Badan Pangan Nasional: Jaga Stok Pangan, Stabilkan Harga

Di tengah moderasi inflasi dunia dan negara-negara maju, inflasi Indonesia per Januari 2024 pun masih tekendali di level 2,57%. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang tekanan harga beras yang mencapai 7,7% (ytd) perlu diwaspadai. Hingga 21 Februari 2024, rata-rata harga beras telah mencapai Rp15.175.

Komoditas beras masih mengalami inflasi relatif tinggi yaitu sebesar 15,65% (yoy) per Januari 2024 dan menjadi penyumbang dominan inflasi yakni sebesar 0,56% (yoy).

“Tentu ini menjadi tantangan menjelang Idulfitri juga puasa Ramadhan. Maka volatile food harus bisa segera distabilkan. Agar headline inflasi kita masih bisa terjaga rendah pada saat inflasi dunia dan negara maju juga mengalami penurunan,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (22/4/24).

Stok pangan aman, harga akan turun

Data panel harga Badan Pangan Nasional menunjukkan harga beras per 1 Maret 2024 masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran untuk beras medium berada di kisaran Rp14.330 per kg dan beras premium Rp16.470 per kg.

Sementara pemerintah melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 tahun 2023 menetapkan HET beras medium di kisaran Rp10.900-Rp11.800 per kg dan beras premium Rp13.900-Rp14.800 per kg, tergantung zona masing-masing.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras.

Tak dapat dipungkiri, tingkat produksi beras nasional dalam kurun delapan bulan terakhir jauh lebih rendah dibandingkan tingkat konsumsinya. Kondisi defisit tersebut memuncak pada dua bulan belakangan ini.

Rata-rata kebutuhan konsumsi beras per bulan adalah sebesar 2,55 sampai dengan 2,56 juta ton. Sementara produksi beras pada Januari dan Februari 2024 secara berturut-turut sebesar 0,91 dan 1,39 juta ton. Sehingga dalam kurun dua bulan ini terjadi defisit produksi dibandingkan konsumsi sebesar 2,8 juta ton beras.

Adapun neraca produksi dan konsumsi beras periode Januari hingga Desember 2023 menunjukkan meskipun terjadi surplus sebesar 0,34 juta ton pada 2023, namun realisasi tersebut masih lebih rendah 1 juta ton dibandingkan periode sama tahun 2022.

Di sisi hulu, nilai tukar petani menunjukkan perkembangan yang impresif. Nilai tukar petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. Jika NTP di atas 100% artinya pendapatan petani naik lebih besar dibandingkan pengeluaran.

Nilai tukar petani (NTP) meningkat dari 117,6 di Desember 2023 menjadi 118,27 di Januari 2024. Demikian pula Nilai Tukar Petani subsektor Tanaman Pangan (NTPTP) meningkat dari 114,26 di Desember 2023 menjadi 116,16 di Januari 2024 (% m-to-m), tertinggi sejak Januari 2022.

Adapun harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp8000-Rp8600 per kg di sejumlah daerah. Sehingga mau tak mau harga gabah tersebut terefleksi pada harga beras di hilir.

Lonjakan harga gabah sendiri merupakan dampak dari kurangnya pasokan dan tingginya permintaan. Saat produksi beras di bawah 2,5 juta ton sebulan, akan menimbulkan rebutan gabah di tingkat petani

“Kalau penggiling padi berebut gabah, harga di petaninya tinggi. Harga beras itu dua kali harga gabah. Jadi kalau GKP-nya Rp8000, maka harga berasnya Rp16.000,” tutur Arief.

Sementara penurunan produksi beras disebabkan antara lain oleh faktor-faktor produksi. Misalnya perubahan iklim, baik banjir ataupun kekeringan sebagai efek El Nino yang berkepanjangan. Sehingga tingkat potensi gagal panen semakin tinggi. Belum lagi harga sewa lahan yang makin tinggi dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan harga pupuk imbas perang Rusia-Ukraina.

Kendati demikian, Arief optimis harga beras akan kembali turun seiring penurunan harga gabah usai panen raya yang diproyeksi berlangsung mulai Maret 2024. Harga gabah akan berangsur turun kemungkinan hingga mencapai kisaran Rp6.500 per kg.

Di lain sisi, Arief menekankan walaupun harga gabah nantinya menurun seiring panen raya, harga di tingkat petani harus tetap terjaga yakni di atas harga pokok produksi (HPP) plus margin yang dimiliki petani.

Mengacu pada Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras akan naik di kisaran 3,5 juta ton beras pada panen raya Maret 2024.

