Asean Treasury Forum (ATF) Digelar di Bali, Apa Saja Peran Penting Indonesia?
Sebelum pandemi Covid-19, negara-negara ASEAN seperti dan Indonesia, Vietnam, Thailand, mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dengan didorong oleh sisi ekspor yang kuat, investasi asing yang stabil, serta konsumsi domestik yang meningkat. Negara-negara lainnya seperti Laos dan Kamboja turut mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun skalanya lebih terbatas.
Namun, pandemi Covid-19 pada awal 2020 memicu kontraksi ekonomi di seluruh ASEAN. Sektor-sektor utama seperti pariwisata, manufaktur, dan perdagangan internasional terkena dampak paling parah. Penurunan investasi dan melemahnya konsumsi domestik memperburuk situasi, terutama di negara-negara yang bergantung pada pariwisata seperti Thailand dan Filipina. Tantangan pemulihan makin berat dengan munculnya inflasi global, gangguan rantai pasokan, dan ketidakstabilan geopolitik akibat perang di Ukraina, yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas.
ASEAN Treasury Forum (ATF) diinisiasi pada tahun 2023 sebagai respons terhadap berbagai tantangan ini. Forum ini bertujuan memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi kompleksitas ekonomi global dan menguatkan ketahanan fiskal di seluruh ASEAN. Melalui forum ini, negara-negara ASEAN berbagi pengalaman dan praktik terbaik untuk menciptakan sistem keuangan publik yang lebih efisien dan transparan. Bulan Oktober 2024 ini, ATF akan melaksanakan kegiatan Launching and First Meeting di Bali, dengan Indonesia selaku chair dari ATF. Simak petikan wawancara Media Keuangan Plus dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti untuk menggali lebih jauh mengenai ATF dan peranan penting Indonesia di dalamnya.
Apa yang mendorong inisiasi kegiatan ASEAN Treasury Forum ini?
Dalam perjalanan karier saya, saya banyak terlibat dalam sejumlah kegiatan kerja sama internasional. Salah satunya ASEAN Forum for Taxation. Pada saat masuk ke Ditjen Perbendaharaan, saya juga melihat ada peluang besar untuk membentuk forum antarnegara, tetapi belum dimaksimalkan. Biasanya kita hanya ikut sebagai peserta dalam pelatihan-pelatihan internasional. Kalaupun dari Indonesia menjadi narasumber, sifatnya masih sporadis, bukan yang direncanakan secara matang.
Dilihat dari kapasitas, level kita sebenarnya sudah bukan lagi sebagai yang menyimak saja. Seharusnya kita naik level, dengan berbagi dan menyajikan pembelajaran kepada negara-negara peers kita di ASEAN. Apalagi kalau kita lihat, 10 negara di ASEAN ini sangat bervariasi level of competency dan cara mengelola Treasury-nya di masing-masing negara.
Dari situ saya melihat bahwa ada peluang untuk kita take the lead. Bagaimana caranya untuk take the lead? Kita harus punya forumnya.
Ini bukan hanya tentang menjadi leader, tetapi lebih ke bagaimana kita bisa sharing dalam hal knowledge, kompetensi, sistem, dan lain-lain kepada negara peers kita. Sehingga jika suatu saat dibangun konektivitas sistem Treasury atau perbendaharaan antarnegara, diharapkan akan berjalan dengan lebih mudah. Sebab pada era keterbukaan global saat ini, apalagi dengan adanya ASEAN Community, hubungan antarnegara pun makin dekat.
Mengapa ATF ini sangat penting? Apakah forum kerja sama internasional sebelumnya belum cukup maksimal?
Seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, secara historis kerja sama internasional yang dijalankan oleh Ditjen Perbendaharaan sudah banyak. Namun, kebanyakan sifatnya hanya ad hoc dan sporadis. Misalnya, ada delegasi dari Myanmar, Vietnam, atau negara-negara yang lain datang ke Indonesia untuk belajar dan bertanya mengenai pengelolaan Treasury. Nah ini kan seharusnya bisa kita manage dengan lebih baik.
Menginisiasi ATF tentu tidak mudah, banyak tantangan yang harus dilalui. Bagaimana kiat-kiat Bapak untuk mendorong semangat internal di Ditjen Perbendaharaan dalam mendukung kesuksesan ASEAN Treasury Forum?
