat dan cerdas, dibarengi akses pendidikan yang memadai, mereka akan memutus rantai kemiskinan dalam keluarga mereka.

Dampak tersebut tidak bisa terlihat dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang. Riset menunjukkan pemberian makanan bergizi gratis harian seringkali menjadi satu-satunya asupan nutrisi yang bisa dikonsumsi anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah secara rutin. Konsistensi program akan menentukan capaian ke depan. Di samping itu, pemberian MBG juga merupakan sarana edukasi membentuk kebiasaan anak untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang sehingga dalam jangka panjang mereka menjadi generasi yang sehat dan melahirkan generasi yang sehat pula.

Sedangkan dalam jangka pendek, bisa terlihat pemberian MBG salah satunya mempengaruhi kenaikan angka kehadiran siswa di sekolah. Seperti di SDN 03 Warungkiara Sukabumi, yang menjadi salah satu sekolah uji coba MBG, diperoleh informasi bahwa angka kehadiran siswa yang sebelum pemberian MBG hanya sebesar 70-80%, meningkat menjadi 100% sejak program MBG diterapkan di sana.

Terus perbanyak dapur

Ketika resmi dimulai pada 6 Januari 2025, program MBG tercatat berhasil memberi makan 570 ribu anak sekolah dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 Provinsi di Indonesia. Adapun hingga akhir Januari 2025 program MBG telah diimplementasikan di 31 provinsi dengan total SPPG selaku unit pengelola dan pelaksana program MBG di lapangan telah beroperasi sebanyak 238 unit. Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan hingga April 2025 program MBG akan melayani sebanyak 3 juta penerima manfaat dengan melibatkan 932 SPPG.

Penambahan SPPG akan terus dipercepat untuk memenuhi target distribusi MBG di seluruh Indonesia. Pada saat peluncuran, tercatat SPPG MBG mayoritas masih berada di Pulau Jawa, padahal tingkat stunting dan ketidakcukupan gizi paling tinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara timur (NTT) dan Papua. Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan apabila program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30 ribu SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat. Untuk itu dibutuhkan tambahan anggaran MBG.

Sementara itu, guna mempercepat pembangunan ataupun operasional SPPG, di samping menggunakan alokasi anggarannya sendiri, BGN juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Pemda, Kementerian/Lembaga, BUMN, TNI, dan pihak swasta.

Sementara itu, dalam memastikan kecukupan gizi MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan standar komposisi gizi. Selanjutnya, ahli gizi akan menyusun standar menu bulanan sesuai komposisi gizi yang ditetapkan yang kemudian akan diolah dan didistribusikan oleh SPPG.

“Oleh sebab itu, di setiap satuan pelayanan itu wajib ada satu ahli gizi yang kemudian meracik menu dengan komposisi gizi yang sama, meskipun menunya disesuaikan dengan selera setempat dan dengan sumber daya lokal yang tersedia. Jadi, yang kami (BGN) tetapkan (adalah) standar komposisi gizinya, bukan standar menu,” ungkap Dadan.

Adapun kepala SPPG di setiap dapur ditunjuk langsung oleh BGN dan telah menempuh diklat sebelum ditempatkan sehingga memiliki kapasitas memadai dalam mengelola SPPG. Tak hanya memastikan kualitas serta kelancaran distribusi makanan, SPPG juga bertugas mengawasi kebersihan dan pengolahan limbah di dapur MBG sesuai standar.

Satu SPPG memiliki kapasitas pelayanan harian optimal sebanyak 3000 porsi MBG dengan jangkauan maksimal sekolah penerima manfaat MBG sekitar 5-6 KM dari SPPG. Hal tersebut mengingat kapasitas memasak yang juga disesuaikan dengan durasi pengiriman makanan sehingga makanan bisa tepat waktu sampai ke penerima.

“Nanti untuk sekolah-sekolah yang belum terjangkau, ya kita secara bertahap membangun satuan pelayanan di daerah yang lebih dekat lagi” ucap Dadan.

