Mengolah Agenda Jadi Solusi Nyata

Tahun 2020 dan 2021 terasa mencekam akibat pandemi COVID-19 yang merajalela. Tahun 2022 yang sebentar lagi hadir membawa cahaya harapan akan pulihnya dunia. Saat ini pemulihan global telah terjadi meski belum merata di berbagai negara. Sebagian negara berkembang dan miskin memiliki hambatan dalam akses dan kecepatan vaksinasi. Ekonomi dunia pun masih merasakan imbas pandemi.

Indonesia berkesempatan untuk berkontribusi dalam upaya membantu negara-negara di dunia keluar dari jerat pandemi. Tahun depan, Indonesia mengemban tugas sebagai Presidensi G20. Ini adalah sejarah baru bagi Indonesia, karena penunjukan tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak pembentukan G20 pada 1999.

“Dalam sejarahnya, G20 memang berkontribusi menangani masalah ekonomi berbagai wilayah di dunia. Forum ini menjadi forum yang sangat efektif menyelesaikan permasalahan global seperti krisis keuangan yang dimotori oleh negara-negara perekonomian terbesar di dunia. Tahun 2022 akan menjadi sejarah baru bagi kiprah G20 dengan presidensi Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara agar terjadi pemulihan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam rilis siaran pers BKF.

Sebagai pemegang Presidensi G20, Indonesia memiliki kewenangan untuk menyusun agenda-agenda prioritas, baik pada jalur sherpa (sherpa track) maupun jalur keuangan (finance track). Indonesia akan berupaya untuk memastikan tercapainya diskusi yang menghasilkan solusi nyata atas berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dunia saat ini.

Stah Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra menjelaskan, tantangan global yang sekarang sedang mengemuka ialah mengenai bagaimana pemulihan ekonomi global bisa selaras, inklusif, dan lebih cepat.

“Harus ada penanganan kesehatan yang profesional dan cepat. Negara maju sangat advance penanganan kesehatannya. Pemulihan ekonominya juga sudah berlangsung dan tumbuh sangat baik. Tetapi negara-negara berkembang dan negara-negara low income atau miskin itu masih berat. Jadi mereka masih perlu banyak bantuan,” Wempi menambahkan.

Menurut Wempi, kepentingan negara berkembang akan masuk di agenda prioritas karena Indonesia merupakan bagian dari negara berkembang di G20. Dengan kewenangan yang dimilikinya selaku penyelenggara, Indonesia akan memasukkan agenda-agenda yang menjadi solusi nyata dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia.

“Agenda tersebut misalnya bagaimana bantuan kepada negara-negara berkembang dan negara miskin, bagaimana penanganan kesehatan misalnya masalah vaksinasi, penyediaan obat-obat terapeutik, kemudian alat-alat diagnostik, itu juga dibantu di sana,” tutur Wempi.

Persiapan penyelenggaraan

Wempi memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan hingga sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai rencana. “Dalam penyelenggaraan ini sudah ada panitia nasionalnya,” terangnya.

Kepanitiaan nasional Presidensi G20 melibatkan sejumlah kementerian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri akan mengoordinasikan bahasan sherpa track. Sementara itu, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengoordinasikan bahasan finance track.

Penyelenggaraan G20 di Indonesia juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang akan mengoordinasikan dukungan penyelenggaraan acara serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani bidang komunikasi dan media. Wempi menjelaskan bahwa panitia nasional telah memetakan penganggarannya, menyiapkan venue, serta berbagai hal teknis lainnya.

“Bahkan yang termasuk yang sangat teknis seperti airport hospitality, masalah-masalah VIP handling, kemudian masalah protokol kesehatan di lokasi, sebelum berangkat, ataupun nanti paska acara,” bahas Wempi detail.

Ia menyebut bahwa Indonesia sangat hati-hati dalam menyelenggarakan pertemuan G20 tahun depan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kementerian Kesehatan juga telah memetakan sejumlah negara yang memiliki positivity rate kasus COVID-19 di atas 5 persen yang akan ikut serta dalam rangkaian pertemuan G20 dan mengatur bagaimana protokol kesehatan sedari awal keberangkatan.

“Protokol kesehatan pada saat keberangkatan dari negara yang bersangkutan, apakah dengan tes PCR dan vaksin penuh. Kemudian begitu sampai ke Indonesia, kita juga memberikan treatment yang sama, apakah dengan tes PCR atau antigen. Ada bubble system dan penanganan yang lain. Itu semua sudah disiapkan,” terang Wempi.

Indonesia berupaya untuk mengantisipasi berbagai hal agar rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman dan lancar. Rangkaian pertemuan G20 akan dimulai dari bulan Desember 2021 sampai dengan Oktober 2022.