Untuk itu tantangan sebenarnya adalah apakah kita sendiri di Ditjen Perbendaharaan siap untuk itu? Karena di Ditjen Perbendaharaan secara organisasi yang meng-handle kerja sama internasional ini kalau menurut saya kurang levelnya, karena hanya di-handle oleh level eselon III (Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan dan Kerja Sama Kelembagaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan). Dengan merintis forum seperti ASEAN Treasury Forum, paling tidak teman-teman di Ditjen Perbendaharaan jadi punya knowledge dan pengalaman. Yang paling simple adalah knowledge bagaimana membuat suatu event internasional. Ini pun knowledge yang luar biasa berharga, karena pengalamannya pasti akan terpakai untuk events yang lain.
Yang kedua adalah knowledge terhadap substansinya sendiri. Kita memulainya dengan perbandingan, seperti apa kita kita menerapkan sistem treasury dan seperti apa yang diterapkan oleh negara-negara lain. Kita saling melihat dan belajar, Dari sini nanti confidence teman-teman di Indonesia akan meningkat. Karena setelah melihat pengelolaan di negara yang lainnya, ternyata Indonesia sudah termasuk lebih advanced. Misalnya dalam hal integrated financial management information system (IFMIS) yang sudah kita terapkan.
Dari segi penanganan cash management, Indonesia sudah sangat advanced dengan berbagai inovasi yang kita lakukan. Kemudian dari segi reporting kita sudah sangat terintegrasi, apalagi kita menjadi koordinator dari pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi dari segi proses bisnis posisi kita sudah sangat luar biasa. Belum lagi yang lain seperti dari segi pengelolaan anggaran dan sistem teknologi informasi. Hal ini tentunya menjadi pendorong kita untuk menjadi lebih baik.
Pembentukan ATF sebagai sebuah forum internasional terhitung cepat. Prosesnya diawali dari inisiasi awal pada bulan Agustus 2023 kemudian pada bulan Oktober 2024 ini akan mengadakan Launching & First Meeting. Seperti apa strategi Bapak untuk mendorong negara-negara ASEAN mendukung inisiasi pembentukan ATF saat itu?
Dalam sebuah forum lazimnya ada mutual benefit, di mana masing-masing pihak mendapatkan keuntungan, dan ini bisa muncul jika masing-masing memiliki kepentingan yang sama. Kita dapat menunjukkan ke negara-negara lain, seperti inilah pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Dari situ bisa timbul curiosity dari mereka, ketika melihat bahwa pengelolaan di Indonesia sudah bagus.
Berarti Indonesia tidak keberatan ya Pak, jika dijadikan percontohan bagi negara-negara lain?
Sama sekali tidak keberatan. Namun, mungkin istilah yang tepat bukan percontohan karena masih diperlukan perbaikan juga di sana-sini. Jika sampai ada satu negara yang merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain, forumnya bisa tidak berlanjut. Jadi peran kita cenderung ke arah mengajak negara-negara lain, dengan mendorong dan menunjukkan bahwa pengelolaan treasury dapat dikelola seperti ini, yang nantinya akan menghasilkan benefit seperti ini.
Saya rasa, kerja tim Ditjen Perbendaharaan ini luar biasa, mulai dari menindaklanjuti ide awal sampai bisa masuk dalam agenda ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) bulan Agustus 2023. Ibu Menteri Keuangan juga sangat men-support dan meng-endorse inisiasi terbentuknya ATF dalam kegiatan tersebut. Bahkan beliau waktu itu menyampaikan arahan di depan delegasi lainnya, sehingga menegaskan keseriusan Indonesia.
Diskusi yang berlangsung saat itu juga luar biasa. Pada saat diskusi awal sebelum menentukan inisiasi ATF, negara-negara lainnya dengan antusias menyampaikan masukan dan ide-ide yang luar biasa menarik. Misalnya Singapura menyarankan bahwa yang dapat dibahas dalam ATF bukan hanya terkait cash management, tetapi juga public finance, sehingga kita dapat “naik kelas” bersama-sama. Kita menerima masukan-masukan ini sekaligus untuk merangkul negara-negara lain. ASEAN Secretariat juga memberikan support, sehingga alhamdulillah kita dapat cepat menindaklanjuti inisiasi ATF ini.
