Sumatera Barat Butuh Pembangunan Jalan
Putusnya Jalan Lintas Nasional di Lembah Anai pada bulan Mei yang lalu akibat diterpa banjir bandang telah menimbulkan berbagai efek di Provinsi Sumatera Barat. Beralihnya arus kendaraan ke jalur Sitinjau Laut dan Malalak, telah menyebabkan kepadatan lalu lintas di jalur tersebut, dan tidak jarang mengakibatkan kemacetan yang sangat parah. Jika biasanya Padang – Bukittinggi dapat ditempuh dalam 2.5-3 jam, melalui Malalak atau Sitinjau Laut, jarak ini ditempuh dalam 4 jam, bahkan lebih, ketika kemacetan terjadi. Kejadian-kejadian ini kemudian menimbulkan efek berantai dan semakin menyadarkan kita bahwa Sumatera Barat butuh Pembangunan jalan.
Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, inflasi di Sumatera Barat pada bulan Mei dan Juni 2024 mencapai 4,17% dan 4,04% masing-masing, tertinggi dalam satu tahun terakhir. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat juga menyampaikan bahwa inflasi utamanya disebabkan oleh kenaikan harga pangan, yang disebabkan antara lain oleh banjir bandang dan putusnya jalan Padang dan Bukittingi. Hal ini juga dipertegas oleh data yang disampaikan oleh BPS Kota Bukittinggi, bahwa inflasi di Kota Bukittinggi pada bulan Mei dan Juni juga mencapai Nilai tertinggi dalam satu tahun terakhir, yang utamanya disebabkan oleh putusnya jalan di Lembah Anai.
Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mencapai 4,62%, dimana jika dilihat secara distribusinya, ekonomi Sumatera Barat utamanya ditopang dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (21.04%), perdagangan dan reparasi (16,41%), dan sektor transportasi pergudangan (11,25%). Jika dilihat lebih jauh, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,06%. Selain itu, jika dilihat PDRB perkapita Sumatera Barat di tahun 2023 yang mencapai Rp54,33 juta, masih lebih rendah jika dibandingkan PDRB rata-rata Indonesia yang mencapai Rp74,96 juta dan juga lebih rendah jika dibandingkan Provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Riau dan Jambi.
Dari data di atas, menimbulkan satu pertanyaan, apa yang terjadi dengan perekonomian di Sumatera Barat? Jika dilihat data-data di atas, perekonomian di Sumatera Barat utamannya ditopang oleh sektor-sektor usaha yang memiliki multiplier effect relatif kecil dan cenderung bersifat tradisional, seperti pertanian, perdagangan dan transportasi. Sektor-sektor usaha yang mampu memberikan manfaat multiplier kepada perekonomian secara lebih besar antara lain adalah sektor industri pengolahan dan konstruksi, sektor-sektor yang secara umum cukup tinggi di provinsi tetangga lain dan Indonesia secara keseluruhan.
Lebih lanjut, sektor-sektor usaha utama yang menopang perekonomian Sumatera Barat memiliki satu keterkaitan, yaitu terhubung dalam satu siklus supply chain, dimulai dari produksi hasil pertanian, kemudian diperdagangkan yang dikirim melalui sarana transportasi dan pergudangan. Satu hal yang kemudian muncul dari keterkaitan ini, bahwa perekonomian Sumatera Barat sangat tergantung pada arus barang yang utamanya melewati jalur darat.
Pentingnya jalur darat bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tersebut tentunya menjadi sebuah penjelasan yang tepat mengenai putusnya jalan di Lembah Anai, yang mengakibatkan tingginya inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada bulan Mei dan Juni lalu. Selanjutnya, menjadi sangat penting bagi Pemerintah Sumatera Barat, untuk terus menjaga kemantapan kualitas jalan, agar pergerakan ekonomi dapat terjaga, mengingat besarnya pengaruh distribusi dan transportasi kepada perekonomian.
