Tekan Emisi Karbon Lewat Pembiayaan Kreatif
Dampak perubahan iklim kian memprihatinkan. Salah satunya terpaan gelombang panas (heatwave) yang makin intens di sejumlah wilayah di Asia Tenggara dan Asia Selatan seperti Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, India, dan Bangladesh. Lonjakan suhu yang mencapai lebih dari 45 derajat Celsius tersebut mengakibatkan gangguan aktivitas sehari-hari, gangguan kesehatan, bahkan kematian.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, akibat dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik industri yang tidak berkelanjutan, telah mendorong perubahan iklim pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Adapun Laporan Badan Meteorologi Dunia (WMO) mengukuhkan tahun 2023 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat, dengan rata-rata suhu permukaan global mencapai 1,45 derajat Celsius di atas suhu dasar pra-industri. Angka tersebut nyaris menyentuh limit yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada level 1,5 derajat Celsius.
Sementara itu BMKG mencatat suhu udara rata-rata tahunan selama 30 tahun (periode 1991-2020) di Indonesia sebesar 26.7 oC dan suhu udara rata-rata tahun 2023 sebesar 27.2 oC. Sehingga anomali suhu udara rata-rata Indonesia tahun 2023 sebesar 0.5 oC. Hal tersebut menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas ke-2 di Indonesia, setelah tahun terpanas 2016 dengan anomali mencapai 0,6 derajat Celsius.
Suhu udara permukaan di Indonesia diproyeksi akan terus naik mencapai 1,3 derajat Celsius dalam periode 2020-2049 dibandingkan suhu rata-rata tahunan periode 1976-2005 sebagai dampak dari perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca.
Bahkan BMKG memprediksi suhu maksimum di hampir seluruh pulau besar di Indonesia hingga akhir abad ke-21 bisa naik hingga 3,5 derajat Celsius jika tidak ada mitigasi laju kenaikan suhu. Namun, bila ada mitigasi kenaikan suhu tidak akan melampaui 1,5 derajat Celsius.
Dwikorita menegaskan peningkatan suhu global tidak bisa dianggap sepele. Perubahan iklim global bukanlah hoax ataupun prediksi untuk masa depan, melainkan realitas yang dihadapi miliaran jiwa penduduk bumi saat ini.
Tidak hanya berdampak pada suhu bumi yang makin panas, perubahan iklim juga meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi, kekeringan, pemburukan kualitas udara, kebakaran hutan dan lahan, gelombang panas, risiko kesehatan, penurunan kualitas hidup, hingga ancaman kelangsungan hidup spesies di bumi.
“Situasi tersebut, pada akhirnya tentu akan mengganggu stabilitas perekonomian dan politik dunia,” ujar Dwikorita dalam laman BMKG (20/6/24).
Di samping faktor ekonomi, perubahan iklim juga berisiko mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Dikutip dari KEM-PPKF 2025, Studi Swiss Re Institute pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perubahan iklim berpotensi mengurangi Produk Domestik Bruto (PDB). Jika suhu global naik sebesar 3,2°C, PDB global diperkirakan turun hingga 18% dan PDB di kawasan ASEAN turun hingga 37% pada tahun 2050. Angka ini menggambarkan dampak ekonomi yang signifikan apabila seluruh pihak gagal dalam mencapai target Paris Agreement dan Net Zero Emission.
Adapun pemerintah Indonesia menegaskan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) lewat peningkatan target dari waktu ke waktu. Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 dari 29,0% menjadi 31,9% dengan usaha sendiri dan 41,0% menjadi 43,2% dengan bantuan internasional.
