Dari APBN ke Masyarakat Indonesia: Manfaat Nyata Anggaran Kesehatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah selesai menjalankan tugasnya. Pada awal pelaksanaannya, APBN 2024 mematok proyeksi pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun (T), proyeksi belanja negara Rp3.325,1 T, serta target defisit APBN sebesar 2,29%. APBN 2024 telah difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung Visi Indonesia Maju 2045.
Di tengah situasi ekonomi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian sepanjang 2024, APBN bekerja keras meredam gejolak, melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal tetap sehat. APBN menjalankan peran sebagai shock absorber dengan penerapan kebijakan fiskal countercyclical dan program bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, bantuan sosial (PKH, Kartu Sembako, PIP, dan PBI JKN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi pupuk, subsidi dan kompensasi BBM, LPG, listrik, dan program-program untuk kesejahteraan rakyat lainnya.
Pada 6 Januari 2025, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Konferensi Pers APBN 2024 Kerja Keras untuk Kemajuan Bangsa yang berisi pemaparan kinerja APBN selama setahun terakhir. Menteri Keuangan dan tiga Wakil Menteri Keuangan menerangkan bagaimana APBN 2024 telah disalurkan melalui berbagai program dan apa saja manfaat yang diterima oleh masyarakat Indonesia.
"Seperti yang kita janjikan bahwa penyelesaian APBN 2024 ditutup dan kita akan sampaikan kepada publik dan ini juga sekaligus untuk akuntabilitas," Menkeu Sri Mulyani Indrawati membuka penjelasan. Ia menggarisbawahi bahwa kinerja APBN 2024 yang dipaparkan merupakan angka yang belum diaudit dan berdasarkan realisasi sementara hasil penghitungan Kemenkeu.
Pada akhir tahun, penerimaan negara masih tumbuh positif 2,1%. Nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan menjadi Rp16.162 dari sebelumnya sempat tertekan dan mencapai Rp16.421. Capaian angka tersebut memberikan dampak dan membuat APBN 2024 beroperasi dengan optimal.
"Temanya tetap sama, kerja keras melindungi masyarakat yang terus menerus. Memang suasana ekonomi dan geopolitik juga terus bergerak dinamis dan menjaga ekonomi kita tetap stabil dan tentu pada saat yang sama APBNnya sendiri harus tetap terjaga sehat. Karena di dalam suasana naik turun, dalam suasana terjadinya gejolak dan tekanan. Posisi yang diandalkan adalah APBN harus hadir melindungi masyarakat, melindungi ekonomi," tutur Menkeu.
Pendapatan negara tumbuh positif
Di tengah termoderasinya harga komoditas, pendapatan negara masih tumbuh positif. Realisasi sementara pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 T. Penerimaan perpajakan yang terdiri atas penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai mencapai Rp2.232,7T atau tumbuh 3,6% dibanding tahun lalu. Capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp579,5 T atau menembus 117% di atas target APBN, walau masih kontraktif dibanding tahun lalu.
Pada tahun 2024, penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 T atau tumbuh 3,5% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini diraih antara lain dipengaruhi volatilitas harga komoditas dan gejolak global. Penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2024 dipengaruhi kinerja ekspor-impor dan terjadi fenomena downtrading. Realisasi PNBP yang optimal di tengah termoderasinya harga komoditas, terutama ditopang oleh kinerja BUMN, inovasi layanan dan kinerja BLU yang semakin baik.
Dalam penjelasannya terkait raihan penerimaan negara, Menkeu Sri Mulyani mundur ke belakang sejenak menyegarkan ingatan tentang capaian penerimaan negara pada 2023 yang mencapai Rp2.783 T. Raihan luar biasa tersebut dipengaruhi oleh commodity boom atau kenaikan harga komoditas yang signifikan. Commodity boom yang telah terjadi sejak 2022 tersebut juga berhasil menekan angka defisit ke kisaran 1,61%.
“Namun, pada 2024 dan sebetulnya sebagian dari 2023 di kuartal terakhir, harga komoditas sudah mulai terkoreksi dan itu adalah kondisi exceptional berat, sangat berat. Namun, teman-teman di Pajak, Bea Cukai, dan PNBP tetap bisa menjaga sehingga pendapatan negara kita masih tumbuh dari tahun 2023 yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2022. Ini hal yang patut kita syukuri dan kita akan jaga terus dari sisi pendapatan negara,” ungkap Menkeu.
Melengkapi penjelasan Menkeu Sri Mulyani, Wamenkeu Anggito Abimanyu mengatakan bahwa capaian penerimaan perpajakan pada 2024 juga ditopang oleh kondisi perekonomian makro kita dan upaya-upaya administrasi perpajakan.
Sementara itu, belanja negara sepanjang 2024 terealisasi sebesar Rp3.350,3 T, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan belanja negara adalah alat shock absorber sekaligus agent of development. Indonesia menggunakan belanja negara sebagai shock absorber untuk mengelola perekonomian yang dibayang-bayangi oleh risiko ketidakpastian yang tinggi.
“Belanja negara juga adalah alat untuk menyalurkan transfer ke daerah yang mendorong kualitas layanan publik masuk ke dalam alokasi penerimaan di APBD. Ini melalui transfer ke daerah kita dan kita terus menguatkan kualitas belanja negara. Efisiensi terus kita cari. Fokus untuk program prioritas terus kita identifikasi dan sinergi antara belanja pusat dan belanja daerah terus kita pertajam,” tutur Wamenkeu Suahasil Nazara.
Wamenkeu Suahasil menyebut kebijakan belanja telah berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan yang kita lihat tadi. Menurutnya, APBN berhasil menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, menurunkan pengangguran, serta mengecilkan kesenjangan.
Manfaat langsung anggaran kesehatan
“Belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan belanja perlindungan sosial memberikan manfaat yang langsung diterima oleh warga negara Indonesia. Di bidang kesehatan, 96,7 juta warga kita menjadi penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Di bidang kesehatan, Wamenkeu Suahasil menerangkan total APBN 2024 yang manfaat langsungnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah Rp194,4 T. Angka ini naik dari sebelumnya terealisasi sebesar Rp185,5 T pada tahun 2023.
Program Penerima Bantuan Iuran dan Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) adalah salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan menjadi peserta PBI JKN, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan.
Selain pemanfaatan APBN 2024 sebesar Rp46,1 T untuk 96,7 peserta PBI JKN, APBN juga disalurkan untuk penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Untuk itu, pemenuhan tenaga kesehatan untuk mereka menjadi salah satu kebutuhan yang perlu dipenuhi pemerintah. Pemerintah menyalurkan Rp27,3 M untuk program ini. APBN juga digunakan untuk pemeriksaan sampel obat dan makanan, pemenuhan alat kontrasepsi, serta sosialisasi dan diseminasi pengendalian TBC.
Pemanfaatan lain anggaran kesehatan adalah untuk jaminan kesehatan bagi ASN, TNI, Polri, serta penerima pensiunan atau veteran. Untuk penyaluran melalui Transfer ke Daerah, APBN dimanfaatkan untuk pendanaan operasional Rp12,8 T untuk 10.072 Puskesmas serta bantuan operasional KB sebesar Rp3,2 T untuk 4.648 Balai Penyuluh KB.
Pemerintah terus mendorong penguatan layanan baik dari segi fasilitas pelayanan kesehatan maupun SDM kesehatan. Dari waktu ke waktu, APBN menunjukkan komitmen dalam mendukung kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dengan peran APBN, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia makin baik.
