APBN Targetkan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Tiga Intervensi

Gelak tawa bahagia anak-anak adalah salah satu suara paling merdu di dunia. Anak-anak yang bahagia berasal dari anak-anak yang terlindungi. Masa anak-anak juga menjadi sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara lantaran merupakan fase penentu kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Merekalah kelak yang akan menjadi agen perubahan dan pembangunan bangsa.

Negara wajib melindungi dan menyejahterakan anak-anak. Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tak hanya itu, UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Perhatian yang tepat bagi anak-anak Indonesia akan mendukung proses tumbuh kembangnya sehingga kelak mereka menjadi individu yang berpotensi dan berkontribusi dalam memajukan bangsa. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta sangat menyadari bahwa untuk membangun dan memajukan Indonesia, kita membutuhkan manusia-manusia Indonesia yang lebih tangguh dan lebih produktif. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kita memilih desain belanja negara yang cukup untuk membuat anak-anak kita mampu tumbuh dengan sehat dan menjadi manusia cerdas. Perhatian APBN kepada anak-anak ada di banyak area. Kita ingin memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan vaksinasi yang baik, makanan yang cukup, pendidikan yang baik, dan sebagainya,” tutur Isa yang juga merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung dan University of Waterloo.

Tak hanya itu, pemerintah memberikan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang kekurangan. Menurut Isa, beberapa jenis bantuan sosial juga dikaitkan dengan keberadaan anak-anak dalam suatu keluarga, misalnya Program Keluarga Harapan. Di dalamnya terdapat komponen yang memberikan tambahan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Jika di di dalam keluarga tersebut terdapat anak usia SD, maka mendapat tambahan Rp900.000 per tahun, usia SMP Rp1,5 juta per tahun, dan usia SMA Rp2 juta per tahun.

“Jika kita identifikasi satu persatu, kita akan menyadari betapa banyak komponen APBN yang kita dedikasikan untuk anak-anak kita. Itu menggambarkan betapa APBN memberikan perhatian yang sangat besar kepada anak-anak,” ungkap pria yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara tersebut.

Ragam program APBN untuk anak

Beberapa tahun terakhir, APBN fokus menangani dampak pandemi COVID-19. APBN mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor kesehatan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak pandemi. Namun demikian, selama pandemi APBN tetap memberikan perhatian ekstra kepada sektor lain terutama yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak.

“Anggaran kita untuk bidang pendidikan tidak menurun, bahkan kita memberikan alokasi anggaran khusus agar anak-anak bisa mengakses pendidikan secara daring. Itu menjadi biaya ekstra. Kita distribusikan penggunaan akses internet secara gratis kepada banyak siswa dan mahasiswa,” jelas Isa.

Lebih lanjut, Isa menjelaskan bahwa untuk bidang pendidikan, APBN memiliki Program Indonesia Pintar. Pada tahun 2022, APBN menganggarkan Rp9,7 triliun untuk 17,9 juta siswa. Pada tahun 2023, APBN kembali menganggarkan Rp9,7 triliun untuk 17,9 juta siswa. Selain itu, terdapat program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp10 triliun untuk 780 ribu masiswa. Pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi Rp12,8 triliun untuk 893 ribu mahasiswa.

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Kemenkes memiliki sejumlah program untuk anak, antara lain penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan imunisasi lainnya pada anak, pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal), dan penyelenggaraan pembinaan gizi kesehatan ibu dan anak.

“Kita lakukan imunisasi dasar Rp112 miliar untuk penyediaan alat dan bahan kesehatan. Untuk pencegahan dan pengendalian penyakit yang sebagian untuk anak-anak juga dianggarkan Rp1,8 triliun. Pemberian bantuan iuran PBI untuk jaminan kesehatan nasional, layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi ibu dan anak Rp1,3 triliun, dan ada juga promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,” terang Isa panjang lebar.

Di instansi lain, BKKBN  memiliki program pembinaan keluarga balita dan anak serta program pembinaan ketahanan remaja. BPOM memiliki program sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah aman. Sementara itu, KemenPPA memiliki program standarisasi lembaga dan sertifikasi SDM layanan peningkatan kualitas anak dalam PHAKP dan anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapat bantuan khusus anak. Alokasi APBN untuk mendukung kesejahteraan anak di bidang kesehatan dan perlindungan anak yakni sebesar Rp48,3 triliun pada 2022 dan Rp49,4 triliun pada 2023.

