Tetap Optimis Hadapi Imbas Tensi Geopolitik

Di tengah memanasnya dinamika global baik akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang belum juga usai, maupun ancaman resesi di berbagai negara, Indonesia patut bersyukur karena di paruh pertama 2022 pertumbuhan ekonomi kita diproyeksi mampu terjaga di kisaran 5 persen.

Cerita pemulihan ekonomi dan windfall profit dari lonjakan harga komoditas mendominasi kenaikan signifikan pendapatan negara di semester I/2022, yang tercatat mencapai Rp1.317,2 triliun atau 58,1 persen dari target Perubahan APBN 2022 yang diatur dalam Perpres 98/2022, atau tumbuh sebesar 48,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sementara realisasi belanja negara pada semester I/2022 tercatat sebesar Rp1.243,6 triliun atau 40,0 persen dari pagu Perpres 98/2022, atau tumbuh 6,3 persen dibandingkan tahun lalu. Alhasil, APBN surplus sebesar Rp73,6 triliun pada semester I/2022 atau mencapai 0,39 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Defisit anggaran 2022 ditargetkan menurun dari 4,85 persen menjadi 4,50 persen PDB.

Kinerja APBN pada semester I/2022 mencerminkan fondasi perekonomian yang terjaga di tengah eskalasi tensi geopolitik, lonjakan harga komoditas, dan tekanan inflasi global. Kekuatan fundamental ekonomi Indonesia menjadi bekal berharga untuk menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi global ke depan.

Modal kuat hadapi tantangan

Kebijakan APBN 2021 terbukti sanggup membawa Indonesia menjadi empat negara terbaik dalam penanggulangan pandemi Covid-19. APBN 2021 bahkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia dari posisi terkontraksi 2,07 persen menjadi tumbuh 3,69 persen.

Respons kebijakan dan kesigapan yang lebih baik dari pemerintah di awal tahun 2022 serta didukung menguatnya daya adaptasi masyarakat terhadap pandemi berkat vaksinasi, mendorong berlanjutnya tren pemulihan ekonomi. Pada triwulan I/2022, meski sempat dilanda gelombang Omicron, ekonomi mampu tumbuh melampaui level prapandemi yaitu mencapai 5,0 persen.

Sementara, hingga semester I/2022 ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9-5,2 persen. Capaian ini ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga yang pada semester I/2022 diproyeksi berada pada kisaran 4,5-4,8 persen (yoy), sejalan dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung kepada APBN seperti saat awal pandemi, namun kembali ke variabel utama yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor.

“Ini yang menggembirakan karena pertumbuhan ekonomi sekarang tidak tergantung lagi hanya dari sisi APBN. Peran APBN mulai bergeser menjadi instrumen untuk menjaga shock, bukan sebagai lokomotif utama pertumbuhan ekonomi. Karena sekarang mesin pertumbuhan sudah mulai menyala di konsumsi, investasi, dan ekspor,” tutur Sri Mulyani.

Berbagai indikator perekonomian terpantau masih menunjukkan sinyal positif pemulihan ekonomi di semester I/2022. Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap di atas level optimis mencapai 128,9 di Mei 2022. Indeks Penjualan Ritel (IPR) terus tumbuh positif sejalan dengan optimisme dan mobilitas masyarakat. Indikator Mandiri Spending Index (MSI) pun meningkat tajam. Indeks frekuensi belanja berada di level 185,5. Sedangkan indeks nilai belanja naik ke level 159,9, yaitu indeks tertinggi sepanjang pandemi.

Sementara dari sisi produksi, PMI manufaktur Indonesia terus ekspansif dalam beberapa bulan terakhir. Impor bahan baku dan barang modal masih tinggi masing-masing tercatat 33,9 persen dan 29,2 persen menunjukkan penguatan produksi dalam negeri. Pertumbuhan konsumsi listrik industri dan bisnis terpantau tinggi menandakan aktivitas dunia usaha masih kuat. Sementara kapasitas produksi manufaktur dan pertambangan terus membaik mendekati level prapandemi.

