APBN Mulai Sehat, Masyarakat dan Ekonomi Tetap Terjaga

Laporan Utama
28 April 2022
OLEH: CS. Purwowidhu
APBN Mulai Sehat, Masyarakat dan Ekonomi Tetap Terjaga

 

Cerita positif APBN konsisten berlanjut. Hingga akhir Maret 2022 APBN tercatat surplus Rp10,3 triliun atau 0,06 persen PDB. Tumbuh 107,2 persen dibandingkan periode sama di tahun 2021 yang defisit sebesar Rp143,7 triliun. Bahkan dengan surplus tersebut masih tersisa anggaran lebih sebesar Rp149,7 triliun. Dengan posisi surplus tersebut, pembiayaan utang pun merosot tajam sebesar 58,1 persen.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2022 (20/4/2022) mengungkapkan prestasi tersebut menunjukkan kerja keras APBN dalam menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi sudah mulai terlihat buahnya.

Ekonominya sudah mulai bantu rakyat meskipun tetap masih menghadapi tekanan, APBN tetap hadir sebagai bantalan atau tadi shock absorber. Namun APBN-nya sendiri juga mulai mengalami perbaikan kesehatannya. Jadi tadi melindungi masyarakat tetap jalan, pemulihan ekonomi tetap terjaga. APBN sehatnya juga mulai terwujudkan,” ucap Sri Mulyani.

Tren penguatan pemulihan berlanjut

Optimisme pemulihan ekonomi Indonesia makin menguat. Seiring dengan semakin menurunnya kasus harian Covid-19, mobilitas masyarakat terus naik hingga 7,1 pada kuartal I-2022, berada pada level di atas pra-pandemi. Tren yang sama juga terlihat pada Indeks Penjualan Ritel (IPR) yang tetap tinggi di atas 14 persen. Serta Mandiri Spending Indeks yang berada pada level 129,4.

“Ekonomi Indonesia dan momentum pemulihan masih terus berjalan dengan baik, dan ini akan terus terjaga seiring dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang akan terus meningkat, terutama menjelang IdulFitri, di mana mobilitas akan meningkat. Mobilitas telah menunjukkan peningkatan secara konsisten di kuartal I-2022 dan disertai kegiatan konsumsi mereka,” jelas Sri Mulyani.

Sementara dari sisi produksi dan investasi, beragam indikator juga menunjukkan penguatan. PMI Indonesia terus ekspansif selama tujuh bulan berturut-turut, tertinggi di kawasan ASEAN yaitu mencapai angka 51,3 pada Maret 2022. Sementara pertumbuhan konsumsi listrik industri dan bisnis yang tinggi menunjukkan masih kuatnya aktivitas dunia usaha. Penjualan mobil niaga juga tumbuh kuat mencapai rekor tertinggi yaitu 23.487, menunjukkan aktivitas investasi masih dalam zona pertumbuhan.

Tren serupa juga berlanjut pada neraca perdagangan Maret 2022 yang sejak Mei 2020 konsisten mencatatkan surplus, dikontribusi oleh surplus neraca nonmigas. Sri Mulyani menyebut surplus tersebut membuat ekonomi nasional tangguh dari sisi eksternal.

Pertumbuhan positif ekspor dan impor bukan hanya karena harga komoditas yang masih tinggi, tapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti dibukanya kembali ekspor batubara. Serta peningkatan aktivitas ekonomi di sektor produksi yang terlihat dari impor bahan baku dan barang modal. Juga meningkatnya kebutuhan BBM untuk industri maupun konsumsi masyarakat.

Penerimaan pajak melonjak

 Momentum pemulihan ekonomi yang terjaga dengan baik meski berada di tengah tantangan domestik maupun global, berdampak positif terhadap penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak yang konsisten tumbuh positif sejak April 2021.

Penerimaan pajak kuartal I-2022 mencapai Rp322,46 triliun atau tumbuh masih sangat tinggi sebesar 41,36 persen (yoy) dan mencapai 25,49 persen dari target APBN 2022.

Sri Mulyani menjelaskan penerimaan pajak yang tinggi ini tidak hanya berhubungan dengan windfall atau adanya kenaikan komoditas. Namun, didukung juga oleh hasil implementasi kebijakan pemulihan ekonomi sebagai fondasi yang kuat.

PPh Non Migas tercapai Rp172,9 triliun atau 27,16 persen dari target. PPN dan PPnBM tercapai Rp130,15 triliun atau 23,48 persen target. Sementara PBB dan pajak lainnya tercapai Rp2,29 triliun atau 7,69 persen target. Serta PPh Migas tercapai Rp17,94 triliun atau 37,91 persen target.

Pertumbuhan penerimaan pajak yang signifikan tersebut Sri Mulyani menerangkan, selain karena low-based effect dari penerimaan pajak periode Maret 2021, juga dikarenakan pergeseran sebagian penerimaan Februari ke Maret. Di samping adanya peningkatan aktivitas impor serta dampak implementasi Program Pengungkapan Sukarela.  

Sri Mulyani juga menerangkan pertumbuhan penerimaan neto seluruh jenis pajak yang dominan positif menggambarkan pemulihan ekonomi yang berlangsung dengan kuat.

