Penilaian Akurat Dukung Kebijakan Tepat
Kebutuhan akan jasa penilai, baik di sektor pemerintahan maupun swasta semakin tinggi seiring menggeliatnya aktivitas perekonomian. Bahkan perkembangan terkini di bidang akuntansi pun mengarah pada permintaan agar entitas bisnis melaporkan kekayaan perusahaannya dengan nilai wajar berdasarkan opini penilaian.
Penilaian sendiri merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu. Sedangkan Penilai adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktik penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
Profesi Penilai swasta berperan di berbagai sektor usaha. Di sektor properti misalnya, Penilai berperan menentukan besaran pembiayaan properti yang dapat diberikan perbankan kepada nasabah.
Sementara profesi Penilai di pemerintahan berperan dalam menentukan nilai pada barang milik negara atau aset negara, barang milik daerah, termasuk benda sitaan, instrumen keuangan, hingga penilaian pada objek sumber daya alam. Penilaian pengadaan lahan misalnya, menjadi aspek vital dalam proses awal pembangunan infrastruktur.
Kementerian Keuangan selaku pembina profesi penilai terus berupaya mengakselerasi profesionalisme penilai untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui penyelenggaraan Kongres ASEAN Valuers Association (AVA) ke-24 di Bali, pada 22-24 November 2022 lalu, melalui kolaborasi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (PPPK) dan Masyarakat Profesi Penilai (MAPPI).
AVA merupakan forum untuk membangun sinergi dan komunikasi profesi penilai di kawasan ASEAN. Sebagai presidensi AVA 2022, Indonesia mengusung tema “Emerging Stronger: Valuation for Strong Recovery and Sustainable Future” untuk mendukung pemulihan pascapandemi di kawasan ASEAN.
Baik di sektor swasta maupun pemerintahan, peran penilai profesional semakin dibutuhkan dalam menunjang stabilitas, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola sistem keuangan. Tata kelola penilaian yang kredibel, tidak hanya akan melindungi investor melalui evaluasi risiko yang akurat. Namun, lebih dari itu dapat menghindarkan perekonomian dari krisis keuangan.
Kredibilitas penilai menjadi kunci dalam mengevaluasi serta memitigasi risiko.
“Asesmen penilai dalam menilai aset akan menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Semakin kredibel dan akurat penilaian, maka pembuat kebijakan akan semakin bisa membuat keputusan yang tepat,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya pada kongres AVA ke-24 Tahun 2022 di Bali, Rabu (23/11).
Praktisi penilai lanjut Sri Mulyani, juga perlu terus memperkuat kompetensi dan profesionalisme karena laju perubahan dunia berlangsung sangat cepat. Digitalisasi, perubahan iklim, hingga pandemi membawa perubahan dalam bidang penilaian aset dan dapat mempengaruhi aset secara langsung.
“Para penilai harus lebih aware dengan konteks ekonomi global sehingga dapat memberikan kontribusi yang sesuai di tengah perubahan dunia,” ujar Sri Mulyani
Di samping itu, praktik penilaian pun sebaiknya mulai aware dengan prinsip environmental social governance/lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), bahkan diharapkan dapat mengadopsi perspektif tersebut. Suatu perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya, berarti akan turut mengintegrasikan keberlangsungan ketiga konsep tersebut ke dalam kebijakan perusahaan.
ESG merupakan standar dalam merespons desakan akan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Perusahaan yang menjalankan konsep dan implementasi ESG menjadi dasar pertimbangan investor dalam memutuskan untuk berinvestasi atau tidak dalam suatu bisnis.
“Kami harap para penilai dapat mengambil perspektif ESG dan mengadopsi prinsip tersebut. Dan seiring dengan itu, membantu penyusun kebijakan baik di bisnis atau di tataran regulator, untuk mengambil keputusan yang tepat, berdasarkan hasil penilaian risiko yang tepat,” pungkas Sri Mulyani.