“Maret sudah agak baik. Tetapi dibandingkan tahun lalu (2023), kita itu bisa panennya di atas 5 juta ton. Nanti bulan Maret (2024) kita baru 3,5 juta ton sehingga hari ini ya memang pemenuhan kebutuhan beras nasional harus didukung dari pengadaan dari luar negeri. Confirm,” jelas Arief.

Importasi beras yang dilakukan pemerintah melalui penugasan Bapanas kepada Perum Bulog menurut Arief juga sangat terukur. Keseimbangan yang dijaga oleh pemerintah menjadikan harga di hulu atau di tingkat petani tidak jatuh meskipun impor beras dilakukan.

Adapun di tahun 2023 dari penugasan impor kepada Bulog sebanyak 3,8 juta ton beras, telah terealisasi sebesar 3,3 juta ton dan 500 ribu ton lainnya masih dalam perjalanan. Kemudian untuk 2024 penugasan impor sebesar 2 juta ton dan sudah dilakukan kontrak untuk 500 ribu ton beras di awal tahun ini.

“Bulog itu sudah punya cadangan pangan yang harus kita jaga terus-menerus di atas 1,2 juta ton,” terangnya.

Di tahun 2023, Bulog lanjut Arief telah menyalurkan beras sebanyak 2,6-2,8 juta ton atau hampir tiga kali lipat yang disalurkan tahun 2022.

Sementara hingga 27 Februari 2024, stok cadangan pangan pemerintah dalam komoditas beras tercatat total sebesar 1,3 juta ton. Sementara stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) masih di atas normal mencapai 34 ribu ton dan stok beras cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) di provinsi tercatat total sebesar 7,4 ribu ton. Pada saat yang sama Bulog juga melakukan upaya penyerapan yang bersumber dari produksi dalam negeri.

Sebagai pengemban tugas penanganan pangan pasca panen hingga ke hilir, Bapanas terus mengupayakan keseimbangan harga yang baik dan wajar dari tingkat petani sampai dengan konsumen. Salah satunya dengan menjalankan cadangan pangan pemerintah.

“Mau panen, mau tidak panen, mau apapun ya kita harus punya stok yang selalu available. Sehingga pemerintah itu sudah menugaskan Badan Pangan Nasional melalui Perpres 125 Tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah,” ucap Arief.

Perkuat cadangan pangan 

Cadangan pangan yang kuat diperlukan untuk melaksanakan berbagai program pemerintah, mencegah kelangkaan, dan meningkatkan ketahanan pangan.

Bapanas berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna memperkuat penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Agar BUMN bidang pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD dapat optimal memenuhi stok CPP sesuai penugasan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan pemberian subsidi bunga dengan plafon pinjaman maksimal Rp28,7 triliun kepada BUMN bidang pangan tersebut.

Subsidi bunga dengan kisaran 2% hingga 4,5% diterapkan melalui skema penjaminan atau tanpa penjaminan. BUMN pangan dapat menjalin kerja sama dengan HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah), dan juga bank swasta.

Dengan adanya kebijakan pembiayaan tersebut, BUMN bidang pangan dapat memperkuat perannya sebagai standby buyer dan offtaker terhadap produksi nasional. Saat panen raya, BUMN pangan akan menyerap harga petani dengan baik. Saat panen tertunda, BUMN pangan melalui penugasan Bapanas akan menjaga ketersediaan stok melalui pengadaan dalam dan luar negeri. Dengan begitu akan ada keseimbangan di hulu dan hilir.

“Kita ingin petani bisa tenang dan fokus untuk tingkatkan produksi dalam negeri, karena nanti hasilnya kita serap dengan harga yang baik,” ucap Arief.

Sebisa mungkin sebut Arief stok CPP diambil dari produksi dalam negeri. Namun apabila jumlahnya tidak mencukupi maka akan dilakukan importasi terukur sembari kementerian teknis terkait terus mendorong produksi dalam negeri. Adapun penugasan penyelenggaraan CPP kepada Perum Bulog dilakukan oleh Kepala Bapanas, sementara penugasan kepada ID FOOD dilakukan Kepala Bapanas melalui Menteri BUMN.

Terdapat 13 jenis komoditas yang dikelola sebagai CPP yakni beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan kembung.

Penyaluran stok CPP sendiri dapat dilakukan oleh BUMN pangan melalui operasi pasar umum, operasi pasar khusus, dan bantuan pangan APBN. Di samping itu, penjualan juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme komersial pada pasar umum dengan mengacu pada harga acuan, harga eceren tertinggi, atau di bawah harga rata-rata di pasar.

Stok CPP masing-masing komoditas lanjut Arief ditargetkan bisa mencapai 5-10% dari kebutuhan nasional agar dapat mengintervensi harga pasar.

