DIPA 2024: Segera Eksekusi Belanja untuk Kepentingan Rakyat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melangsungkan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada para menteri, pimpinan tinggi lembaga dan kepala daerah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA dan TKD TA 2024 dilakukan secara digital, tidak lagi dalam bentuk dokumen fisik. Penyerahan DIPA dan TKD tersebut sekaligus menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2024.

Kerja keras APBN khususnya dalam kurun empat tahun belakangan ini terbukti mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai tekanan, mulai dari pandemi Covid-19 hingga dinamika ekonomi dan geopolitik global. Dengan APBN yang responsif, momentum penguatan pemulihan ekonomi dapat terus terjaga. Ekonomi Indonesia tumbuh positif di level 5% selama 8 kuartal berturutan. Inflasi pun terjaga stabil sehingga daya beli masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan tetap terlindungi.

Di samping mendukung pemulihan ekonomi, APBN juga terus mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi dilakukan agar tercipta nilai tambah dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur pun masif dilakukan untuk mendorong investasi.

Tahun 2024 menjadi tahun krusial mengingat tahun tersebut adalah tahun terakhir bagi Kabinet Indonesia Maju. Sementara risiko ketidakpastian, geopolitik, dan perubahan iklim ke depan masih mengancam. Sebab itu, kerangka APBN 2024 disusun dengan optimis namun tetap penuh kewaspadaan terhadap potensi krisis dan resesi. Kinerja APBN 2024 menjadi tonggak penting untuk diestafetkan kepada pemerintahan selanjutnya, demi mencapai target Indonesia Maju 2045.

Harus tepat sasaran

Pemerintah telah menyiapkan anggaran belanja dalam APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun. Naik 8,6% dari APBN 2023. Belanja negara 2024 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun atau naik 7,4% dan transfer ke daerah senilai Rp857,6 triliun atau naik 5,3% dibandingkan anggaran tahun 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat penyerahan DIPA dan TKD 2024 (29/11) menjelaskan belanja pemerintah ditujukan untuk perbaikan kualitas SDM, infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi, serta dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

“Belanja ini ditujukan untuk terus mendukung transformasi ekonomi, terutama program hilirisasi, revitalisasi industri, dan untuk menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrem serta menurunkan stunting mencapai 14% pada akhir tahun 2024,” tutur Sri Mulyani.

Menkeu lanjut menerangkan pemerintah menyediakan anggaran Rp2.259,5 triliun untuk berbagai program prioritas. Pos belanja pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur merupakan tiga pos belanja dengan anggaran tertinggi. Disusul dengan pos anggaran hukum dan hankam, kesehatan, ketahanan pangan, serta pembangunan ibu kota negara (IKN).

Anggaran pendidikan terutama digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anaka Usia Dini (BOP PAUD), sertifikasi dan beasiswa, serta pembangunan sarana prasarana di daerah 3T.

Lalu anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk menghapus kemiskinan ekstrem melalui program keluarga harapan (PKH) dan penyaluran kartu sembako, BLT, atau bansos lainnya. Selanjutnya, anggaran infrastruktur difokuskan untuk pembangunan infrastruktur prioritas nasional serta penyelesaian pembangunan IKN.

Sementara anggaran hukum dan pertahanan keamanan digunakan untuk pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), dukungan pengamanan Pemilu 2024, serta memperkuat ketahanan dan keamanan negara.

Selain belanja pemerintah pusat, pemerintah juga mengalokasikan transfer ke daerah (TKD) dengan besaran naik 5,3% dibandingkan alokasi 2023. Penggunaan TKD diarahkan untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK daerah, terutama guru dan tenaga kesehatan.

Kenaikan anggaran juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik daerah, mendukung operasional sekolah, PAUD, dan pendidikan kesetaraan. Serta untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting.

Terkait belanja negara 2024, Presiden Jokowi menekankan kepada seluruh jajarannya agar menggunakan anggaran dengan tepat sasaran di samping tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Gunakan anggaran yang telah diberikan itu, sekali lagi, secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta kepada segenap jajarannya untuk mempercepat eksekusi anggaran sedari awal tahun yakni mulai bulan Januari. Jokowi mengeluhkan lambatnya realisasi belanja yang kerap kali terjadi setiap tahunnya. Adapun hingga akhir November 2023 realisasi anggaran pemerintah pusat tercatat baru mencapai 74% sedangkan pemerintah daerah 64%.

“Eksekusi segera. Jadi ini bolak-balik juga saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu realisasi, realisasikan secepat-cepatnya. Lakukan belanja sesegera mungkin” tutur Jokowi seraya menekankan.

Antisipasi ketidakpastian

Menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang masih tinggi, Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan persiapan melalui penerapan Automatic Adjustment.

Kebijakan Automatic Adjustment merupakan mekanisme pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu belanja K/L. Kebijakan tersebut masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai upaya mitigasi risiko agar APBN mampu menahan guncangan yang ke depan masih diperkirakan akan terjadi.

Strategi antisipatif ditempuh melalui prioritas belanja. Berdasarkan keterangan pers yang dirilis Kementerian Keuangan mengenai kebijakan Automatic Adjustment pada awal tahun 2023, dijelaskan bahwa kebijakan tersebut meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun. Dengan kebijakan ini, K/L diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting. Melalui kebijakan Automatic Adjustment seluruh K/L akan memiliki ketahanan untuk antisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global tersebut. 

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan Automatic Adjustment, antara lain: belanja pegawai yang dapat diefisienkan, belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya), belanja modal yang dapat diefisienkan, serta bantuan sosial yang tidak permanen.

Apabila hingga akhir semester I tidak terdapat peningkatan yang signifikan atas kebutuhan anggaran yang mendesak, maka K/L dapat menyampaikan usulan pembukaan blokir secara bertahap untuk mendanai kegiatan K/L melalui mekanisme revisi. Alokasi anggaran yang dibuka ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama sesuai alokasi awal, atau digunakan untuk kegiatan lain yang lebih strategis sesuai arah pencapaian sasaran program masing-masing K/L. 

Dengan demikian, Automatic Adjustment tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengharapkan Kementerian/Lembaga lincah dan adaptif dalam menghadapi perubahan situasi ke depan.

“Penyesuaian harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada. Begitu ada perubahan, segera lincah berubah, karena ketidakpastian sekarang ini betul-betul mengintai kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, selalu ada perubahan-perubahan,” papar Jokowi.

Presiden juga mengingatkan agar belanja yang dilakukan berorientasi pada hasil dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

“Ingat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat, ini duitnya rakyat, sehingga harus fokus pada hasil,” lugas Jokowi.

Selanjutnya, khusus bagi pemerintah daerah Presiden Jokowi berpesan untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi APBD dengan kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan berjalan lebih selaras. 

“Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kabupaten/kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu. Untuk apa? Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan, sekali lagi, sinergi dan harmonisasi, biar in line semuanya,” ujar Jokowi.

Selanjutnya Presiden menginstruksikan kepada segenap kepala daerah untuk memanfaatkan dana transfer ke daerah seoptimal mungkin untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Presiden juga mendorong adanya pengembangan inovasi pembiayaan serta mengingatkan untuk menjaga iklim investasi. Karena menurut Jokowi kunci pertumbuhan ekonomi saat ini adalah investasi.

“(Tahun) 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini, sehingga saya berpesan agar anggaran dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang,” pungkasnya.