Program Benteng Sumitro Djojohadikusumo: Fondasi Awal Kelahiran Pengusaha Nasional Indonesia

“Kita akan menemui banyak kekecewaan dan perasaan berkecil hati, tetapi kita akan menghadapinya dengan mata terbuka. Pekerjaan yang harus dilakukan adalah lebih kuat, tetapi dapat dilakukan. Soalnya ialah jangan berputus asa.”— Sumitro Djojohadikusumo

Pada awal tahun 1950-an, Indonesia yang baru saja merdeka menghadapi masa transisi penting. Kala itu, perusahaan-perusahaan Belanda yang yang dinamakan “Big Five” masih beroperasi di tanah air. Tekanan politik untuk mengurangi dominasi warisan ekonomi kolonial tersebut semakin menguat. Bagi banyak kalangan nasionalis, langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya menyempurnakan Revolusi Kemerdekaan.

Namun, waktu itu kondisi ekonomi masih sangat buruk. Inflasi amatlah tinggi. Bahkan Thee Kian Wie menyebut anggaran pemerintah defisit hingga Rp1,7 miliar (kurs saat itu). 

Untuk membangun kembali perekonomian yang hancur akibat perang dan revolusi, kondisi Indonesia masih sangat membutuhkan bantuan modal dan keahlian asing. Oleh sebab itu, meski Indonesia sedang berjuang melepaskan diri dari bayang-bayang kolonialisme, kerja sama dengan pihak asing tetap tak terelakkan. Tangan asing masih dianggap sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional. 

Tantangan utama membangun ekonomi kala itu adalah bagaimana menjalin kerja sama dengan pihak luar tanpa membuat Indonesia kembali bergantung secara berlebihan. Sumitro Djojohadikusumo menilai negara perlu memiliki peran aktif dalam mengarahkan jalannya perekonomian, bukan hanya menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Pemerintah, menurutnya sebaiknya tetap hadir dalam menentukan arah produksi, industri maupun investasi.

Sebagai jalan tengah, Sumitro menawarkan gagasan dan keberanian untuk membangun ekonomi nasional yang tangguh dan modern, sembari tetap terbuka pada dunia internasional. Peran dominan negara dalam mengatur jalannya perekonomian terlihat melalui kebijakan yang lahir pada 1950-an, yakni "Rencana Sumitro" yang menitikberatkan pada industrialisasi dan "Program Benteng."

Kisah Program Benteng

Dari pengalaman masa kecil hingga penelitian akademiknya tentang kredit pedesaan, Sumitro sampai pada kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan pasar. Tanpa campur tangan pemerintah melalui pendidikan, pelatihan, koperasi, dan akses modal, maka usaha kecil akan sulit berkembang.

“Hal ini sudah menjadi pemikiran saya sejak 1930-an. Rencana industri itu adalah hasil pertumbuhan pemikiran-pemikiran ini,” papar Sumitro.

Ketika menjabat sebagai Menteri Perindustrian tahun 1950, Sumitro merumuskan Program Benteng sebagai strategi memberi ruang lebih besar bagi pengusaha Indonesia. Tujuannya tidak sekadar melindungi industri dalam negeri, tapi juga mencetak kelas menengah baru yang kuat dan mampu bersaing.

Salah satu ide utamanya adalah memberikan lisensi impor dan kredit khusus bagi pengusaha lokal. Impor dipilih karena butuh modal relatif kecil dibandingkan industri berat, sehingga dianggap realistis untuk pemula. Sumitro sendiri realistis soal hasilnya. 

Ia pernah mengatakan, “Saya tidak punya khayalan tentang apa yang mungkin terjadi, tapi saya pikir, kalau kita memberikan bantuan kepada sepuluh orang, tujuh bisa saja ternyata menjadi parasit, tetapi kita bisa mengharapkan yang tiga menjadi pengusaha,” ujarnya.

Program ini resmi berjalan sejak 1950 hingga 1957 di era Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja. Selama tujuh tahun, Program Benteng menjadi salah satu kebijakan ekonomi paling progresif pada masa awal kemerdekaan. Ia membuka jalan bagi lahirnya pengusaha nasional pertama, memberi ruang bagi kelas menengah baru untuk bertumbuh. 

Banyak dinamika yang terjadi, mulai dari revisi kebijakan hingga hadirnya generasi pengusaha baru. Namun, dinamika tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran berharga bagi bangsa yang sedang merintis kemandirian ekonomi.

Salah satu terobosan penting dalam Program Benteng adalah keberanian untuk terus beradaptasi. Pada awalnya, kebijakan kepemilikan saham mayoritas bagi warga negara Indonesia memang memunculkan perdebatan di kalangan pelaku usaha, bahkan berimbas pada dinamika politik. Namun, kondisi ini justru menjadi titik evaluasi berharga. Sumitro menyadari adanya kelemahan aturan berbasis identitas. 

Saat kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1955, Sumitro melakukan penyempurnaan besar. Aturan berbasis identitas diganti dengan persyaratan teknis yang lebih rasional, yakni kewajiban membayar uang muka dalam jumlah tertentu bagi pemohon lisensi impor. 

Dengan langkah ini, fokus program beralih dari semata-mata soal asal-usul menjadi soal kapasitas dan kesungguhan. Prinsip ini menegaskan pandangan Sumitro bahwa yang dibutuhkan Indonesia adalah pengusaha yang tangguh dan benar-benar siap membangun perekonomian nasional.