Pengelolaan SPPG dengan karakteristik daerah dan masyarakat yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam operasional program MBG. Sehingga memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian. Menurut dadan, rata-rata SPPG membutuhkan waktu adaptasi sekitar 3 bulan untuk dapat melayani secara optimal.

Dadan juga mengungkapkan pihaknya melakukan evaluasi rutin harian dengan SPPG di seluruh Indonesia untuk memantau perkembangan dan isu-isu yang terjadi di lapangan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi dalam operasional SPPG termasuk pengawasan distribusi terus ditingkatkan.

Menakar keberlanjutan MBG

Menanggapi jatah makan bergizi per porsi yang dipatok sebesar Rp10.000 dan telah berhasil diujicobakan di Sukabumi, Dadan menjelaskan sudut pandangnya adalah bukan membeli porsi makan namun membeli bahan baku sesuai rancangan menu bulanan yang disusun oleh ahli gizi yang telah disesuaikan dengan standar komposisi gizi dari BGN.

“Pola pikirnya, kita bukan membeli porsi makan. Tapi, kita kan tadi ada ahli gizi yang bikin menu satu bulan. Nah, yang dibayar itu untuk masak misalnya, hari Senin dengan menu seperti orek telur itu berapa bahan bakunya, itu yang dibayar. Makanya, tadi ketika masak telur dan kita tahu bahwa untuk masak 3000 orang dengan telur itu paling 20 juta selesai. Oleh sebab itu, kita punya slot untuk beli susu. Kayak gitu ngaturnya. Tapi, ketika nanti kita masak sapi yang indeksnya langsung naik, enggak mungkin kita kasih susu dengan makan menu sapi,” papar Dadan panjang lebar.

Di lain sisi, pagu harga tersebut juga menurut Dadan semakin dimungkinkan dengan adanya berbagai upaya pemberdayaan di lingkungan SPPG berada. Sebagai contoh, Dadan menunjukkan perkembangan SPPG Warungkiara, Sukabumi, Jawa Barat yang juga menjadi pilot project dan percontohan SPPG.

Saat ini, BGN sedang melakukan uji coba pemupukan dan penyesuaian pola tanam di lahan persawahan dengan total seluas 15 hektare di Warungkiara Sukabumi. Dengan upaya tersebut, lahan yang sebelumnya tidak produktif itu kini menjadi kembali produktif dan bisa menjadi pemasok kebutuhan SPPG Warungkiara.

SPPG Warungkiara juga menjalin kemitraan-kemitraan lokal untuk memasok bahan baku MBG seperti telur, ayam, dsb. Langkah-langkah tersebut dapat memangkas biaya karena rantai pasok yang semakin pendek. Petani, peternak, dan nelayan dapat menjual hasil produksi mereka langsung kepada SPPG atau melalui koperasi ataupun BUMDes.

“Sekarang dengan adanya SPPG-SPPG di daerah diharapkan menjadi offtaker bagi produk-produk lokal. Karena 85% uang yang masuk ke SPPG itu digunakan untuk membeli bahan baku. Dan bahan bakunya itu 95% adalah produk pertanian,” terang Dadan.

Pemerintah memandang program MBG tidak hanya sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM. Namun, juga berpotensi meningkatkan produktivitas daerah melalui pemberdayaan lahan, petani, peternak, dan nelayan lokal, UMKM, serta penyerapan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar SPPG. Apabila langkah pemberdayaan tersebut serentak dilakukan akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah dan ketahanan pangan.

Presiden Prabowo Subianto dalam Penyerahan DIPA dan TKD 2025 pada Desember 2024 lalu bahkan menyebutkan melalui program MBG, peredaran uang di desa akan meningkat hingga Rp8 miliar per desa per tahun. Hal tersebut digadang berpotensi mendongkrak perekonomian daerah.

“Kita ingin program ini tidak hanya sebagai investasi SDM jangka panjang, di mana gizi menjadi bagian penting untuk pertumbuhan anak. Tapi juga membangkitkan ekonomi daerah,” tandas Dadan.