Melihat pentingnya peran jalan bagi perekonomian Sumatera Barat, tentu kita perlu melihat bagaimana kualitas jalan di Sumatera Barat. Berdasarkan data Kementerian PUPR, pada tahun 2023, jalan nasional di Sumatera Barat dengan status mantap adalah sebesar 92,97%. Persentase kemantapan ini jika dibandingkan dengan rata-rata persentase kemantapan jalan nasional secara keseluruhan di Indonesia lebih rendah, dimana kemantapan jalan nasional se-Indonesia adalah 94,18%. Selain itu, persentase kemantapan jalan nasional di Sumatera Barat ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan seluruh Provinsi di pulau Sumatera kecuali Bengkulu. Lebih lanjut, berdasarkan data Kementerian PUPR juga terlihat bahwa untuk jalan yang berstatus Jalan Provinsi, persentase jalan dengan status mantap hanya sebesar 66,08%, dimana di Sumatera persentase kemantapan Jalan Provinsi ini hanya lebih tinggi dari Bengkulu dan Riau.
Jika melihat struktur perekonomian Sumatera Barat yang banyak ditopang oleh sektor-sektor yang membutuhkan aksesibilitas jalan, tentu kondisi kemantapan jalan di Sumatera Barat ini menjadi satu hal yang cukup kontradiktif. Hal ini dapat menyebabkan potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menjadi tidak maksimal, yang disebabkan oleh terganggunya jalur distribusi barang.
Berbagai Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan di Sumatera Barat, yang terbaru melalui pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di tahun 2023 lalu. Berdasarkan data Kementerian PUPR, dari alokasi total IJD di tahun 2023 sebesar Rp14,6 triliun, alokasi untuk Sumatera Barat adalah Rp147,16 miliar, dengan total Panjang jalan yang diperbaiki adalah 29,84km. Namun demikian, jika dibandingkan dengan provinsi tetangga lain di pulau Sumatera, alokasi IJD ini masih lebih rendah. Di tahun 2024, alokasi IJD untuk Sumatera Barat meningkat cukup signifikan, menjadi Rp478,6 miliar, dari total alokasi nasional IJD sebesar Rp15,0 triliun. Tentu kita berharap, Upaya ini dapat meningkatkan kualitas jalan di Sumatera Barat, yang pada akhirnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
Proses Pembangunan jalan dapat dilihat dari sisi yang lain, yaitu sebuah kegiatan konstruksi yang mampu memberikan dorongan pertumbuhan kepada perekonomian, karena kegiatan konstruksi memiliki multiplier effect yang besar, mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memberikan Nilai tambah kepada perekonomian. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Sumatera Barat, di tahun 2023 Nilai realisasi investasi di Sumatera Barat secara keseluruhan mencapai Rp11,74 triliun, dimana realisasi investasi di sektor konstruksi merupakan realisasi investasi terbesar kedua, yang mayoritas disumbangkan oleh Pembangunan Jalan Tol Padang Sicincin dengan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp669,5 miliar, dengan Lokasi realisasi di Kabupaten Padang Pariaman. Menarik untuk dilihat, bahwa Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah utama Pembangunan jalan tol, pada tahun 2022 dan tahun 2023 pertumbuhan ekonominya mencapai 6,83% dan 5,46%, yang tertinggi di Sumatera Barat.
Atas hal-hal di atas, terlihat jelas bahwa Sumatera Barat sangat membutuhkan Pembangunan jalan. Sumatera Barat dengan perekonomian yang sangat ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan dan transportasi, tentu sangat membutuhkan jalan yang semakin baik, agar ekonomi terus melaju dan tumbuh. Semakin baiknya kualitas jalan akan meningkatkan konektifitas, memperlancar arus barang dan proses konstruksi Pembangunan jalan itu sendiri akan memberikan multiplier effect yang besar kepada berbagai sektor.
*)Tulisan merupakan pandangan pribadi Penulis.
