Meninjau Kinerja APBN 2023: Sukses Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Menjelang tahun 2023, masyarakat mengalami kekhawatiran akan ancaman resesi ekonomi menimpa Indonesia. Isu seputar resesi ekonomi santer menjadi perbincangan di tengah masyarakat, baik di warung kopi, di media sosial, maupun media massa. Kini, tahun 2023 telah terlewati. Kekhawatiran itu tak terbukti. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kinerja APBN 2023 luar biasa. APBN 2023 berhasil menyehatkan dirinya, serta menyehatkan perekonomian nasional.

Pemerintah menyadari risiko global pada tahun 2023 sudah beralih dari pandemi kepada tekanan ekonomi global. Tantangan lainnya yang sangat disadari adalah tingginya ketidakpastian. Apalagi, kondisi geopolitik dunia sedang kurang baik. Terjadi konflik antarnegara yang memberikan pengaruh besar bagi perekonomian global. Oleh karena itu, sejak dini pemerintah berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi. Ketika sumber tekanan berasal dari eksternal, pemerintah terus menjaga perekonomian domestik dengan sebaik-baiknya, antara lain menggunakan instrumen APBN.

Dengan kerja keras APBN, perekonomian nasional tahun 2023 mampu tumbuh 5,05 persen (Q1-Q3) dengan tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali serta tren menurun sepanjang tahun. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus dalam 43 bulan beruntun, didukung oleh PMI manufaktur Indonesia yang terus berada di zona ekspansif selama 28 bulan berturut-turut.

Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga.

“Alhamdulillah dengan risiko yang terjadi ini, kita masih mampu menjaga stabilitas ekonomi, dan APBN kita jadi bukannya risikonya tidak terjadi, tapi risikonya terjadi dengan geopolitik, komoditas yang jatuh, ekspor utama lemah, dan segala macam. Namun kita masih bisa menjaga stabilitas ekonomi dan APBN kita, inflasi kita juga bisa terkendali rendah,” tutur Menteri Keuangan pada Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Jakarta pada 2 Januari 2024.

Kinerja solid sejak kuartal I

Pada kuartal I 2023, APBN sudah menunjukkan kinerja yang solid dan menjaga kesehatan fiskal dengan baik. APBN 2023 mampu menopang perekonomian Indonesia dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pada konferensi pers APBN Kita bulan April 2023, Menteri Keuangan memaparkan realisasi belanja negara sampai dengan 31 Maret 2023 sudah mencapai Rp518,7 triliun atau 16,9 persen pagu APBN. Pemerintah pusat membelanjakan Rp347,3 triliun, atau 15,5 persen dari total alokasi belanja APBN kita tahun ini. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar 166,9 triliun atau 16,7 persen dari pagu dan belanja non-KL sebesar Rp180,3 triliun atau 14,5 persen dari pagu.

“Siapa yang mendapatkan manfaat dari Rp347,3 triliun? Sebanyak 39,2 persen adalah masyarakat langsung, artinya begitu APBN mengeluarkan, uang itu langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat. Dalam bentuk apa? Yaitu program program perlindungan sosial, program sembako, program untuk bantuan membayar jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, dan program-program yang dinikmati oleh murid-murid sekolah sekolah di Indonesia,” tutur Menteri Keuangan menjelaskan kinerja APBN 2023 pada kuartal I.

Pemerintah telah menetapkan belanja prioritas pada APBN 2023, di antaranya sektor kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja prioritas pada kuartal I 2023 tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja sektor kesehatan disalurkan antara lain untuk bantuan iuran PBI JKN bagi 96,7 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, pemeriksaan sampel makanan oleh BPOM, serta untuk operasional puskesmas dan balai penyuluhan KB.

Belanja prioritas pada APBN 2023 juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan benih, pupuk, dan pestisida, bantuan inseminasi buatan, serta asuransi pertanian dan usaha ternak. Untuk sektor perlindungan sosial, APBN 2023 mengalokasikan anggaran melalui Kemensos untuk penyaluran PKH dan Kartu Sembako, melalui Kemendikbudristek dan Kemenag untuk penyaluran PIP dan PIP Kuliah, melalui BNPP untuk bantuan stimulan rumah terdampak bencana, dan melalui belanja non-K/L untuk subsidi energi dan non-energi.

