Optimalisasi Program MBG Berpotensi Hemat Rp20 Triliun
Dinamika geopolitik global pada awal tahun 2026 telah mempengaruhi rantai pasok, energi, hingga stabilitas ekonomi. Pemerintah mengambil langkah cepat dalam merespons tekanan global tersebut melalui peluncuran Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan adaptif. Di tengah upaya tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu fokus utama dalam penguatan efektivitas belanja negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pemerintah Terkait Kebijakan dalam Mitigasi dan Antisipasi Dinamika Global pada 31 Maret 2026 yang diselenggarakan secara virtual mengungkapkan kebijakan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional ini dilakukan agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif.
“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif,” tutur Airlangga.
Lebih lanjut, ia memaparkan apa saja Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional.
Pertama, momentum global dimanfaatkan untuk mendorong perubahan perilaku menuju pola kerja yang lebih modern dan efisien.
Kedua, penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi ASN, serta fleksibilitas bagi sektor swasta, disertai dorongan digitalisasi pemerintahan, efisiensi mobilitas, pembatasan kendaraan dinas, dan pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.
Ketiga, imbauan kepada masyarakat untuk melakukan efisiensi energi, mobilitas cerdas, dan tetap produktif dalam aktivitas ekonomi.
Keempat, kebijakan mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan implementasi.
Kelima, potensi penghematan dari kebijakan WFH mencapai Rp6,2 triliun pada APBN, serta potensi penghematan belanja BBM masyarakat hingga Rp59 triliun.
Keenam, refocusing dan prioritisasi anggaran Kementerian/Lembaga dari belanja nonprioritas menuju program berdampak langsung, dengan potensi efisiensi mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Ketujuh, kebijakan kemandirian energi melalui implementasi B50 dan pengaturan distribusi BBM berbasis digital untuk efisiensi dan keadilan distribusi.
Kedelapan, optimalisasi program MBG, termasuk pengaturan distribusi dan skema penyajian, dengan potensi penghematan mencapai sekitar Rp20 triliun.
“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha, untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini,” kata Airlangga.
MBG Dorong Peningkatan Realisasi Belanja Barang di APBN
Pemerintah mendorong optimalisasi program MBG sebagai salah satu langkah transformasi budaya kerja nasional. Program MBG diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu, dengan tetap memperhatikan pengecualian untuk kelompok tertentu seperti asrama, daerah 3T, dan daerah dengan tingkat stunting tinggi.
“Potensi penghematan dari kebijakan ini dapat mencapai sekitar Rp20 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam implementasinya, program MBG menunjukkan skala yang sangat besar dalam waktu singkat. Dalam Konferensi Pers APBN Kita yang diselenggarakan pada 11 Maret 2026, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan program MBG menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan Belanja Barang di realisasi APBN 2026 hingga akhir Februari 2026.
“MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan untuk saat ini. Jadi, bulan Januari-Februari ini sekitar Rp39 triliun. Walaupun tanpa MBG, Belanja Barang itu juga tetap meningkat. Belanja Barang Non-MBG Rp18 trilin tahun 2025 dan menjadi Rp28,6 pada tahun 2026 ini. Jadi, memang ada peningkatan Belanja Barang. Dengan adanya penyaluran MBG ini menjadi lebih cepat lagi,” terang Suahasil.
Lebih lanjut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan hingga 9 Maret 2026, sebanyak 61,62 juta penerima manfaat telah dijangkau, didukung oleh 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan ralisasi anggaran MBG hingga 9 Maret 2026 telah mencapai Rp44,0 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total pagu Rp335 triliun.
Distribusi penerima masih didominasi Pulau Jawa sekitar 35,47 juta orang, diikuti Sumatera 12,63 juta, Sulawesi 4,49 juta, Bali–Nusa Tenggara 3,52 juta, Maluku–Papua 2,88 juta, dan Kalimantan 2,63 juta. Secara tren, jumlah penerima meningkat pesat dari sekitar 37,2 juta pada Oktober menjadi 50,1 juta pada Januari 2026 dan relatif stabil di kisaran 49,9 juta pada Februari 2026.
“50 juta siswa di Februari dan 10,5 juta penerima yang nonsiswa. Ibu hamil, ibu menyusui, sejumlah lansia juga ada yang mendapatkan Makan Bergizi Gratis ini. Itu yang nonsiswa datanya adalah 10,5 juta,” tutur Suahasil.
Siswa Terima MBG Segar 5 Hari, 3B dan Siswa di Daerah 3T Menu Kering
Di sisi lain, pemerintah mulai menata efisiensi distribusi. Sebagaimana dimuat dalam Siaran Pers Badan Gizi Nasional yang terbit pada 31 Maret 2026, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa skema distribusi disesuaikan dengan karakteristik penerima dan wilayah.
Untuk siswa, makanan segar diberikan selama lima hari dalam seminggu guna menjaga kualitas. Sementara untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B), distribusi tetap berjalan hingga Sabtu. Khusus wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN menerapkan kebijakan berbeda. Distribusi difokuskan pada bahan pangan kering seperti susu, roti, dan buah untuk mengatasi keterbatasan logistik dan infrastruktur.
"Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering, bukan makanan olahan. Contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan," tegas Nanik.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan infrastruktur, akses distribusi, serta fasilitas penyimpanan di daerah 3T. Dengan demikian, diharapkan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan asupan gizi yang layak meskipun berada di wilayah dengan tantangan logistik. Dalam siaran persnya, BGN menegaskan bahwa seluruh skema distribusi ini tetap mengacu pada standar gizi nasional serta prinsip keamanan pangan, guna memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ke depan, efisiensi MBG diharapkan menjadi bagian dari desain kebijakan sejak awal. Pendekatan adaptif yang membedakan skema distribusi antarwilayah juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan.
Selain itu, MBG berpotensi menjadi model baru dalam pengelolaan belanja publik. Dengan nilai anggaran besar dan cakupan puluhan juta penerima, keberhasilan efisiensi program ini akan menjadi indikator penting keberhasilan transformasi budaya kerja nasional.
“Tentu akan terus kita pastikan supaya (program MBG) ini dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien, dan anggarannya tersedia,” pungkas Suahasil.
