Percepat Langkah Menuju Indonesia Jadi Produsen Halal Terkemuka Dunia
Dalam tiga dekade terakhir, sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus bertumbuh. Bermula dari berdirinya Bank Muamalat pada 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia, sektor tersebut kian lama kian berkembang. Pada 1 Februari 2021, terbentuk Bank Syariah Indonesia yang merupakan gabungan dari tiga bank syariah BUMN. Sebelumnya, pada 25 Januari 2021, pemerintah juga telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang.
Pandemi Covid-19 tak menahan laju pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah terus menguat antara lain melalui penerbitan berbagai regulasi, termasuk regulasi jaminan produk halal. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga menjalin kolaborasi dengan sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Indonesia bahkan telah memancang target menjadi produsen halal terkemuka dunia. Visi sebagai pusat halal dunia dilakukan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengentaskan kemiskinan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan mampu memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, KNEKS menggelar Rapat Pleno. Pada 30 November 2021, Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’riuf Amin selaku Ketua Harian KNEKS dan dihadiri enam belas kementerian/lembaga/instansi anggota KNEKS. Rapat tersebut membahas pengembangan industri produk halal beserta ekosistemnya dan penguatan industri keuangan syariah untuk mendukung perwujudan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Pleno berikutnya dilaksanakan pada 30 Mei 2022 lalu dan kembali dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Rapat dihadiri 26 kementerian/lembaga/instansi anggota dan non-anggota KNEKS serta beberapa pemimpin daerah provinsi di Indonesia.
Kepala Divisi Promosi dan Kerja Sama Strategis KNEKS Inza Putra menjelaskan Rapat Pleno semester I 20202 tersebut mengangkat tema “Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia”.
“Tema ini diambil dengan pertimbangan bahwa pada rapat sebelumnya sudah dilakukan sinergi dan harmonisasi melalui ‘menyatukan langkah’ seluruh pihak yang terlibat, sehingga saat ini adalah momen yang tepat untuk bergerak lebih cepat”dengan fokus pada waktu dan program prioritas,” terang Inza.
Kembangkan industri halal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Sekretaris KNEKS menyampaikan Rapat Pleno Semester I 2022 berfokus pada percepatan dan pelaksanaan rogram-program strategis sektor ekonomi dan keuangan syariah. Ia mengungkapkan program-program tersebut membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dan tidak mungkin dilakukan oleh satu kementerian/lembaga saja.
“Contohnya pembangunan kawasan ekonomi atau industri syariah. Yang menarik, kita juga meluncurkan dua inisiatif Kawasan Industri Halal yang sudah ada di Sidoarjo dan Cikarang. Sekarang beberapa gubernur melaporkan bahwa mereka ingin juga membangun Kawasan Industri Halal,” tutur Menteri Keuangan.
Pengembangan industri halal berbasis regional sesuai dengan karakteristik dan comparative advantage masing-masing daerah. Kehadirannya di berbagai daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi daerah. Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk menciptakan iklim pengembangan industri halal yang kondusif di daerahnya masing-masing.
Sri Mulyani juga mengatakan pembangunan industri halal diprediksi mampu memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.
“Ini perlu didukung dengan program-program dari kementerian/lembaga, termasuk untuk bisa mengundang para pelaku ekonomi masuk ke kawasan ekonomi halal tersebut. Apa manfaat dan kelebihannya sehingga mereka bisa tertarik,” ucap Sri Mulyani.
Bentuk komite daerah
Dalam konferensi pers usai rapat pleno, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerangkan pemerintah akan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di semua provinsi sebagai perpanjangan dari KNEKS di tingkat pemerintah pusat.
“Kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi,” tegas Ma’ruf Amin. Ia menjelaskan saat ini KDEKS sudah hadir di provinsi Sumatra Barat. KDEKS juga akan segera terbentuk di Riau, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Dengan adanya KDEKS, diharapkan koordinasi antara daerah dengan kementerian/lembaga menjadi makin baik. Salah satu bentuk program layanan syariah yang sudah berjalan adalah jaminan sosial ketenagakerjaan di provinsi Aceh.
“Komite daerah yang sudah dan akan dibentuk ini akan makin mempercepat dan memberikan dukungan yang lebih nyata untuk layanan sosial ketenagakerjaan,” tutur Sri Mulyani.
Ekonomi dan keuangan syariah telah menunjukkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Ma’ruf Amin berharap semua pihak terus bahu-membahu untuk memajukan sektor tersebut. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga diharapkan mampu mengoptimalkan perannya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di level global.
“Saya ingin capaian yang dihasilkan hingga saat ini terus dioptimalkan, agar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia bisa berkontribusi signifikan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dalam tataran global,” ujar Ma’ruf Amin.