Belakangan Indonesia juga merumuskan janji baru, yaitu bahwa Indonesia akan menjadi perekonomian yang memenuhi Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Sebagai negara penghasil emisi CO2 (hanya berasal dari bahan bakar fosil dan industri) terbesar ke-11 di dunia per tahun 2022, dekarbonisasi perekonomian Indonesia membutuhkan upaya yang sangat besar termasuk dalam aspek pendanaan.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kemenkeu, Boby Wahyu Hernawan mengungkapkan dalam kurun 2016 hingga 2022 pemerintah telah menggelontorkan anggaran tak kurang dari USD37,9 miliar atau setara Rp569 triliun untuk belanja aksi perubahan iklim. Dengan rata-rata belanja sebesar Rp81,3 triliun atau senilai USD5,4 miliar per tahun yang juga setara 3,5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menyiasati kebutuhan pendanaan yang besar untuk mitigasi perubahan iklim di tengah terbatasnya ruang fiskal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyusun strategi pendanaan. Salah satunya mendorong Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk secara optimal memobilisasi sumber-sumber pendanaan non APBN baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan.
BUMN di bawah Kemenkeu tersebut juga menerapkan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam operasionalisasi fungsi masing-masing termasuk penargetan proyek-proyek strategis. Berbagai jurus ditempuh untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca.
Terapkan prinsip keberlanjutan dalam mandat penjaminan
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) memainkan peran signifikan dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia lewat dukungan penjaminan untuk penyediaan infrastruktur, termasuk sektor sosial dan pembangunan hijau.
Direktur Bisnis PT PII Andre Permana dalam Media Briefing Kemenkeu, di Bogor (29/5/2024) menyampaikan hingga Maret 2024 PII telah memberikan penjaminan terhadap 52 proyek infrastruktur BUMN dengan total investasi mencapai Rp503 triliun. Dengan 34 proyek di antaranya adalah skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan total investasi sebesar Rp301 triliun.
Andre mengungkapkan proyek yang dijamin pemerintah meliputi sektor ketenagalistrikan, air minum, transportasi, jalan, telekomunikasi, dan konservasi energi. Proyek tersebut terdiri dari proyek KPBU, proyek pinjaman langsung BUMN, dan BUMN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Ini (proyek penjaminan) tersebar di seluruh indonesia di berbagai sektor. Dan nanti ada beberapa sektor yang terkait dengan green atau ikut menangani perubahan iklim,” jelasnya.
Andre melanjutkan PII juga berkomitmen memberikan dukungan penjaminan pemerintah untuk pembiayaan kreatif dalam penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan. Penggunaan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan dalam proyek-proyek yang dijamin PII terbukti memberi sumbangsih dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.
Adapun potensi penurunan emisi gas rumah kaca dari proyek infrastruktur yang memperoleh fasilitas penjaminan dari PII mencapai 1,6 juta ton CO2e. Dengan rincian kontribusi sektor energi konservasi dari proyek penerangan jalan umum (PJU) Kabupaten Madiun dan Lombok Barat sebesar 409 ton CO2e; sektor transportasi yang terdiri dari proyek kereta Makassar Parepare dan proyek 15 jalan tol sebesar 616.132 ton CO2e; dan sektor energi terbarukan dari beberapa proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 978.198 ton CO2e.
Perusahaan ini juga mendukung mitigasi dampak perubahan iklim dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Umbulan, Lampung, Semarang Barat, Jatiluhur, Pekanbaru, dan Karian Serpong. Total debit produksi sebanyak 15.450 liter/detik yang telah melayani 5,9 juta orang.
Genjot proyek perubahan iklim ketimbang proyek berbahan bakar batu bara
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon melalui peningkatan pembiayaan proyek perubahan iklim.
Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan Sosial dan Teknik PT SMI, Gan Gan Dirgantara pada kesempatan yang sama menjelaskan komitmen tersebut tercermin dari portofolio pembiayaan PT SMI atas proyek perubahan iklim yang mencapai 15,8%, lebih besar dibandingkan dengan komitmen pembiayaan atas proyek berbahan bakar batu bara (coal-fired project) yang sebesar 3,4% dari total komitmen pembiayaan sebesar Rp142,64 triliun per Maret 2024.
"Kami coba lebih aktif melakukan langkah konkret dalam menangani krisis iklim," tuturnya.