Ekonomi Indonesia mampu berlanjut tumbuh tinggi pada triwulan II-2023, sebesar 5,17 persen, di atas perkiraan analis pasar. Capaian nasional ini lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara dan kawasan, termasuk Vietnam, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang tumbuh masing-masing sebesar 4,1 persen, 0,6 persen, 2,6 persen, dan 0,9 persen pada periode yang sama.

“Pertumbuhan ekonomi nasional melanjutkan tren di atas 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut, lebih tinggi dari ekspektasi pasar bahkan dengan basis pertumbuhan yang tinggi di periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan global,” jelas Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada Konferensi Pers APBN KiTa bulan Agustus 2023. Hingga akhir tahun, momentum pertumbuhan ekonomi nasional terus terjaga di kisaran 5 persen.

Kinerja pendapatan kuat

APBN 2023 memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap belanja negara, bahkan realisasinya di atas 100 persen. Namun, pada saat yang sama, realisasi pendapatan negara menunjukkan kinerja sangat bagus. Penerimaan pajak tumbuh kuat dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) naik signifikan.

“Dalam satu kata, APBN kita sudah ahead of the curve. Pencapaian kita jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan atau kita desain. Bahkan semenjak tahun 2022, 2023 ini. Jadi APBN dua tahun berturut-turut sudah ahead of the curve, mampu untuk menyehatkan dirinya, namun bisa pada saat yang bersamaan, menyehatkan ekonomi dan melindungi masyarakat,” ujar Menkeu.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun (112,6 persen terhadap APBN 2023 atau 105,2 persen dari Perpres 75/2023). Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun melampaui target APBN 2023 (106,6 persen terhadap APBN atau 101,7 persen terhadap Perpres 75/2023). PNBP mencapai Rp605,9 triliun (137,3 persen dari APBN 2023 atau 117,5 persen dari Perpres 75/2023).

“Dengan pendapatan yang kuat ini, kita mampu untuk mendanai belanja negara yang tetap terjaga. Kita lihat target belanja kita di APBN 2023 adalah Rp3.061 triliun. Itu menembus angka 3.000 sejak tahun 2022. Realisasinya di Rp3.121 triliun, jadi lebih tinggi dari APBN dan Perpres,” terang Menkeu.

Sejak kuartal I-2023, pendapatan negara sudah menampakkan kinerja yang baik. Pendapatan negara tumbuh 29,0 persen dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan negara mencapai Rp647,2 triliun atau 26,3 persen dari target. Penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp432,25 triliun atau 25,2 persen dari target dan tumbuh 33,8 persen. Capaian tersebut didukung oleh dampak implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Akhir kuartal I bertepatan dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi, yakni 31 Maret 2023. Sementara, batas waktu penyampaian SPT Badan adalah 30 April 2023. Menteri Keuangan menyatakan hingga 15 April 2023, penyampaian SPT Tahunan naik 3,15 persen dibandingkan tahun 2022.

“Jadi artinya alhamdulillah masyarakat masih terus taat membayar pajak sesuai dengan kewajiban perundang-undangan dan konstitusi, karena pajak memang berguna untuk masyarakat juga,” ungkap Menteri Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa bulan April 2023.

Menanggung biaya pemilu

Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Namun, persiapan dan penganggarannya sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran hingga Rp71,3 triliun. Anggaran sudah diberikan sejak 20 bulan sebelum Pemilu terselenggara. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan Rp3,1 triliun. Tahun 2023, alokasi anggaran Pemilu bertambah menjadi Rp30,0 triliun. Pada tahun depan saat berlangsungnya Pemilu, alokasinya naik lagi menjadi Rp38,2 triliun. Alokasi dana dari APBN tersebut diperkirakan akan berdampak positif terhadap peningkatan konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT, dan konsumsi rumah tangga.

“Analisis kami, berdasarkan statistik historis dan perkiraan kondisi ekonomi ke depan, pelaksanaan anggaran tersebut mampu mendorong kenaikan PDB sebesar 0,08 – 0,11 persen,” ujar Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Abdurohman optimistis.