Laju ekonomi di semester I/2022 juga didorong oleh kinerja ekspor yang masih kuat. Beberapa komoditas utama ekspor Indonesia mengalami kenaikan antara lain gas alam, batubara, minyak mentah, CPO, serta tembaga. Ekspor dan impor Indonesia pada semester I/2022 masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 12,5-13,2 persen (yoy) dan 11,2-11,8 persen (yoy).

Kinerja positif ekspor-impor tampak dari data neraca perdagangan Indonesia yang terus mencatatkan surplus. Bahkan neraca perdagangan April 2022 tercatat sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Capaian ini menjadi faktor positif terjaganya nilai tukar dan suku bunga SUN 10 tahun pada semester II/2022.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang cerita apik pemulihan ekonomi di semester I/2022 bukan semata “berkah” dari kenaikan harga komoditas. Melainkan juga menunjukkan belanja negara masih sangat penting dalam mendorong kelanjutan proses pemulihan, khususnya belanja perlinsos dan subsidi untuk memastikan tren positif pertumbuhan berlanjut hingga akhir tahun.

“Saya pikir ekosistem yang bagus ini juga tidak terlepas dari dukungan belanja APBN yang dilakukan oleh pemerintah,” ujar Yusuf.

Penguatan pemulihan di 2022 berpotensi masih tinggi. Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen di 2022 dan naik menjadi 5,3 persen di 2023 sejalan dengan outlook pemerintah.

Taktik redam guncangan

Seiring melandainya kasus Covid-19, belanja negara untuk kebutuhan penanganan pandemi di 2022 pun relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Kendati demikian, tekanan kenaikan harga komoditas yang terus berlanjut dan diperparah dengan perang Rusia-Ukraina menyebabkan risiko kenaikan inflasi. Yang kemudian dapat berimbas kepada menurunnya daya beli masyarakat. Tantangan tersebut membayangi proses pemulihan yang tengah berlangsung.

Karena itu, Pemerintah menjadikan APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas dan proses pemulihan ekonomi nasional. Di samping juga sebagai langkah penyehatan APBN, seiring meningkatnya pendapatan negara akibat kenaikan harga komoditas.

Lonjakan harga komoditas dunia bak dua sisi mata uang bagi Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada harga ekspor, tetapi juga pada harga impor barang Indonesia terutama energi. Di antaranya kenaikan minyak mentah sebesar 62,49 persen, gas alam 182,69 persen, serta gasoline 43,53 persen. Kenaikan harga impor tersebut berimplikasi pada kenaikan ongkos produksi, yang pada gilirannya akan menaikkan harga barang di pasar domestik.

Merespons situasi perekonomian tersebut, pemerintah melalui Perpres Nomor 98/2022 yang telah disetujui DPR, menaikkan alokasi belanja negara dari semula Rp2.714,2 triliun menjadi 3.106,4 triliun.

Yusuf menilai langkah pemerintah dalam merespons kondisi ketidakpastian global tersebut sudah tepat. APBN perlu tetap fleksibel sebagai shock absorber untuk menjaga pemulihan ekonomi.

“APBN itu menjadi shock absorber ya, yang intinya mendorong ataupun menahan agar kondisi perekonomian itu bisa tidak tertekan, apalagi ketika volatilitas atau dinamika perekonomian global menjadi lebih buruk,” kata Yusuf.

Pemerintah memanfaatkan ruang fiskal tambahan dari windfall profit -yang diproyeksi menaikkan pendapatan negara 2022 sebesar Rp420 triliun-, untuk menebalkan perlinsos, menambah kompensasi dan subsidi, menjalankan belanja mandatory, serta menurunkan penerbitan utang.

Penebalan perlinsos sebesar Rp18,6 triliun dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satunya melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada keluarga penerima PKH dan Kartu Sembako.