Secara keseluruhan, PT SMI telah membiayai 73 proyek perubahan iklim dengan komitmen pembiayaan sebesar Rp24,6 triliun dan nilai proyek sebesar Rp141,7 triliun. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan proyek berbahan bakar batu bara yang berjumlah 10 proyek dengan komitmen sebesar Rp6,1 triliun dan nilai proyek sebesar Rp28,5 triliun.
Sebanyak 49 proyek perubahan iklim yang dibiayai PT SMI diperkirakan berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 6,8 juta ton CO2e dan menghasilkan carbon credit equivalent sebesar US$25 juta.
Lebih dari itu, PT SMI telah menerapkan moratorium pembiayaan terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara sejak tahun 2019 dan beralih ke proyek-proyek yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan efek gas rumah kaca atau proyek perubahan iklim.
"PT SMI itu mencoba memobilisasi skema pembiayaan untuk mendukung climate finance, intinya adalah untuk enabling partisipasi pihak swasta melalui lima langkah," ungkapnya.
Lima langkah tersebut yakni memobilisasi dana, melaksanakan project development, menciptakan instrumen de-risking, menjadi policy influencer guna mendorong kebijakan pemerintah, serta melakukan inovasi.
Adapun dari portofolio proyek perubahan iklim yang dibiayai PT SMI, sebanyak 70% merupakan proyek energi terbarukan yang terdiri dari minihidro, mikrohidro, geothermal, tenaga surya, air, angin, dan pembangkit listrik biomassa.
Lalu sebanyak 20% disalurkan untuk pendanaan transportasi perkotaan seperti lintas rel terpadu atau light rail transit (LRT). Sementara 5% lainnya untuk sektor air dan sanitasi seperti instalasi pengolahan air dan sistem penyediaan air minum (SPAM). Sedangkan 5% lainnya untuk sektor listrik seperti pembangkit listrik gas dan uap.
Gan Gan menambahkan dalam mendukung net zero emission, pihaknya juga sedang melakukan perhitungan emisi dari aspek operasional proyek yang menerima pendanaan. PT SMI juga mendorong debitur melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dan memonetisasi karbon yang bisa dihindarkan dari proyek.
Upaya menuju karbon netral juga antara lain dilakukan melalui penanaman tumbuhan di lahan kritis, pembangunan infrastruktur energi terbarukan di fasilitas sosial, hingga pembelian sertifikat pengurangan emisi di pasar karbon.
Dia berharap dengan sejumlah upaya pengurangan emisi CO2, PT SMI bisa mencapai target karbon netral pada 2028 mendatang.
Optimalkan kelolaan dana untuk aksi perubahan iklim
Mobilisasi sumber pendanaan non-APBN untuk transformasi hijau juga dilakukan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Sejak 2021 hingga 2030 diperkirakan kelolaan dana BPDLH mencapai US$1,6 miliar.
“Tentu saja masuk dana-dana ini ke BPDLH secara bertahap, utamanya yang berasal dari negara negara donor," kata Direktur Penghimpunan dan Pengembangan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Endah Tri Kurniawati dalam media briefing Kemenkeu di Bogor (29/5/2024).
Endah melanjutkan, untuk menjalin kerjasama dengan negara donor, BPDLH harus melalui proses asesmen apakah sudah memenuhi persyaratan internasional. Baik dari sisi kapasitas maupun dari sisi tata kelola. Dia mengakui selama ini BPDLH sudah mampu memenuhi standar internasional.
Pendonor BPDLH antara lain lembaga-lembaga multilateral, negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia, serta filantropis.
Saat ini BPDLH tutur Endah tidak hanya mengelola dana bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Namun juga bidang energi, pertanian, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta industri. Di samping itu, BPDLH juga sedang berfokus pada dana kebencanaan.
“Ke depan BPDLH akan memperluas pendanaan ke investasi lingkungan. Mekanismenya dengan memberikan pinjaman skala kecil ke UMKM lingkungan, misalnya pengelolaan limbah oleh industri kecil,” ujar Endah.
Dia berharap dengan pengelolaan dana di berbagai sektor tersebut, BPDLH bisa mendukung beragam aksi perubahan iklim dan percepatan pencapaian target pengurangan emisi karbon.