“Semuanya menggambarkan akselerasi pemulihan ekonomi secara konsisten dan ini perlu kita jaga,” ujar Sri Mulyani.

PPh 22 Impor dan PPh Badan tumbuh tinggi dalam tiga bulan terakhir di 2022 ini. Basis penerimaan kuartal I-2021 yang rendah akibat pemberian insentif membuat PPh Badan tumbuh 136 persen. Sedangkan PPh 22 Impor tumbuh 140 persen. Kondisi tersebut menggambarkan pembalikan yang kuat.

Kinerja PPh Badan juga didukung oleh kinerja korporasi yang membaik akibat naiknya harga komoditas. Membaiknya kinerja korporasi tersebut menopang tumbuhnya PPh 21 hingga double digit 18,8 persen, karena perusahaan mampu membayar bonus kepada karyawan. Pemulihan korporasi selanjutnya berdampak pada kesehatan APBN karena pemerintah tidak perlu lagi memberikan insentif.

“Kalau tahun lalu mereka dalam kondisi sangat lemah dan tertekan (dari sisi) pajak kita berikan insentif supaya mereka bisa survive dan ternyata mereka sekarang pulih. Jadi ini berita pemulihan yang sangat baik. Terus ditopang dengan tadi harga komoditas,” ungkap Sri Mulyani.

Sementara, aktivitas ekonomi yang terus tumbuh juga tercermin dari pajak-pajak transaksional yang tumbuh positif seperti PPN DN dan PPh 26. Kinerja PPh 22 Impor dan PPN Impor pun berkontribusi signifikan karena menguatnya aktivitas perdagangan internasional.

Begitu juga dengan PPh Orang Pribadi yang meningkat sejalan dengan jatuh tempo SPT Tahunan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menginformasikan hingga 19 April 2022 pukul 21.41 WIB, jumlah SPT pajak penghasilan baik orang pribadi maupun badan yang disampaikan sebanyak 12.136.344 atau tumbuh sekitar 1,43 persen (yoy).

“Kontribusi terbesar sebetulnya adalah SPT orang pribadi yang sudah due di akhir bulan kemarin tumbuh 1,47 persen atau terkumpul 11.681.000-an. Tahun 2021 ada di 11.511.000-an” imbuh Suryo.

Kemudian untuk SPT PPh Badan juga mengalami pertumbuhan 0,4 persen. Tahun 2022 ini sudah terkumpul di angka 454.700 SPT PPh Badan, sedangkan tahun kemarin terkumpul 452.894.

Jadi, secara keseluruhan dibandingkan dengan periode sama pada 19 April, pertumbuhan SPT PPh Badan maupun PPh OP tumbuh di angka 1,43 persen.

Terkait implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS), hingga 24 April 2022 PPS telah dimanfaatkan oleh 39.527 wajib pajak dengan 45.413 surat keterangan. Dikutip dari situs resmi Ditjen Pajak, Senin (25/4/2022), pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak (PPh) sebesar Rp7,1 triliun.

Adapun nilai pengungkapan harta yang telah terdata mencapai Rp70,4 triliun. Sementara untuk deklarasi dalam negeri sebesar Rp60,5 triliun dan deklarasi dari luar negeri mencapai Rp5,2 triliun.

Sedangkan jumlah harta yang akan diinvestasikan ke instrumen surat berharga negara (SBN) mencapai Rp4,5 triliun. PPS bersifat terbatas, hanya berlangsung sampai dengan 30 Juni 2022.

Penerimaan pajak diharapkan akan melanjutkan perbaikan sejalan dengan pemulihan ekonomi. Serta didukung optimalisasi potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas dan penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menteri Keuangan mendorong pemerintah pusat dan daerah segera menggenjot belanja, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Sumber foto : Shutterstock

Relatif aman di tengah gejolak          

Percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat serta konflik geopolitik Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan risiko global. Efek rambatan pun terjadi seperti kenaikan harga komoditas global khususnya sektor pangan dan energi dan kenaikan inflasi di beberapa negara maju. Serta meningkatnya volatilitas arus modal, nilai tukar, dan sektor keuangan. Kompleksitas ini menyebabkan perlemahan pemulihan ekonomi global. IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi global melambat 0,8 poin, dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen.

Menyikapi tren kenaikan inflasi global, Sri Mulyani mengatakan kendati inflasi Indonesia masih terjaga pada rentang 2,6 atau terbilang rendah dibandingkan negara-negara lain, namun pemerintah tetap waspada dan berupaya menjaga tingkat inflasi. Operasi pasar, pengawasan distribusi dan ketersediaan pasok, terutama menjelang IdulFitri merupakan beberapa langkah yang ditempuh. Di samping itu, pemerintah juga terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi.

Indonesia sebagai negara penghasil komoditas juga termasuk relatif aman di tengah gejolak risiko global tersebut. Karena di satu sisi, tingginya harga komoditas global berdampak terhadap meningkatnya pendapatan negara. Dengan didukung pemulihan yang solid dan merata baik di sisi kesehatan maupun ekonomi, defisit pun menurun.

“Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam hal ini kondisi APBN-nya dalam posisi yang cukup baik dengan situasi yang ada yaitu tadi harga komoditas dan pemulihan ekonomi yang keduanya memberikan dampak positif, sehingga defisit kita menurun,” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani lanjut menjelaskan, jika tahun lalu defisit membengkak akibat belanja yang luar biasa besar untuk penanganan Covid-19 maupun bantuan sosial, maka di tahun 2022 ini pemerintah sudah mulai kembali menstabilkan ekonomi dan menyehatkan APBN.

Bukti nyata terlihat dari pembiayaan utang yang merosot tajam hingga Maret 2022 sebesar 55,6 persen dibanding periode yang sama di 2021.

“Jadi artinya pada saat kondisi pasar surat berharga dan pasar uang cenderung menghadapi tekanan karena tadi inflasi geopolitik dan capital outflow, kita sudah menciptakan ketahanan APBN kita dengan kondisi kas yang cukup. Pasar keuangan kita tidak harus kemudian dipaksa untuk harus melakukan pembiayaan untuk APBN. Ini strategi yang sangat pas. Dan dengan demikian, APBN mendapatkan reputasi kredibilitas yang baik,” papar Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 masih akan terjaga di kisaran 4,8 hingga 5,5 persen. Ini sejalan dengan proyeksi lembaga internasional (IMF: 5,4 persen, World Bank 5,1 persen, Bloomberg 5,2 persen).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menambahkan, proyeksi untuk 2022 masih cukup optimis. Pertumbuhan di Kuartal II 2022 juga diprediksi masih cukup kuat berada pada rentang 4,8-5,4 persen.

“Kita melihat tetap ada peluang bagaimana dengan momentum dari Ramadan dan juga lebaran liburan yang cukup banyak dan juga ada THR dan gaji ke-13 ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 khususnya Kuartal kedua,” tutur Febrio. 

Shock absorber lindungi masyarakat

Sejalan membaiknya kinerja APBN dengan pendapatan negara yang tumbuh 32,1 persen mencapai Rp501 triliun, Sri Mulyani mendorong pemerintah pusat dan daerah segera menggenjot belanja, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Sri Mulyani menyoroti posisi dana pemerintah daerah di bank yang tembus Rp200 triliun per Maret 2022. Meskipun transfer ke daerah untuk dana alokasi umum (DAU) dilakukan cukup cepat, kemudian pendapatan asli daerah dari pajak daerah juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, namun belanja daerah belum meningkat.

“Dengan pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan eksekusi belanja, maka kita berharap pada kuartal kedua, ketiga nanti akselerasi dari pemulihan ekonomi bisa terjaga,” harap Sri Mulyani.

Realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2022 tercatat sebesar Rp490,6 triliun atau 18,1 persen dari pagu APBN 2022, terkontraksi 6,2 persen (yoy). Adapun realisasi belanja barang menurun seiring meredanya hantaman pandemi Covid-19. 

Sementara belanja modal 2022 difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Masih menyoal belanja, pemerintah juga akan terus mengantisipasi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi sebagai dampak kenaikan harga komoditas.

“APBN hadir dalam bentuk melindungi masyarakat baik dalam bentuk bansos atau belanja subsidi dan kompensasi yang memang akan mengalami kenaikan cukup tajam, tapi kinerja APBN tetap atau mulai terlihat menuju ke dalam tren penyehatan,” ucap Sri Mulyani.

Selain untuk mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat, APBN juga menjadi bantalan sosial  atau shock absorber yang melindungi masyarakat dari tekanan lonjakan harga-harga komoditas dunia. Realisasi belanja subsidi sampai dengan Maret 2022 mencapai Rp38,51 triliun atau meningkat 80,10 persen (yoy).

Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp32,52 triliun dan realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp5,99 triliun. Peningkatan subsidi energi dipengaruhi oleh kenaikan volume BBM dan LPG seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat serta dampak kenaikan harga komoditas.

Sementara penyaluran subsidi nonenergi terutama digunakan untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang mencapai 2,2 juta ton, serta pemberian subsidi bunga KUR kepada 2,1 juta debitur.

Tak hanya itu, pemerintah juga terus mempercepat realisasi program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN)  untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengakselerasi pemulihan ekonomi. Program PC-PEN 2022 dialokasikan sebesar Rp455,62 triliun.

Program tersebut telah digunakan untuk penanganan kesehatan seperti klaim dan insentif nakes, klaim pasien, dan dana desa untuk penanganan Covid-19. Lalu untuk perlindungan masyarakat antara lain melalui PKH, sembako, BLT Desa, dan kartu pra kerja. Serta untuk penguatan pemulihan ekonomi  baik melalui pariwisata, ICT, dukugan UMKM dan insentif perpajakan.

“Jadi pada saat guncangan tahun 2022 ini bergeser dari pandemi kepada guncangan yang mengancam sisi daya beli, terutama kelompok rentan dan menekan secara sosial, APBN juga hadir melindungi masyarakat melalui berbagai belanja sosial ini,” pungkas Sri Mulyani.


CS. Purwowidhu