“Apakah kita harus memperkecil jumlah impor? Kalau begitu, maka akan membawa kita kepada suatu keadaan yang lebih celaka lagi,” tegasnya, menandai cara pandangnya yang pragmatis.

Pada akhirnya, Program Benteng bukan hanya menjadi kebijakan ekonomi jangka pendek, melainkan refleksi dari visi jangka panjang Sumitro tentang pentingnya intervensi negara dalam menumbuhkan pengusaha nasional. 

Ia mencoba menyeimbangkan semangat nasionalisme ekonomi dengan kewajaran praktik bisnis. Dari sini, benih-benih kelas menengah pengusaha Indonesia mulai tumbuh, menjadi sebuah fondasi awal menuju ekonomi yang lebih mandiri.

Keterbatasan dan Capaian Program Benteng

Kemandirian ekonomi dan upaya menumbuhkan pengusaha lokal ternyata tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Richard Robinson dalam bukunya Indonesia: The Rise of Capital (1986) mencatat bahwa dalam praktiknya, banyak penerima fasilitas Program Benteng bukanlah pengusaha yang benar-benar siap, melainkan individu yang memiliki jaringan dengan pelaku usaha lain yang lebih berpengalaman. Alhasil, lisensi impor kerap dialihkan atau dikelola bersama pihak lain.

Meski begitu, data lain menunjukkan sisi positif. Teguh Sri Pambudi dan Harmanto Edy Djatmiko dalam buku Man of Honor, Kehidupan, Semangat, dan Kearifan William Soeryadjaya (2012) menuliskan bahwa Program Benteng berhasil melahirkan sekitar 700 pengusaha baru. Angka itu terbilang besar untuk ukuran Indonesia di masa awal kemerdekaan. Namun, membangun sesuatu memang berbeda dengan menjaga dan mengembangkannya.

Banyak pengusaha yang terjun lewat program ini masih minim pengalaman. Bukan karena mereka enggan belajar, melainkan karena ekosistem bisnis saat itu memang belum matang. Bayangkan saja, tiba-tiba ada lisensi impor di tangan, tapi belum terbiasa mengelola rantai pasok, jaringan dagang, hingga strategi bersaing di pasar. Tak heran jika sebagian kemudian menggandeng mitra lain yang lebih berpengalaman untuk menjalankan usaha.

Polanya sederhana, pemegang lisensi mengurus izin, sementara mitra mengatur urusan operasional, mulai dari pengadaan barang, logistik, hingga distribusi. Di satu sisi, ini menjadi jalan tengah yang praktis. Namun di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa cita-cita awal Program Benteng belum sepenuhnya tercapai. Banyak pengusaha lokal masih berperan sebagai pemegang izin, bukan pelaku utama usaha.

Walau begitu, sulit menafikan arti penting program ini. Program Benteng tetap menjadi salah satu tonggak bersejarah dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Ia membuka jalan bagi lahirnya generasi baru pengusaha lokal, sekaligus memberi pelajaran bahwa membangun kelas bisnis nasional tidak cukup hanya dengan regulasi. Butuh pendidikan, pendampingan, dan dukungan berkelanjutan.

Sumitro sendiri, dalam kata pengantar disertasinya yang dibukukan dengan judul Kredit Rakyat di Masa Depresi (1989), menegaskan bahwa perubahan struktural ekonomi memang memerlukan waktu panjang, bahkan bisa melintasi beberapa generasi.

“Kurang disadari bahwa perombakan itu, merupakan suatu proses yang memerlukan pentahapan sendiri; bahwa pembangunan dalam arti perubahan struktural mencakup kurun waktu beberapa generasi,” ujar Sumitro dalam kata pengantar yang ditulis untuk disertasinya yang dibukukan, Kredit Rakyat di Masa Depresi, pada Januari 1989. 

Namun, arah kebijakan nasional terus bergerak cepat. Setelah terbentuknya Kabinet Karya dengan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada 1957, fokus pembangunan beralih ke sistem ekonomi terpimpin. Pergeseran ini membuat Program Benteng secara bertahap dihentikan dan tidak lagi menjadi landasan utama kebijakan ekonomi nasional.

Meski penuh tantangan, Program Benteng tidak sepenuhnya berjalan tanpa hasil. Dari program inilah lahir sejumlah pengusaha lokal yang kelak dikenal luas. Misalnya PT Transistor Radio Manufacturing yang kemudian melahirkan Panasonic Gobel, milik keluarga Gobel, pelopor elektronik di Indonesia. Ada juga Indonesia Service Company milik Hasjim Ning, sosok yang sering dijuluki “raja mobil Indonesia” pada masanya. Dari Sumatera Utara muncul nama TD Pardede, pendiri Pardedetex yang menjadi salah satu pemain penting di industri tekstil.

Tak ketinggalan, ada Achmad Bakrie, ayah dari Aburizal Bakrie, yang merintis usaha keluarga hingga berkembang menjadi salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa meski banyak hambatan, Program Benteng tetap menjadi batu loncatan bagi lahirnya sejumlah tokoh penting dunia usaha nasional.

Lebih dari itu, gebrakan-gebrakan Sumitro dalam membangun Indonesia demi kemakmuran rakyat merefleksikan semangat yang tak pernah padam sebagaimana yang kerap ia gaungkan.

“Kita akan menemui banyak kekecewaan dan perasaan berkecil hati, tetapi kita akan menghadapinya dengan mata terbuka. Pekerjaan yang harus dilakukan adalah lebih kuat, tetapi dapat dilakukan. Soalnya ialah jangan berputus asa.”