Pesan seperti apa yang ingin Bapak sampaikan kepada negara-negara ASEAN mengiringi pelaksanaan ATF Launching & First Meeting tanggal 3 s.d. 4 Oktober 2024? Dan seperti apa rencana tindak lanjut yang konkret setelah pelaksanaan ATF Launching & First Meeting?
Pelaksanaan ATF Launching & First Meeting di-trigger juga oleh kebutuhan individual dari masing-masing negara. Meski ada kebutuhan masing-masing, kita akan mendorong untuk mengangkat persamaan kita, isu apa saja yang sama-sama kita hadapi. Dengan diskusi, akan bisa diketahui apa saja persamaan kita dan dari sini harmonisasi pun akan lebih mudah. Tentu harmonisasi di sini bukan dalam arti akan menerapkan single treasury di kawasan ASEAN. Yang kita bahas cenderung dalam hal kebijakan dan how we operate. Mulai dari pencatatan, penyelenggaraan, hal-hal yang sepertinya kecil, tetapi berdampak pada treasury system.
Kita akan melihat dua sisi dari sebuah kebijakan. Selama ini kita membahas kebijakannya secara makro, sekarang kita hubungkan kebijakan secara makro dan mikro.
Bagaimana keuangan negara dikelola, bagaimana sinkronisasi antara kas dan utang, dan hal-hal semacam ini. Saya rasa ini sangat menarik.
Berdasarkan hasil mapping, pada tahun 2024, baik secara kelembagaan maupun secara ruang lingkup ternyata fungsi Treasury justru makin meluas. Bagaimana Indonesia terutama Ditjen Perbendaharaan berupaya untuk bisa mengharmonisasi hal tersebut? Apakah akan ada kemungkinan untuk sesuatu penyeragaman?
Sebenarnya bukan penyeragaman. Di Indonesia, fungsi treasury sesungguhnya dipegang oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Karena jika kita bicara tentang ruang lingkup, Treasury itu memang luas. Di dalamnya mencakup kebijakan maupun operasional fiskal suatu negara. Akan tetapi, penerapan di negara kita ini unik. Ada institusi yang mengelola kebijakan fiskalnya dan ada juga yang mengoperasikan fiskalnya, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi yang namanya fiskal itu dimulai dari Treasury, mulai dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), BKF, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan RIsiko (DJPPR), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan kita DJPb, ini masuk semua.
Di Amerika Serikat yang namanya Kementerian Keuangan itu adalah treasury. Jadi Treasury itu sebutan bagi Kementerian Keuangan. Jadi memang antara satu negara dengan yang lainnya itu unik, tergantung seperti apa negara tersebut menjalankan pengelolaan keuangannya. Ibarat kita ke restoran padang, ada 10 jenis masakan. Ada yang mengambil tunjang dan ada yang mengambil ayam pop, ada yang hanya mengambil dua dan ada yang mengambil lima. Namun, ini semuanya masih dalam satu keluarga treasury.
Maka dari itu konsep kita adalah kerja sama. Kita ajak BKF, DJPPR, dan DJKN. Minimal tiga unit ini yang kita gandeng. Konsep ini untuk mempertemukan persamaan-persamaan kita. Sebab bisa jadi salah satu negara ada yang peran Treasury-nya dijalankan oleh pengelola kebijakan fiskal, dan dengan kita mengajak serta BKF akan lebih mudah dalam sinerginya.
Apa kiranya manfaat konkret yang didapatkan baik oleh Indonesia maupun Ditjen Perbendaharaan dari kerja sama tadi?
Seperti sudah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah dapat meningkatkan level kita. Kita memiliki visi dan misi berada pada level internasional atau global. Tentu untuk mencapai level itu diperlukan pemahaman seperti apa praktik yang diterapkan secara global. Jadi kita tahu seperti apa yang dijalankan oleh negara-negara lain. Sekarang pun sebetulnya kita sudah cukup memiliki pengetahuan mengenai hal-hal itu. Akan tetapi, dengan adanya forum ini jadi ada recognition dan negara-negara lain bahwa Indonesia take the lead. Hal ini menguntungkan karena juga akan memberikan pressure kepada kita secara internal untuk meningkatkan kompetensi dan level organisasi kita.
Jadi dari sisi eksternal kita mendapatkan benefit dan di sisi internal manfaat bagi kita pun lebih besar lagi. Kalau dari sisi eksternal, manfaatnya adalah networking, suatu hal yang sangat penting pada zaman sekarang. Benefit dari networking ini akan menghubungkan kita ke banyak tempat lain, sehingga manfaatnya bukan hanya untuk DJPb, tetapi juga untuk Kementerian Keuangan dan negara kita secara keseluruhan.
