APBN 2025 Dorong Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
Pada 16 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen ini merupakan APBN transisi yang dipersiapkan oleh pemerintah saat ini untuk pemerintahan terpilih yang akan mulai memimpin Indonesia per Oktober 2024.
Dalam proses penyusunan RAPBN 2025, pemerintah saat ini melakukan proses politik penyusunan seperti biasa, yakni menyampaikan terlebih dahulu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang sudah dibahas bersama DPR dari bulan Maret hingga Juni, serta melakukan pembahasan internal di Kabinet. Selain itu, proses penyusunan APBN juga dilakukan dengan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak supaya RAPBN 2025 bisa menampung semaksimal mungkin program-program pemerintahan terpilih. Seluruh program prioritas yang masuk ke dalam RAPBN 2025 mengusung tema berkelanjutan, akselerasi, dan penguatan.
Mengawali pidato pengantar RAPBN 2025, Presiden menyampaikan ketangguhan Indonesia dalam menghadapi tantangan beberapa tahun terakhir. Selama sepuluh tahun kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo mengarungi tantangan pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, perang dagang, ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana.
“Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” tutur Presiden di depan Rapat Paripurna DPR.
Presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen. Indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Selain itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,03 persen dan angka kemiskinan ekstrem turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024.
Lebih lanjut, Presiden berharap ke depan peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkukuh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.
Ia menegaskan penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar inflasi di kisaran 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 persen. Presiden menyatakan pemerintah akan menjaga dengan ketat daya beli masyarakat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.
RAPBN 2025 dirancang untuk menjaga “Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan” untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden mengungkapkan strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah.
“Pertama, Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah,” jelas Presiden.
Kedua, ia melanjutkan, program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ketiga, untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi.
“Keempat, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat. Kelima, peningkatan permodalan bagi UMKM,” lanjut Presiden.
Dalam pidato di depan DPR tersebut, Presiden juga menerangkan arsitektur RAPBN 2025. Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, Pendapatan Negara sebesar Rp2.996,9 triliun, dan Defisit sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
Risiko global 2025 meningkat
Pada hari yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan lebih detail postur anggaran dalam Konferensi Pers RAPBN 2025. Ia menegaskan RAPBN 2025 perlu dikelola dengan cermat agar dapat menjadi shock absorber terhadap guncangan ekonomi gobal yang masih sangat dinamis dengan risiko dan ketidakpastian yang perlu terus diantisipasi, sekaligus memastikan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mengejar cita-cita Indonesia emas 2045.
Menkeu menggambarkan faktor risiko global yang akan dihadapi Indonesia tahun depan. Kondisi global akan sangat mempengaruhi bagaimana dinamika perekonomian dan kinerja fiskal dalam negeri. Menurutnya, global environment masih sangat tidak pasti. Menkeu juga mengatakan, hingga saat ini pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih stagnan.
“Kita mungkin sudah melihat ada suat pola yang berulang, yaitu mengenai tensi politik secara global yaitu eskalasi antara blok di Amerika Serikat, Eropa, dengan blok di RRT, Rusia, dan bahkan sudah pecah menjadi perang seperti di Ukraina, kemudian di Timur Tengah juga terjadi,” tutur Menkeu.
Faktor risiko dan ketidakpastian bersumber dari tingkat bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi perang dagang, serta risiko-risiko yang berdampak struktural, seperti perubahan iklim, digitalisasi serta masalah demografi. Namun begitu, meski berada di tengah berbagai gejolak global tersebut, ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik. Bahkan dalam dekade terakhir, kesejahteraan juga membaik, dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang menurun.
Di dalam kondisi global seperti itu, Menkeu membandingkan kondisi perekonomian Indonesia masih lebih baik dibandingkan dunia, terutama jika dilihat dari tiga komponen, yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ekspor barang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara konstan selalu berada di atas pertumbuhan global, terakhir di kisaran 5 persen saat ekonomi dunia tumbuh di kisaran 3 persen. Investasi juga tumbuh di atas rata-rata dunia, yakni 3,9 persen lebih tinggi dari rata-rata dunia 2,8 persen.
