APBN 2025 Pro Growth: Program Prioritas Pemerintah Menjangkau Puluhan Juta Penerima Manfaat
Tahun anggaran 2025 memiliki karakter yang unik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 disusun oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi dijalankan oleh pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal, Presiden Prabowo sudah menentukan apa saja program prioritas pemerintahan yang menjadi ruh APBN 2025. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Revitalisasi Rumah Sakit, Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Unggul Garuda (SUG) dan Revitalisasi Sekolah, Anggaran Ketahanan Pangan, serta Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM.
APBN adalah instrumen keuangan negara, sementara program prioritas adalah arah kebijakan yang menentukan ke mana uang negara dibelanjakan. Dalam perjalanan APBN 2025, pemerintah melakukan reprioritisasi belanja, realokasi teknis, dan percepatan pelaksanaan program prioritas agar APBN 2025 tetap pro growth, berdampak langsung bagi rakyat, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi.
Untuk memaparkan bagaimana kinerja APBN sepanjang 2025, Kementerian Keuangan menggelar Konferensi Pers APBN Kita “Realisasi Sementara APBN 2025” pada 8 Januari 2026 di Gedung Djuanda I Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Capaian angka-angka fiskal selama setahun perjalanan dijelaskan satu per satu. Namun, di balik capaian angka tersebut tersimpan cerita tentang keberlanjutan pembangunan, keberpihakan negara kepada rakyat, dan upaya menjaga kepercayaan publik.
Wujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan
Sejak penyusunannya, APBN 2025 secara tegas dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja negara didesain ekspansif, menyasar sektor-sektor dengan efek berganda tinggi terhadap perekonomian. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam konferensi pers pada 8 Januari 2026.
"APBN 2025 itu pro growth. Kita ekspansif. Dan informasi mengenai program-program prioritas ini meng-highlight hal tersebut," ujar Wamenkeu Thomas. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2025 aktif mendorong aktivitas ekonomi.
Program-program prioritas Presiden Prabowo mencerminkan kesinambungan sekaligus penajaman arah kebijakan dengan tujuan utama melindungi rakyat, memperkuat daya saing bangsa, dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju. Penetapan program prioritas dilandasi oleh berbagai pertimbangan. Pemerintah menyadari kualitas SDM yang belum merata, ketimpangan sosial, ancaman krisis pangan global, serta tekanan ekonomi dunia yang masih tinggi. Oleh sebab itu, negara harus hadir lebih aktif melalui belanja yang terarah dan berdampak langsung.
Hasilnya tercermin pada kinerja ekonomi nasional sepanjang 2025 yang tumbuh 5,2 persen. Di tengah ketidakpastian global, capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap solid. Konsumsi rumah tangga tumbuh kuat, investasi terus berlanjut, dan belanja pemerintah melalui program prioritas menjadi penopang penting.
Salah satu program yang paling dirasakan langsung manfaatnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini hadir untuk memenuhi gizi, meningkatkan partisipasi sekolah, dan mengakselerasi perekonomian lokal. Hingga akhir 2025, MBG telah menjangkau 56,13 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja dalam skala besar.
Wamenkeu Thomas menjelaskan, "Kami telah mengoperasikan 19.343 central kitchen atau Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang menyerap 789.319 tenaga kerja. Hingga akhir Desember 2025, realisasi anggaran mencapai Rp51,5 triliun dengan manfaat langsung yang diterima masyarakat sebesar Rp43,3 triliun."
MBG memberi manfaat langsung bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, ibu hamil, dan balita. Di sisi lain, program ini menjadi penggerak ekonomi rakyat dari hulu ke hilir.
Di sektor kesehatan, pemerintah memperkuat kehadiran negara melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah melayani 70,8 juta penduduk hingga akhir 2025. Program ini dipadukan dengan revitalisasi rumah sakit senilai Rp3,2 triliun, khususnya untuk layanan penyakit katastropik seperti kanker, jantung, stroke, dan gangguan ginjal. Upaya ini memperluas akses layanan kesehatan berkualitas, sekaligus menekan biaya pengobatan jangka panjang bagi masyarakat.
Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Komitmen memutus mata rantai kemiskinan juga diwujudkan melalui Program Sekolah Rakyat (SR). Pendidikan ditempatkan sebagai intervensi strategis jangka panjang,. Hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran SR mencapai Rp6,6 triliun, dengan manfaat nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Sektor pendidikan juga diperkuat melalui realisasi Program Sekolah Rakyat sebesar Rp6,6 triliun (85% dari pagu) per 31 Desember 2025. Dan anggaran itu mendidik 15.895 siswa kurang mampu, yaitu di Desil 1-2, melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependidikan dengan mengoperasionalisasikan 166 sekolah rakyat dari tingkat SD sampai SMA,” terang Wamenkeu Thomas.
SR menjadi simbol kehadiran negara dalam memastikan bahwa latar belakang ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Seperti yang pernah disampaikan Presiden Prabowo pada awal pemerintahannya, “Jadi dengan (SR) ini, kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin.”
Pemerintah merancang fasilitas SR sebagai ekosistem pemenuhan kebutuhan dasar anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Di dalam SR tersedia pemeriksaan kesehatan berkala, talent mapping untuk mengenali potensi siswa sejak dini, penguatan kompetensi dasar akademik, serta pembinaan disiplin dan karakter. Model boarding school (asrama) memungkinkan pendampingan yang lebih intensif, didukung pemenuhan gizi melalui makan tiga kali sehari dan dua kali snack, penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah, serta dukungan pembelajaran digital.
Lebih jauh, SR diposisikan sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu karena terhubung dengan berbagai program prioritas pemerintah lainnya. SR menjadi simpul integrasi antara pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, selaras dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan (Sembako), Bantuan Iuran JKN, hingga program perumahan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Dengan demikian, intervensi tidak berhenti pada anak sebagai individu, tetapi menjangkau keluarga dan lingkungan sosialnya, sehingga SR berfungsi sebagai instrumen fiskal dan sosial untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi secara lebih terukur dan berkelanjutan.
Penguatan pendidikan juga dilanjutkan melalui Sekolah Unggul Garuda (SUG) dan revitalisasi sekolah serta madrasah. Dengan fokus pada penguatan sains, teknologi, dan manajemen pendidikan, pemerintah menyiapkan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Realisasi revitalisasi sekolah dan madrasah mencapai Rp18,9 triliun, memperbaiki sarana belajar ribuan satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, ketahanan pangan terus dijaga sebagai fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Realisasi anggaran program ketahanan pangan mencapai Rp143,9 triliun, dimanfaatkan untuk pupuk bersubsidi, irigasi, pencetakan sawah, bantuan pangan, hingga penguatan cadangan beras Bulog yang mencapai 3,3 juta ton. Ketahanan pangan yang kuat memastikan inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.
Sementara itu, desa, koperasi, dan UMKM diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Realisasi capaian program prioritas untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM mencapai Rp34,0 triliun, termasuk dukungan KUR dengan plafon Rp270,1 triliun, telah membuka akses pembiayaan bagi jutaan pelaku usaha. Ketika desa bergerak, UMKM tumbuh, dan koperasi diperkuat, ekonomi nasional menjadi lebih tangguh dan merata.
Program Prioritas akan Terus Berlanjut
Melalui program prioritas, negara menegaskan bahwa pembangunan adalah upaya untuk menumbuhkan harapan dan memastikan tidak ada yang tertinggal di belakang. Perjalanan APBN 2025 telah usai, tetapi pemerintah akan melanjutkan program prioritas pemerintah pada APBN berikutnya dan terus memperbaikinya demi mengoptimalkan manfaat APBN bagi kesejahteraan rakyat.
Pemerintah memastikan keberlanjutan program melalui penguatan desain kebijakan, peningkatan kualitas belanja, serta sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah. APBN akan tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan keberpihakan kepada rakyat.
Ke depan, manfaat yang diharapkan dari program prioritas ini adalah meningkatnya kualitas SDM, terjaganya ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat, meluasnya akses pendidikan berkualitas, serta semakin kuatnya ekonomi desa dan UMKM. Dengan fondasi tersebut, Indonesia diharapkan mampu melaju lebih cepat menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.