Apa kiranya target yang ingin dicapai dalam waktu dekat, satu hingga dua tahun dalam periode chairmanship Indonesia tahun 2024 hingga 2025?
Apa yang sudah kita sepakati ini sangat baik. Forum ini masih sangat muda, masih “bayi” usianya. Karena itu forum ini harus terus dituntun supaya berada di jalan yang benar dan tetap konsisten. Konsistensi ini yang paling penting. Karena terkadang setelah suatu forum dimulai, anggotanya bergantian memimpin, muncul kendala seperti keterbatasan dana sehingga kegiatannya tidak bisa berlanjut. Nah, ini yang kita jaga di awal, makanya kita take the lead untuk dua tahun ini. Bukan berarti kita mengecilkan negara lain, karena kita ajak juga negara-negara lain sebagai co-chair. Sama-sama kita leading, sekaligus bisa kita jaga keberlanjutannya untuk tahun-tahun berikutnya. Apalagi ATF sudah masuk dalam salah satu forum resmi ASEAN Finance Minister Forum, jadi kegiatannya akan berlanjut setiap tahun.
Rangkaian menuju ASEAN Treasury Forum Launching & First Meeting yang dilaksanakan di Bali tahun ini meliputi kegiatan seperti focus group discussion dengan 4 isu utama yang telah kita lakukan. Sementara sesungguhnya di lingkup Indonesia saja pun, yang menjadi tantangan bukan hanya keempat isu utama tersebut. Lantas apakah nanti akan ada rencana perluasan isu yang dibahas? Dan bagaimana untuk mendukung diangkatnya isu tersebut untuk lingkup ASEAN?
Saya rasa untuk masalah konten atau fokus dari discussion itu sih sangat terbuka. Sekarang sedang marak bahasan mengenai digitalisasi, ya sudah kita tangkap isu ini.
Ketika sedang banyak dibicarakan mengenai cash management, ini juga kita tangkap. Hanya saja nanti ke depannya akan lebih spesifik lagi, misalnya digitalisasinya dalam bentuk apa? Jadi kita terbuka dengan ide-ide baru.
Justru inilah the beauty of this forum. Jadi kita akan dive down terus ke bawah sehingga bisa tahu, oh sebenarnya ini ada isu baru, isu baru yang menarik, jadi saya rasa ini akan terus berkembang.
Kemudian Pak, visi misi ATF dalam long term, dalam lima hingga sepuluh tahun depan seperti apa? Apa tujuan strategis yang menurut Bapak menjadi fokus penting untuk ATF?
Untuk visi-misi sudah ada pakemnya sendiri. Yang akan saya sampaikan akan lebih ke objektif ya, apa objektifnya dalam 5 tahun ke depan. Tujuan kita adalah paling tidak level of service kita nantinya sudah sangat meningkat. Dalam arti kalau sekarang sudah menggunakan sistem teknologi informasi, tetapi masih ada proses yang sifatnya duplikasi, ini contohnya. Harapannya ke depan nanti sistemnya menjadi lebih stakeholder friendly sekaligus governance-nya meningkat, sehingga layanan kita makin baik. Termasuk layanan kita di internal Kementerian Keuangan, bagaimana kita me-manage keuangan negara sebagai the real bendahara.
Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan perluasan potensi kerja sama ASEAN Treasury Forum dengan keuangan internasional seperti World Bank, IMF, dan juga negara ASEAN+3?
Kerja sama ASEAN biasanya juga ada hubungannya dengan World Bank, Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Development Bank (ADB). Karena kita sudah masuk di rumah yang sama, ya kita harus manfaatkan itu. Jadi kalau menurut saya, ini natural saja. Kita harus punya mitra yang lebih banyak dan kita bisa gather informasi secara lebih baik.
Apa harapan Bapak dengan diselenggarakannya Launching and First Meeting ATF? Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada tim penyelenggara dan juga negara-negara ASEAN?
Saya mengharapkan kita semuanya bisa ikut menyukseskan acara ini, karena ini acara yang kita buat bersama, kemudian kita rawat bersama, dan tentunya harapannya ini akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bersama-sama kita mendukung penyelenggaraan ASEAN Treasury Forum yang diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober ini.