“Waktu semuanya bertekuk lutut terhadap Covid-19, Indonesia rebound dan bisa tumbuh 5 persen, sementara dunia masih struggle dengan recovery,” ucap Menkeu.
Dalam kondisi dunia yang melemah, pemerintah meyakini babwa kebijakan untuk menjaga konsumsi rumah tangga menjadi sangat penting, seperti menjaga daya beli, mengendalikan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja. Menkeu menegaskan belanja dan kebijakan pemerintah ditujukan untuk hal-hal tersebut, termasuk berbagai kebijakan di bidang bantuan sosial, kesehatan, maupun pendidikan.
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatkan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Dalam RAPBN 2025, anggaran Transfer ke Daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkukuh kerja sama antardaerah.
“Tahun 2045 dengan aspirasi untuk mencapai high income country, jumlah penduduk kita dengan demografi growth yang sekarang ini diperkirakan mencapai 324 juta, 65 persen usia produktif dan 70 persen adalah kelas menengah. Itu akan menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia dan menimbulkan motor penggerak ekonomi dunia. Tapi untuk mencapai itu, kita harus menciptakan terus nilai tambah dari setiap sektor, komposisi dari manufaktur, pertanian, dan jasa harus terus ditingkatkan,” ujar Menkeu.
Keluar dari middle income trap
Menkeu menggarisbawahi bahwa APBN terus mendukung pembangunan. Ia berharap APBN dan fiskal sebagai instrumen dapat terus dijaga agar sehat, kredibel, dan sustainable. Dari sisi penerimaan APBN, ujar Menkeu, pendapatan per kapita sudah mulai meningkat lagi walaupun terjadi gelombang saat terjadi boom komoditas atau justru terjadi shock. Rasio utang Indonesia juga menurun, dan termasuk yang terendah baik di G20 maupun ASEAN.
Dengan kondisi demikian, Indonesia perlu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6 bahkan 8 persen agar mampu keluar dari middle income trap. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Menkeu juga pernah menyampaikan berbagai resep agar Indonesia dapat terhindar dari middle income trap, antara lain menciptakan produktivitas untuk meningkatkan kemakmuran. Indonesia harus bisa membangun daya saing dan produktivitas di pasar dunia, serta menekan korupsi.
“Pemerintah harus terus fokus untuk meng-create momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas. Karena kalau growth bisa sesaat tinggi, tetapi kemudian tidak sustainable dan tidak stable,” ujar Menkeu.
Terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 sebesar 5,2 persen, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam wawancra dengan Kompas TV mengungkapkan angka perkiraan tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dan resiliensi dari perekonomian Indonesia jika melihat kondisi global yang ada saat ini.
Menurutnya, angka perkiraan pertumbuhan ekonomi 2025 tersebut didasarkan pada angka pertumbuhan tahun yang sedang berjalan. Pada kuartal I tahun 2024, angka pertumbuhan menunjukkan 5,11 persen. Lalu, pada kuartal II tahun 2024, BPS mengumumkan pertumbuhan di 5,05 persen. Untuk mencapai target tersebut, Suahasil mengakui ada ketidakpastian yang paling besar dari faktor global. Namun, untuk menjaga kegiatan ekonomi domestik, pemerintah akan memperhatikan daya beli masyarakat tetap terjaga, sebab konsumsi masyarakat mengambil porsi sangat besar yaitu 55 persen PDB.
“Maka itu, untuk daya beli terjaga, bantuan sosial, perlindungan sosial, dan berbagai macam program yang dirancang, baik sebagai kelanjutan dari program-program tahun ini maupun program-program baru yang tahun ini maupun program-program baru yang tadi disebut oleh Bapak Presiden Jokowi,” pungkas Wamenkeu Suahasil Nazara.
APBN adalah instrumen yang merespons berbagai tantangan, baik dalam bentuk shock absorber maupun counter cyclical. APBN terus menjaga dan mendukung transisi politik secara smooth dan efektif. Untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, RAPBN 2025 disusun dengan sebaik-baiknya supaya bisa menampung semaksimal mungkin program-program pemerintahan terpilih, dengan mengedepankan tema keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi. Di sisi lain, APBN juga senantiasa dijaga agar tetap kredibel, akuntabel, dan sehat.
