Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Perang Tarif
Stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I 2025 tetap terjaga solid di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global akibat eskalasi perang dagang yang dipicu kebijakan tarif Amerika Serikat.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 secara virtual, Kamis (24/4).
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat kolaborasi demi menjaga resiliensi perekonomian Indonesia.
“Rapat (KSSK) menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan dari lembaga-lembaga anggota KSSK di dalam upaya untuk memitigasi potensi dampak rambatan faktor risiko global dan sekaligus meningkatkan upaya untuk memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri,” jelas Menkeu.
Imbas kebijakan tarif dan respons pemerintah
Pada triwulan I 2025, perang tarif yang dipicu kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global, tata kelola perdagangan, dan investasi antarnegara. Yang kemudian mendorong para pelaku usaha termasuk pemilik modal untuk menghindari risiko.
Aliran modal dunia mengalami pergeseran dari AS ke negara-negara dan aset safe haven. Sementara itu, aliran modal keluar dari negara-negara berkembang terus berlanjut sehingga menimbulkan perlemahan mata uang di berbagai negara berkembang.
Pengenaan tarif resiprokal oleh AS menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung, tidak hanya bagi stabilitas perekonomian negara target namun juga bagi perekonomian global.
Dampak langsung dapat berupa retaliasi atau kebijakan balasan dalam perdagangan internasional baik berupa tarif atau hambatan dagang lainnya. Seperti langkah retaliasi yang ditempuh oleh China terhadap AS dengan meningkatkan tarif impor hingga 125% sebagai balasan atas pengenaan tarif AS atas barang-barang China yang mencapai 145%.
Sedangkan dampak tidak langsung dari perang tarif meliputi gangguan rantai pasok global, kenaikan harga barang, penurunan ekspor, ketidakpastian investasi, serta memburuknya sentimen pelaku usaha terhadap prospek ekonomi.
Dalam perjalanannya, secara mengejutkan Presiden AS Donald Trump pada 9 April 2025 menunda tarif impor selama 90 hari untuk negara-negara yang tidak melakukan retaliasi. Hal tersebut menyusul timbulnya reaksi negatif di pasar saham global dan kekhawatiran akan terjadinya krisis keuangan.
Trump menunda penerapan tarif resiprokal terhadap 60 mitra dagang AS dan Uni Eropa (UE) yang sebelumnya berkisar 46% untuk Kamboja, 32% untuk Indonesia, dan 20% untuk negara anggota UE. Meskipun ada penundaan, tarif dasar sebesar 10% tetap berlaku untuk impor dari negara manapun. Penundaan itu juga tidak mempengaruhi tarif yang sudah terlebih dahulu diberlakukan Trump termasuk untuk baja, aluminium, mobil, dan suku cadang kendaraan, serta produk energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia secara domestik. Penundaan tarif resiprokal menambah ketidakpastian dalam perencanaan dan investasi lintas negara.
Dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS tersebut, Menkeu menuturkan Indonesia melakukan berbagai upaya diplomatik, termasuk negosiasi bilateral dan penyesuaian tarif bea masuk terhadap produk-produk selektif dari AS. Selain itu, pemerintah meningkatkan impor barang-barang strategis dari AS seperti migas, mesin, dan produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia.
Reformasi struktural juga dipercepat, seperti penyesuaian kebijakan non-tarif (TKDN, kuota impor, deregulasi pertek), dan penanggulangan banjir impor melalui trade remedies. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat daya saing nasional melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan lintas sektor.
“Berbagai kebijakan dan reform tersebut dilakukan di dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas kebijakan makro ekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN,” imbuh Menkeu.
Seiring dampak yang ditimbulkan oleh eskalasi perang tarif, International Monetary Fund (IMF) pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8% pada 2025, dan 3% pada 2026.
Menkeu menyatakan Indonesia akan terus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi dinamika perekonomian global. Kebijakan fiskal dan moneter juga akan terus diselaraskan guna memperkuat permintaan domestik.
Menkeu juga mengatakan Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi.
“Ke depan, ekonomi Indonesia akan berpeluang untuk terus tumbuh secara berkesinambungan,” ujar Menkeu.
Resiliensi ekonomi domestik
Performa ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah guncangan ekonomi global. Ekonomi Indonesia triwulan I 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama pertumbuhan yang utamanya didorong oleh belanja pemerintah dalam bentuk pembayaran THR, belanja sosial, serta berbagai insentif fiskal yang diberikan dalam kurun 3 bulan pertama 2025 dan menjelang Idulfitri 1446 H.
Sementara itu, investasi juga mengalami peningkatan ditopang keberlanjutan proyek strategis nasional (PSN ) dan keyakinan produsen. Hal tersebut nampak dari aktivitas manufaktur Indonesia yang melanjutkan tren ekspansif sejak Desember 2024. Per Maret 2025 PMI Manufaktur Indonesia tercatat berada pada level 52,4. Investasi khususnya nonbangunan tetap menunjang pertumbuhan ekonomi dari sisi suplai yang tercermin dari peningkatan impor alat berat dan mesin.
Dari sisi ekspor, ekspor Indonesia diperkirakan terus melanjutkan tren positif didukung kinerja ekspor nonmigas yang solid. Pada Maret 2025, ekspor komoditas terutama crude palm oil (CPO), besi dan baja, mesin dan peralatan elektronik meningkat signifikan.