Hingga semester I/2022 pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan BLT minyak goreng kepada 20,3 juta penerima. Selain itu, sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), serta 18,7 juta KPM telah menerima bansos kartu sembako di semester I/2022. Pemberian bantuan sosial tersebut ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran, menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin dan rentan, serta mengurangi tingkat kemiskinan. 

Lalu untuk merespons kenaikan harga komoditas energi, Pemerintah menambah alokasi subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun dari pagu awal sebesar Rp134 triliun (Rp77,5 triliun LPG dan BBM serta listrik Rp56,5 triliun). Pemerintah juga menambah alokasi pembayaran kompensasi BBM dan Listrik sebesar Rp275,0 triliun dari semula hanya Rp18,5 triliun. Tambahan kompensasi itu diperuntukkan kompensasi BBM sebesar Rp234,0 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp41,0 triliun.

Realisasi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg hingga semester I/2022 diprediksi mencapai Rp54,3 triliun atau 36,4 persen pagu Perpres 98/2022, lebih tinggi dibandingkan 2021. Hal tersebut dipengaruhi kenaikan ICP dan peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi seiring peningkatan konsumsi masyarakat. Sampai dengan Mei 2022, volume penyaluran LPG Tabung 3 Kg mencapai 3,2 juta metrik ton, dan volume penyaluran BBM mencapai 7,0 juta kilo liter.  

Sementara realisasi subsidi listrik sampai dengan semester I/2022 mencapai Rp21,3 triliun atau 35,7 persen pagu Perpres 98/2022. Sampai dengan Mei 2022, volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 25,6 TWh yang menjangkau 38,5 juta pelanggan. Dipengaruhi oleh jumlah pelanggan dan konsumsi listrik bersubsidi. 

 Yusuf berpendapat subsidi tetap penting dilakukan untuk memastikan daya beli masyarakat menengah ke bawah tidak tergerus akibat kenaikan harga energi atau minyak dunia saat ini.

“Dan ini juga sudah terbukti ya ketika masyarakat akhirnya harus bisa membeli harga energi yang lebih murah karena beban sisanya itu ditanggung oleh negara,” ungkap Yusuf.

Namun, menurut Yusuf implementasi di lapangan masih perlu diperbaiki agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Di samping perbaikan data salur, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat penerima memahami mekanisme penyaluran subsidi.

“Yang kemudian menjadi ruang perbaikan adalah bagaimana memastikan bahwa subsidi ini diterima oleh orang yang tepat,” lugasnya.

Ketepatan sasaran dalam penyaluran belanja subsidi juga menurut Yusuf bisa membantu pemerintah dalam mengejar target konsolidasi fiskal.

“Jadi semakin efisien belanjanya, juga akan semakin terbuka lebar bagi pemerintah untuk menurunkan defisit fiskal di 2023 nanti,” ucap Yusuf.

Belanja negara menurut Yusuf kemungkinan masih akan menjadi mesin pendorong untuk membantu pertumbuhan ekonomi di semester II/2022. Harapannya, dengan belanja yang fleksibel terutama untuk pos-pos yang berkaitan langsung dengan masyarakat, akan mampu menjaga daya beli di paruh kedua 2022.

Di tengah dinamika global yang tidak menentu, Yusuf juga menekankan pentingnya pengaturan skala prioritas dari beragam pos belanja sebagai salah satu mitigasi risiko apabila terjadi penurunan permintaan komoditas akibat meningkatnya risiko resesi global.

“Pos belanja yang dirasa masih bisa ditunda, terutama di tahun-tahun sebelumnya, saya kira itu bisa ditunda, sementara pos belanja yang sifatnya esensial penting itu bisa didahulukan. Atau juga sebenarnya kemudian pos yang tidak penting ini dijalankan, tetapi dalam porsi yang lebih kecil,” pungkas Yusuf.