Pertahankan LKPP Wajar Tanpa Pengecualian, Jaga APBN Tetap Sehat
Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Terhitung sejak LKPP 2016, pemerintah telah memperoleh penilaian terbaik berupa opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut.
LKPP merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Untuk pelaporan keuangan tahun 2023, terdapat 80 LKKL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 4 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) juga kembali mendapatkan opini WTP dari BPK.
WTP adalah kewajiban
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi BPK RI atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023.
Kendati demikian, Presiden mengingatkan pentingnya capaian WTP dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” tegas Presiden dalam sambutannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).
Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun menyebutkan transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP) sebagai bagian dari LKPP merupakan langkah cermat. Khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.
"Kami haturkan terima kasih kepada Presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya," tutur Isma Yatun.
Fokus pada hasil
Lebih lanjut Isma Yatun mengungkapkan opini WTP yang kembali diterima pemerintah pusat akan semakin mendorong kepercayaan di sektor publik.
Meski perjalanan mencapai opini WTP tidak mudah, terlebih di tengah berbagai tantangan global dan domestik, pemerintah tetap dapat menunjukkan performa yang baik melalui komitmen, sinergi, dan tanpa mengesampingkan transparansi.
“Sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pascapandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain,” ucapnya.
Menghadapi dinamika global yang sarat gejolak geopolitik, perang dagang yang memanas, dan perubahan iklim yang kian nyata, Presiden Joko Widodo menuturkan stabilitas ekonomi dan politik Indonesia menjadi modal dasar dalam membangun negara. Hal tersebut terlihat dari ekonomi Indonesia yang tetap mampu tumbuh di atas 5% (5,05% di 2023 dan 5,11% di kuartal pertama 2024) di tengah perlambatan perekonomian dunia.
Namun demikian, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menurut Presiden segenap jajaran pemerintah harus lincah, cepat, dan taktis dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun.
Agar pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil Presiden mengatakan sinkronisasi regulasi dan simplifikasi prosedur perlu terus dilanjutkan.
“Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu dalam rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” ujar Presiden.
Menyoroti masa transisi pemerintahan yang akan berlangsung pada Oktober 2024, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.
Presiden juga mengharapkan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan agar berjalan dengan baik, serta menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan Indonesia.
“Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta di kelola secara transparan dan akuntabel,” ungkap Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden RI meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
Jaga APBN tetap sehat
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah senantiasa berupaya menjaga konsistensi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sebagaimana tercermin dari keberhasilan pemerintah mempertahankan opini WTP atas LKPP sejak tahun 2016.
Hal itu ia katakan saat menyampaikan pidato tentang Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna ke-20 di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Lebih lanjut Menkeu memaparkan sebagai instrumen pembangunan, dalam 10 tahun terakhir, APBN menjadi sumber pendanaan penting untuk pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Upaya meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, kualitas SDM, serta kesejahteraan masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Peran strategis APBN sebagai peredam guncangan baik pada masa pandemi Covid-19 maupun pascapandemi menjadi pelajaran berharga pentingnya menjaga APBN agar tetap sehat.
“APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel agar efektif memecahkan persoalan bangsa, dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis,” tegas Menkeu.
Menkeu menambahkan banyak contoh negara-negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan.
Menkeu juga mengingatkan agar APBN terus dikelola secara transparan, kredibel, dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya.
Menghadapi risiko dan volatilitas global yang melonjak tinggi, pemerintah bersama DPR ketika merancang APBN 2023 sepakat mendesain APBN secara hati-hati, waspada, namun tetap efektif dan optimistis dalam menjaga momentum pertumbuhan.
Dalam pelaksanaannya, Menkeu menjelaskan kinerja APBN 2023 menunjukkan perkembangan positif. Capaian tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan negara dan akselerasi belanja negara. Sehingga proses konsolidasi fiskal dapat berjalan dengan mulus. Alhasil kredibilitas dan sustainabilitas fiskal Indonesia terus terjaga.
Melalui reformasi struktural dan disertai pengelolaan fiskal yang sehat, tingkat kesejahteraan masyarakat di tahun 2023 juga semakin membaik. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun dari 5,86% di tahun 2022 menjadi 5,32% di tahun 2023. Sementara itu, angka kemiskinan menurun dari 9,54% menjadi 9,36%; dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 73,77 menjadi 74,39.
“Dengan Gross National Income per kapita 2023 yang mencapai USD4.580, Indonesia kembali masuk kategori upper middle-income country sebagai milestone penting bagi Visi Indonesia Emas 2045,” kata Menkeu.
Capaian tersebut menurut Menkeu bukanlah hasil kerja pemerintah semata, namun juga hasil kerja sama dengan DPR dalam mengawasi pelaksanaan APBN, serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengawal pembangunan.
“Kolaborasi tersebut harus terus diperkuat agar dapat mewujudkan capaian pembangunan yang optimal untuk kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.
Menkeu juga mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dan berkolaborasi melaksanakan APBN 2023.
“Ucapan terima kasih juga kami sampaikan, khususnya kepada DPR dan BPK yang senantiasa memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan negara, pada periode sebelumnya, saat ini, maupun di masa yang akan datang,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama Menkeu menerangkan langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah terhadap 14 temuan BPK atas LKPP 2023 guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa mendatang.