Tantangan penurunan stunting

Stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Isa Rachmatawarta mengungkapkan penurunan angka stunting telah menjadi fokus utama pemerintah sejak tahun 2017. Namun demikian, hingga saat ini angka stunting di Indonesia hingga saat ini masih cukup tinggi.

Pada tahun 2013, prevalansi stunting di Indonesia sebesar 37,2 persen, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar. Angka tersebut turun menjadi 24,,4 persen pada tahun 2021 berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia 2021. Angka prevalansi stunting kembali turun menjadi 21,6 persen pada 2022 berdasarkan Survei Status Gizi Nasional 2022. Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting mampu turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

“Kita ingin tahun depan bisa di bawah 14 persen. Ini satu journey yang ternyata tidak mudah. Walaupun sudah jauh menurun dibanding dua-tiga tahun lalu, tetapi target 14 persen tinggal satu tahun. Ini bukan challenge yang sederhana, kita harus makin fokus,” ucap Isa.

Menurut Isa, hal pertama yang perlu dilakukan yakni mengidentifikasi target, kemudian langkah berikutnya yaitu memilih intervensi yang tepat. Jumlah penduduk pulau Jawa besar sehingga masih banyak prevalensi stunting. Namun, dari sisi persentase, tingkat prevalensi yang tinggi berada di luar pulau Jawa.

“Kalau dibanding keseluruhan anak yang ada, maka daerah-daerah tertentu seperti Nusa Tenggara Timur memiliki persentase yang sangat tinggi. Walaupun dari sisi jumlah sedikit tetapi persentasenya tinggi, kita juga harus melakukan intervensi di sana untuk cepat bisa menurunkan,” jelas Isa.

Isa berpendapat, dalam upaya penurunan angka stunting, koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Selama ini juga seringkali terjadi adanya identifikasi penyebab stunting yang kurang tepat sehingga intervensi yang diberikan juga menjadi kurang efektif.

“Ada daerah-daerah yang sebenarnya membutuhkan lingkungan yang sehat untuk mengatasi stunting, artinya sanitasi lebih baik, air minum lebih bersih, tetapi intervensinya justru makanan. Ini mengakibatkan intervensi menjadi tidak tepat. Meskipun kita sudah membelanjakan sesuatu dengan jumlah yang tidak sedikit, ternyata intervensinya kurang tepat,” terang Isa tentang tantangan yang dihadapi dalam isu stunting.

APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor. Jumlah anggaran belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui kementerian/lembaga untuk mendukung percepatan penurunan stunting yaitu sebesar Rp34,15 triliun pada 2022 dan Rp30,4 triliun pada 2023.

Lebih lanjut, Isa mengatakan saat ini pemerintah berupaya meningkatkan koordinasi dalam penanganan stunting secara lebih tepat. Selain itu, Isa menegaskan bahwa anggaran penanganan stunting juga bisa disinergikan dengan lebih baik.

“Intervensi anggaran juga mesti kita pertajam. Kita pastikan mengintervensi isu stunting di daerah dengan pendekatan yang tepat,” ungkapnya.

Anak-anak harapan bangsa

Anak-anak memiliki peran sangat penting bagi kemajuan bangsa. APBN terus menyalurkan anggaran untuk memberi perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Isa Rachmatawarta mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan sangat ingin anak-anak Indonesia tumbuh menjadi semakin sehat, cerdas, dan tangguh. Untuk itu, pemerintah menyediakan anggaran untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak dengan sebaik-baiknya.

Isa berharap seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai program APBN untuk anak-anak Indonesia terus bekerja sama dan memanfaatkan anggaran itu dengan maksimal demi anak-anak Indonesia. Masyarakat, keluarga, dan pemerintah perlu memberikan perhatian dan fasilitas yang memadai bagi anak-anak, seperti pendidikan yang berkualitas, akses ke layanan kesehatan, lingkungan yang aman, dan perlindungan dari kekerasan.

“Untuk anak-anak Indonesia, teruslah belajar yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk terus menumbuhkan kecintaan kepada negara kita sehingga nanti kalian menjadi generasi yang mampu membangun Indonesia lebih baik lagi daripada generasi saat ini,” pungkas Isa.