Sumitro Djojohadikusumo: Arsitek Arah Ekonomi Indonesia Pascakemerdekaan

“Masalah pokok ekonomi Indonesia ialah bagaimana membangun suatu perekonomian nasional yang kuat, berdasarkan kekuatan sendiri, dan memajukan kesejahteraan rakyat banyak,”— Sumitro Djojohadikusumo

Sumitro Djojohadikusumo geram akan sistem perekonomian di tanah air yang menurutnya hanya berpihak pada kepentingan pihak penguasa. Kondisi tersebut mengusik sanubari pria yang berasal dari kalangan priyayi itu. Indonesia yang sedang berjuang sebagai negara merdeka menurut Sumitro seharusnya memiliki kebijakan ekonomi yang memihak pada rakyat.

“Pembangunan ekonomi bukanlah semata-mata soal menaikkan angka produksi nasional, melainkan juga soal pembagian hasil-hasil pembangunan itu secara adil untuk rakyat.” ujarnya.

Gagasan itu muncul ketika ia sedang menyelesaikan disertasinya di Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda. Di medio Mei tahun 1940, Ayah dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto Djojohadikusumo itu masih baru menginjak usia 23 tahun.

Saat itu kondisi di "Negara Kincir Angin" tersebut sedang tidak kondusif. Pasukan Jerman menginvasi Belanda. Bahkan selama Rotterdam Blitz, Sumitro hampir terbunuh oleh bom Luftwaffe yang menghancurkan salah satu dinding kamarnya.

Namun kondisi itu tetap membuat Sumitro muda tak goyah. Pria kelahiran Kebumen, 29 Mei 1917 itu berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul Het Volkscredietwezen in de Depressie atau "Kredit Rakyat di Masa Depresi". Sumitro lulus dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1942 dan menjadikannya sebagai orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar PhD di bidang ekonomi.

Sumitro kembali ke tanah air pada April 1946. Awal karirnya adalah sebagai staf Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan mulai aktif di Kementerian Keuangan. Dia sering mendapat tugas sebagai delegasi Indonesia dalam berbagai dialog internasional. Seperti menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947, General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Tahun 1949, hingga menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.

Sekembalinya dari Belanda, Sumitro kembali mematangkan rencananya untuk memperjuangkan perekonomian Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia menghadapi babak tersulit yang baru dimulai, membangun sebuah negara dari nol. Setelah ratusan tahun berada di bawah bayang- bayang kolonialisme, Indonesia tidak hanya menghadapi kekosongan birokrasi, tapi juga kondisi ekonomi yang porak-poranda dan nyaris tanpa pijakan.

Sumitro kemudian menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir pada tahun 1950. Indonesia saat itu masih usia balita dan baru menjadi negara yang memperjuangkan kemerdekaannya. Situasi waktu itu kacau dan penuh ketidakpastian.

Di masa itu, Sumitro sebagai salah satu dari sedikit orang Indonesia yang memiliki pemahaman mendalam tentang teori ekonomi modern tengah menggodok upaya dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi pascakemerdekaan.

“Masalah pokok ekonomi Indonesia ialah bagaimana membangun suatu perekonomian nasional yang kuat, berdasarkan kekuatan sendiri, dan memajukan kesejahteraan rakyat banyak,” paparnya.

Sengkarut Beban Keuangan Indonesia

Dalam buku memoar tentang kisah-kisah dari tokoh penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia berjudul “Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an” yang ditulis Thee Kian Wie Tahun 2005, disebutkan bahwa Sumitro dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) Tahun 1949 berpendapat bahwa Indonesia hanya mau mengambil alih utang dalam negeri sebelum perang. Menolak utang pascaperang sebesar 2 miliar gulden dengan argumen uang itu digunakan untuk membiayai agresi militer Belanda terhadap RI.

“Belanda menyetujui pembatalan tuntutan pembayaran utang sebesar 2 miliar gulden yang kontroversial,” tulis Thee Kian Wie.

Untuk pembayarannya, Howard Dick dalam Emergence of A National Economy, an Economic History of Indonesia, menyebut bahwa Indonesia sampai menghabiskan hadiah kemerdekaan dari Amerika Serikat berupa pinjaman dari Export-Import Bank sebesar 100 juta dolar AS untuk pembayaran tersebut.

Sedangkan, ekonom yang juga Wakil Presiden Indonesia ke-11, Boediono, dalam bukunya "Ekonomi Indonesia dalam Lintas Sejarah" Tahun 2016 menyebut bahwa utang tersebut telah membebani keuangan Indonesia dengan pembayaran yang sudah mencapai 82 persen dari keseluruhan utang selama lima tahun. Meski demikian, pada akhirnya Kabinet Harahap yang menjabat sejak Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956 berhasil membatalkan kesepakatan pembayaran pinjaman tersebut.

