Jaga Inflasi Untuk Capai Target Pertumbuhan
Pemerintah dalam APBN 2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memandang optimis target tersebut mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan oleh beberapa lembaga keuangan dunia seperti World Bank, OECD, dan IMF akan meningkat dibandingkan dengan proyeksi tahun 2023.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan untuk tahun depan cukup konvergen di rentang 4,9-5,1%,” tutur Josua dalam acara Media Gathering Kementerian Keuangan di Cianjur Jawa Barat, Senin (25/9).
Menurut Josua membaiknya pertumbuhan ekonomi global menjadi modal dasar perbaikan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, khususnya negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Jadi dengan asumsi 5,2% tersebut masih bisa tercapai. Setidaknya pertumbuhan konsumsi rumah tangga minimal 5% agar secara keseluruhan pertumbuhan ekonominya di atas 5%,” ungkap Josua.
Konsumsi dan investasi masih menjadi penopang utama PDB Indonesia.
Karena itu, di sisi konsumsi misalnya sangat penting untuk pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat khususnya di tengah meningkatnya harga komoditas pangan global.
Josua juga mengapresiasi langkah-langkah mitigasi inflasi yang selama ini dilakukan pemerintah sehingga inflasi domestik kenaikannya relatif lebih rendah dibanding negara-negara maju. Dia menambahkan, inflasi harga diatur pemerintah yang hingga saat ini relatif terjaga stabil akan dapat menahan laju inflasi berada di bawah level 3%.
Adapun pemerintah menargetkan inflasi tahun 2024 sebesar 2,8%.
Pada APBN 2024 pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp108,8 triliun untuk ketahanan pangan yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp89,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp19,2 triliun.
Menurut Josua yang menjadi tantangan ke depan, inflasi domestik akan dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi memuncak selama 6 hingga 9 bulan dari puncak terjadinya El Nino.
“Khususnya untuk beras, dari puncak El Nino, akan meningkat 6 sampai dengan 9 bulan. Sehingga ada kemungkinan tren inflasi memuncak di pertengahan tahun depan. Karena kan ada penyesuaian waktu dari puncak El Nino kepada inflasi pangan itu sendiri,” jelas Josua.
Sementara Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Abdurohman menyampaikan inflasi Indonesia masih terjaga moderat hingga Agustus 2023 di level 3,27%. Adapun bobot harga beras terhadap inflasi sebesar 3,3%.
Sejak Januari 2023 Abdurohman menjelaskan pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) telah mengantisipasi pergerakan harga beras tersebut. Stok beras Bulog ditingkatkan, per 15 September tercatat hampir mencapai 1,5 juta ton. Operasi pasar juga terus dilakukan dengan menggunakan stok beras tersebut.
“Berdasarkan forecast hingga Agustus 2023, inflasi Indonesia akan berada di level 3,05 hingga 3,01%. Meskipun ada tekanan El Nino, namun dengan kondisi stok beras, kemudian efektifitas dari sinergi pemerintah pusat, daerah, maupun BI, dan TPIP (Tim Pengendali Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang secara reguler berkoordinasi akan mampu menjaga inflasi di sisi pangan,” terang Abdurohman.
Di lain sisi, menyoroti risiko volatilitas harga minyak mentah global, yang juga berpotensi mempengaruhi inflasi, Abdurohman mengatakan APBN akan tetap menjadi shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat.
Sementara Josua memprediksi harga minyak mentah global masih akan cukup stabil di bawah 100 dolar AS per barel karena adanya potensi pelemahan ekonomi global di semester 1 tahun 2024 sehingga akan menjadi dasar penurunan suku bunga global. Adapun pemerintah memproyeksi harga minyak/ICP di kisaran 82 dolar AS per barel.
“Dari sisi asumsi makro tetap mencerminkan optimisme, pemerintah ingin memberikan optimisme kepada seluruh pelaku ekonomi, masyarakat,” pungkas Josua.