Sementara itu, Direktur Anggaran Bidang Polhukam dan BA BUN Dwi Pudjiastuti Handayani menggarisbawahi bahwa anggaran penyelenggaraan Pemilu tidak semata-mata hanya membiayai teknis penyelenggaraan Pemilu. Anggaran Pemilu juga berkontribusi pada berbagai program prioritas nasional yang pada akhirnya menjadi investasi integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka panjang.

Menuju tahun politik, pemerintah berupaya keras untuk menjaga stabilitas ekonomi. Abdurrohman mengatakan pemerintah juga melakukan strategi penguatan daya tahan dan mitigasi risiko yang kolaboratif. Hal ini dilakukan dengan mempersiapkan buffer untuk antisipasi ketidakpastian, penguatan fleksibilitas fiskal, penguatan manajemen kas, dan penguatan kolaborasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Pemda.

Ia berharap masa kampanye dan pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung dengan tertib dan aman. Pelaksanaan pesta demokrasi yang baik dan situasi yang kondusif akan mendorong kepercayaan pelaku usaha dan investor untuk tetap melaksanakan kegiatan ekonominya. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih terjamin.

Sepakat kuatkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan

 Pada tahun 2023, Indonesia juga menyelenggarakan perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Pemimpin-pemimpin anggota ASEAN bertemu untuk membahas perkembangan dan penguatan kerja sama ASEAN, isu-isu penting internal, serta isu-isu penting di luar kawasan. Tahun ini Indonesia kembali dipercaya menjadi Ketua ASEAN setelah sebelumnya pernah menjalankan tugas serupa pada tahun 1976, 1996, 2003, dan 2011. Bagi Indonesia momentum keketuaan ASEAN menjadi penting tidak hanya untuk mengukuhkan perannya sebagai pemimpin (leader) di kawasan, tetapi juga memastikan pembahasan agenda di forum sejalan dengan kepentingan nasional.

“Pada keketuaan tahun ini, Indonesia berkomitmen agar ASEAN terus berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Data menunjukkan kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, masih tumbuh kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Hal tersebut semakin memantapkan Indonesia untuk mengusung komitmen di ASEAN 2023 yang tercermin dalam tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” ungkap Sri Mulyani Indrawati.

Sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN, Indonesia menggelar pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ke-Sepuluh atau The 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governor Meetings (AFMCGM) pada 25 Agustus 2023 di Jakarta. Pertemuan ini merupakan pertemuan AFMCGM kedua tahun ini sekaligus menjadi pertemuan penutup. Sebelumnya, Indonesia telah menggelar pertemuan di Bali pada bulan Maret.

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN meyakini bahwa laku ekonomi ASEAN akan menjadi “bright" dan “rare" spot di ekonomi global. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun 2023 mampu mencapai 4,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tak sampai menyentuh 3 persen. Ketahanan ekonomi ASEAN terhadap ketidakpastian global dan konsistensi perkembangan ekonominya menjadi kunci sebagai pusat pertumbuhan.

“Upaya memperkuat ASEAN sebagai sumber pertumbuhan global membutuhkan sinergi antarnegara. Sekali lagi, solidaritas ASEAN mutlak harus terus dipupuk dan diperkuat. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar-otoritas kebijakan di negara-negara ASEAN serta pemanfaatan semua instrumen kebijakan yang tersedia juga menjadi kunci penting pemantapan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan,” tegas Sri Mulyani.

Dengan kondisi ekonomi dalam negeri 2023 yang kuat, upaya Indonesia untuk memperkuat ekonomi ASEAN sangat terbuka lebar. Kinerja positif APBN tahun 2023 menjadi faktor pendukung utama. Kondisi fiskal 2023 semakin sehat, dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan. Realisasi defisit APBN juga berada di kisaran 1,65% terhadap PDB atau lebih rendah dari targetnya pada APBN 2023 sebesar 2,84 persen PDB, atau pada Perpres 75/2023 sebesar 2,27 persen terhadap PDB. Hal ini menyebabkan keseimbangan primer berhasil kembali mencapai nilai positif setelah surplus terakhir di tahun 2011. APBN 2023 berhasil menjaga momentum pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja negara yang optimal.