Adapun stok CPP untuk komoditas beras hingga Februari 2024 tercatat mencapai 56% dari kebutuhan nasional bulanan yang sebesar 2,6 juta ton.

Beras SPHP dan bantuan pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengantisipasi berlanjutnya kenaikan harga beras di tingkat konsumen melalui penderasan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan kepada masyarakat lewat skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET sebesar Rp10.900 per kg.

Tak kurang dari 352 ribu ton beras SPHP telah disalurkan oleh Bulog melalui jaringan ritel nasional maupun daerah, baik retail modern maupun tradisional sepanjang Januari hingga akhir Februari 2024. Sementara pembelian beras di retail jelas Arief hanya dibatasi 2 pack atau 10 kg per konsumen karena memang diperuntukkan konsumsi rumah tangga.

“Beras yang yang dipakai untuk SPHP adalah beras pengadaan luar negeri. Dari beras kemasan 50 kilo akan di-pack atau dicetak per 5 kilo dengan kemasan SPHP. Lalu kita kirim. Prosesnya tak henti-henti. Kirim-cetak, kirim-cetak gitu ya,” tuturnya.

Beras intervensi pemerintah tersebut memang sangat diminati karena harga yang murah atau beras kategori medium. Namun, sesuai standar internasional beras tersebut berkualitas premium.

“Nah yang harus kita awasi sama-sama. Jangan sampai beras SPHP ini disalahgunakan misalnya dikemas ulang oleh oknum dan dijual lebih mahal,” ujar Arief mengingatkan.

Arief mengungkapkan saat ini 80% lebih beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) merupakan beras Bulog. Untuk mempercepat penyaluran ke konsumen, begitu container Bulog masuk, maka langsung diarahkan ke PIBC.

“Jadi, sebenarnya hari ini tidak kurang beras karena kita sudah mempersiapkan cadangan pangan pemerintah jauh-jauh hari,” ucapnya.

Langkah nyata lainnya dalam menjaga ketersediaan pangan dan melindungi daya beli masyarakat adalah melalui penyaluran bantuan pangan untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Bantuan pangan beras sudah dilakukan sejak Maret 2023 dan kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2024 yang terbagi dalam dua tahap yakni Januari hingga Maret, dilanjutkan April hingga Juni 2024. Namun pada 8 sampai dengan 14 Februari 2024 bantuan pangan dihentikan sementara untuk menghormati pelaksanaan pemilu dan pemutakhiran data.

Bantuan beras diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Jadi 22 juta KPM Itu kalau satu rumah tangga 3 sampai 4 orang itu kan artinya 60-80 juta orang sudah tercover dengan bantuan pangan yang dilakukan pemerintah,” katanya.

Data Bulog mencatat penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) dari Januari hingga Februari 2024 telah terealisasi sebanyak 330 ribu ton.

Tak hanya menjaga daya beli masyarakat, Arief juga mengakui penggelontoran bantuan pangan beras efektif menekan laju inflasi pangan utamanya beras. Bantuan pangan menurut Arief sangat dibutuhkan karena memang tekanan harga pangan dunia yang sedang tinggi. Harga beras di dunia yang sebelumnya hanya 460 USD per metrik ton, sekarang naik menjadi 630-670 USD per metrik ton. Begitupula dengan harga pupuk yang telah naik berkali lipat.  

“Impact daripada bantuan pangan yang diberikan itu sangat luar biasa di saat harga pangan memang tinggi,” ujar Arief.

Di samping bantuan pangan beras, APBN juga dimanfaatkan untuk memberikan bantuan penanggulangan stunting berupa daging ayam dan telur untuk keluarga risiko stunting (KRS) yang tercatat sebanyak 1,4 juta KRS.

Ekosistem pangan terintegrasi

Arief memandang ruang perbaikan masih luas dalam membangun ekosistem pangan nasional ke depan. Untuk itu Bapanas berfokus memperkuat sinergi dan integrasi hulu ke hilir. Bukan saja guna menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan, namun juga untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi buruk, serta mendorong penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

“Dorong dan tingkatkan produksi pangan dalam negeri, bangun pergudangan yang canggih, sehingga giat ekonomi pangan ada di Indonesia. Persiapan pangan yang memadai juga penting untuk mencapai generasi emas. Jadi, tadi produksinya di Indonesia, gizinya diperbaiki, pola pangan harapannya kita perbaiki,” tutur Arief.

Untuk itu, Bapanas sebut Arief tak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Baik kementerian/lembaga, sektor swasta, para petani, peternak, koperasi, gapoktan, dan seluruh pemda.

“Semua kementerian/lembaga terkait harus alert dengan tingkat ketepatan dan kecepatan dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan pangan,” pungkas Arief.