Pemerintah juga secara aktif menjajaki potensi perluasan pangsa ekspor produk-produk unggulan Indonesia di pasar Asean Plus Three, BRICS dan Eropa.
Kinerja ini memberikan sinyal positif bagi prospek sektor manufaktur nasional ke depan dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang diwarnai perang tarif.
“Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap akan mencapai sekitar 5%,” ungkap Menkeu.
Di sisi moneter, dalam triwulan pertama 2025 nilai tukar Rupiah relatif stabil didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia (BI) di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar Rupiah per 27 Maret 2025 tercatat sebesar Rp16.560 per dolar AS.
Kendati demikian, nilai tukar Rupiah di pasar off shore (Non Deliverable Forward/NFD) sempat mengalami tekanan saat pasar domestik tutup selama libur panjang Idulfitri. BI merespons dengan melakukan intervensi berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York AS. Respons kebijakan tersebut membawa hasil positif tercermin dari pergerakan Rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp16.855 per Dolar AS pada 22 April 2025.
“Ke depan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik dan inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga baik,” ucap Menkeu.
Di samping itu, stabilitas ekonomi Indonesia yang terjaga juga tercermin dari inflasi yang tetap terkendali dalam sasaran target. Inflasi Maret 2025 tercatat sebesar 1,03% (yoy) dengan inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,48% (yoy) dan inflasi volatile food 0,37% (yoy).
“Ini merupakan hasil dari sinergi erat pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat daerah atau TPIP dan TPID melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau GNPIP,” ucap Menkeu.
Sementara itu, sejalan berakhirnya implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya listrik 2.200 VA ke bawah, komponen harga diatur pemerintah (administered price) mengalami deflasi sebesar 3,16% (yoy), tidak sedalam bulan sebelumnya yang mencapai 9,02%.
Pemerintah memperkirakan ke depan inflasi tetap terjaga baik didukung kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, digitalisasi, serta sinergi pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi.
Proyeksi inflasi untuk 2025 dan 2026 tetap dalam sasaran 2,5% ±1%, dengan ekspektasi inflasi yang masih terjangkar dan stabil.
Walaupun pasar keuangan global bergejolak, kinerja pasar surat berharga negara (SBN) Indonesia tetap terjaga. Yield SBN tenor 10 tahun sempat naik ke level 7,8% pada awal April 2025 pasca libur Lebaran, namun kembali turun ke 6,98% pada 22 April.
Investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp12,78 triliun, meski proporsi kepemilikan mereka sedikit menurun dari 14,3% menjadi 14,25%. Stabilitas pasar SBN turut didorong oleh ekspektasi inflasi yang rendah dan prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang positif.
APBN sebagai peredam guncangan
Kinerja APBN triwulan I 2025 mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat. Defisit anggaran sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43% dari PDB masih dalam batas aman. Sementara itu, keseimbangan primer mencatatkan surplus Rp17,5 triliun dan posisi kas negara menunjukkan SILPA sebesar Rp145,8 triliun.
Pendapatan negara dan hibah mencapai Rp516,1 triliun atau 17,2% dari target APBN. Sementara belanja negara telah direalisasikan sebesar Rp620,3 triliun atau 17,1% dari pagu APBN dengan tren menguat pada bulan Maret.
Penerimaan pajak meningkat signifikan mencapai Rp400,1 triliun, atau 16,1% dari target didukung berbagai perbaikan administrasi perpajakan yang berjalan on track. Adapun penerimaan pajak bulan Maret mencapai Rp134,8 triliun, menunjukkan rebound dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp98,9 triliun.
“Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak menunjukkan perekonomian Indonesia serta daya beli konsumen masih tetap kuat secara umum,” kata Menkeu.
Sementara itu, pemerintah pusat telah merealisasikan belanja sebesar Rp413,2 triliun atau 15,3% dari target APBN dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp207,1 triliun atau 22,5% dari target APBN.
Pemerintah memanfaatkan belanja secara efektif untuk menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan kompensasi energi, diskon tarif listrik, belanja perlindungan sosial seperti PKH, sembako, PIP, dan JKN, serta insentif fiskal sektor-sektor padat karya.
Realisasi pembiayaan tetap sesuai yang direncanakan atau on track yaitu mencapai Rp250 triliun atau 40,6% target APBN 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp270,4 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar minus Rp20,4 triliun. Pembiayaan utang sebagian besar berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp282,6 triliun dan pinjaman (neto) sebesar minus Rp12,3 triliun.
“Pembiayaan utang akan terus dilaksanakan secara hati hati dan terukur dengan memperhatikan outlook dari defisit APBN serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan tentu mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan resiko utang,” jelas Menkeu.
Menkeu menuturkan pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen peredam guncangan (shock absorber) sekaligus mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan. Termasuk sejumlah insentif yang dijalankan dan berhasil mendorong konsumsi domestik, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi di triwulan I 2025.
Pemerintah terus fokus menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat yang dilakukan antara lain melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan, subsidi dan kompensasi energi, penyaluran berbagai bantuan sosial, program kredit usaha rakyat (KUR), serta dukungan sektor perumahan.
Sementara itu, untuk mendukung strategi pembangunan jangka panjang, pemerintah melakukan penguatan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan program prioritas seperti pemberian makan bergizi gratis (MBG), pembangunan sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Akselerasi penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) juga terus dilanjutkan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.