Dalam perjanjian KMB Tahun 1949 juga disebutkan bahwa Indonesia harus membayar upah standar Eropa kepada 17.000 pegawai eks-Belanda selama dua tahun. Hal ini turut menjadi beban keuangan negara. Besaran upah tersebut tentunya membuat pegawai sipil pribumi merasa cemburu. Tak hanya itu, keuangan negara juga dibebani lagi oleh 26.000 tentara eks-KNIL yang harus ditampung oleh Indonesia.

Sementara itu, kedatangan Jepang ke Indonesia juga turut menghancurkan sejumlah infrastruktur peninggalan Belanda. Negara di Asia Timur itu tidak melakukan pembenahan akan infrastruktur yang rusak di Tanah Air. Seperti transportasi, komunikasi, fasilitas irigasi, hingga pembangkit listrik.

Dari sisi aset keuangan dalam mata uang asing, cadangan devisa Indonesia juga terus menurun dari 458 juta dolar AS pada 1945 menjadi 142 juta dolar AS pada 1949. Anne Booth dalam The Indonesian Economic in the Nineteenth and twentieth Centuries (1998) menuturkan, rata-rata kebutuhan impor mencapai 137 juta dolar per bulan. Dengan ini, Indonesia dalam kondisi tidak cukup untuk mengimpor kebutuhan produksi nasional.

Pada sisi ekspor, Anne Booth juga menjabarkan kontribusi ekspor Indonesia pada perdagangan dunia turun drastis. Pada tahun 1953 – 1966, volume ekspor Indonesia hanya tumbuh kurang dari 1 persen per tahun. Padahal, pada awal 1920-an, Indonesia menjadi salah satu eksportir terkemuka di dunia. Pada tahun yang sama, dijelaskan John R. Hanson yang dikutip oleh Anne Booth, perdagangan dunia mengalami pertumbuhan sekitar 7 persen per tahun, naik drastis sejak tahun 1800.

Sumitro Plan

Saat Indonesia lahir sebagai negara merdeka, situasi ekonomi tanah air masih mewarisi sistem ekonomi peninggalan kolonial. Dengan kondisi sangat timpang dan eksploitatif, sebagian besar sektor produksi dikuasai oleh perusahaan asing. Sistem distribusi barang tidak menyentuh kebutuhan rakyat dan persentase pengusaha pribumi hampir tak punya tempat dalam tatanan tersebut.

Sumitro melihat ketimpangan itu sebagai persoalan utama. Dalam pemikirannya, jika tidak ada reformasi ekonomi yang menyentuh akar persoalan struktural, maka kemerdekaan politik hanyalah simbol tanpa makna nyata. Berbeda dengan Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara, yang ingin fokus pada pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, ia punya visi lain, yaitu industrialisasi. Ia percaya bahwa pertumbuhan jangka panjang tidak bisa bergantung pada cangkul dan sawah saja.

Pemerintah, lanjut Sumitro, harus secara aktif menentukan dan memengaruhi arah produksi, industri, maupun investasi. Kebijakan ini pada pada akhirnya memberikan porsi besar bagi pengusaha pribumi atau lokal untuk berkembang. Negara hadir di tengah mereka dengan pemberian kredit dan lisensi.

Pemikiran tersebut melahirkan Sumitro Plan atau Rencana Urgensi Perekonomian sebagai "Cetak Biru Industrialisasi Indonesia" sekitar April 1951 ketika Sumitro menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Rencana tersebut bertujuan membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat melalui industrialisasi dan mengurangi ketergantungan terhadap negara asing. Sumitro Plan kemudian diimplementasikan dalam Program Ekonomi Gerakan Benteng atau Program Benteng.

Sumitro menekankan pentingnya pembangunan industri dasar seperti pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan, pupuk, dan sebagainya. Ia percaya bahwa tanpa penopang industri dasar yang kuat, Indonesia tidak akan mampu keluar dari ketergantungan pada produk-produk impor.

Rencana Sumitro juga memperlihatkan keberpihakan kepada pengusaha pribumi. Ia mendorong perlindungan industri dalam negeri dari serbuan produk luar negeri, bukan dalam semangat anti- globalisasi, tetapi sebagai langkah strategis agar industri nasional bisa tumbuh dan bersaing.

Sumitro menyadari bahwa ekonomi yang kuat harus dibangun dari dalam. Jika suatu negara seperti Indonesia memiliki ketergantungan jangka panjang pada impor, hal itu hanya akan membuat Indonesia terjebak sebagai konsumen di pasar dunia, bukanlah sebagai pemain utama.

Sumitro Plan bertujuan untuk membangun industri di Jawa dan Sumatera dengan menggunakan uang negara dalam waktu dua tahun. Berbagai pabrik yang termasuk di dalamnya adalah pabrik semen dan tekstil untuk mendorong Indonesia memproduksi barang sendiri daripada terus menerus melakukan impor.

Namun seperti banyak rencana bertekad kuat lainnya, realisasi di lapangan tak selalu berjalan mulus. Dalam dua tahun, belum ada pabrik yang benar-benar berdiri, sehingga rencana ini pun diperpanjang menjadi tiga tahun dengan tujuan mulia, yaitu Indonesia harus berdiri di kaki sendiri melalui industri yang dimiliki.