“Semua pertemuan sudah dipetakan. Totalnya lebih-kurang ada 60 pertemuan, yakni 25 pertemuan dari finance track, dan sisanya bisa berkembang yang sifatnya sherpa track,” ujar Wempi. Ia berharap seluruh agenda pertemuan, mulai dari level Deputi, Menteri, hingga Konferensi Tingkat Tinggi yang dihadiri oleh para Kepala Negara dapat berjalan lancar.

Recover together, recover stronger

Dalam Presidensi ini, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger atau Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Melalui tema tersebut, Indonesia berupaya untuk menyampaikan pesan kepada dunia internasional bahwa dalam kondisi pandemi ini pemulihan ekonomi global sebaiknya dilakukan bersama-sama.

“Kalau tidak bersama-sama, nanti timpang. Negara maju biasanya sudah lebih dulu pulih karena kapasitas penanganan kesehatan sudah jauh lebih baik. Mereka lebih cepat pulih,” ungkap Wempi. Ia berpendapat negara-negara di dunia wajib saling membantu sesuai dengan kapasitas negara masing-masing dengan dikoordinasikan dalam forum G20.

Tema tersebut juga mengandung pesan tentang resiliensi. Sebelum krisis keuangan global tahun 2008-2009, forum G7 lebih berperan dalam koordinasi perekonomian global. Namun, begitu muncul krisis keuangan global, jumlah anggota forum tersebut yang hanya 7 negara dirasakan kurang berperan optimal. Untuk itu, pada tahun 2008 untuk pertama kalinya G20 mengadakan pertemuan guna memperkuat koordinasi dalam perekonomian global.

“Jadi ada monitoring bersama, ada program resiliensi bersama untuk menguatkan resiliensi perekonomian global. Ada juga program untuk menunjang atau mendorong produktivitas negara-negara lain, bukan hanya anggota G20, termasuk program bersama untuk membantu negara-negara miskin dalam konteks penanganan utang,” jelas Wempi.

Recover Together, Recover Stronger juga memberikan pesan kuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. “Pertumbuhan yang lebih seimbang antarnegara, supaya kita lebih kuat,” tegas Wempi.

Jaga fokus

Dalam wawancara dengan Media Keuangan, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Co-chair T20 Indonesia, Yose Rizal Damuri menilai bahwa pemilihan tema G20 untuk tahun depan sudah selangkah lebih maju dibanding tema yang diangkat dalam pertemuan G20 di Italia tahun ini.

"Kita mengakui bahwa kita masih krisis dan butuh recovery. Recovery yang mana? Yang lebih kuat, yang stronger, dan recovery yang together atau bersama-sama, bukan recovery pada satu atau dua negara saja," ujar Yose.

Namun demikian, Yose menyebut Indonesia akan menghadapi tantangan dalam menjaga fokus dari berbagai agenda pembahasan supaya tetap mengerucut pada pembahasan mengenai recovery dan krisis.

“Apalagi kalau kita lihat banyak negara maju yang mungkin sudah menganggap bahwa pemulihan ekonomi itu sudah di depan mata, jadi mereka berpikir lebih baik kita kembali lagi membicarakan agenda-agenda yang di luar dari krisis,” tuturnya. Padahal, menurutnya, banyak negara berkembang dan negara miskin yang bahkan belum mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan dengan baik. Ia mendorong Indonesia untuk harus bisa menjaga fokus agenda pembahasan.

Menanggapi hal tersebut, Wempi menjelaskan bahwa Indonesia akan berupaya keras untuk menjaga fokus agenda pembahasan. Penyelenggaraan G20 di Italia juga mengalami tantangan yang sama dan sudah menjadi perhatian dan pembelajaran bagi Indonesia.

“Kita mempunyai beberapa vehicles dalam forum G20. Dalam konteks finance track, semua isu akan dibahas dulu di level Deputi atau Eselon I. Kita akan membahas isu dengan dibantu satu level lagi yang namanya Working Group,” jelas Wempi.

Isu yang menjadi perhatian Indonesia dan legacy dari presidensi sebelumnya akan dibahas di level Working Group, lalu hasilnya dieskalasi ke tingkat Deputi untuk mendapat konsep kesepakatan.

“Di atasnya, ada level Menteri dan Gubernur Bank Sentral. Ini levelnya lebih strategis untuk mengkoordinasikan kira-kira bagaimana sinkronisasi pembahasan isu tadi dengan gerak langkah para menteri di level global. Jadi, tidak boleh ada yang keduluan, tidak boleh juga ada yang belakangan,” tutur Wempi.

Jika ada isu lain yang lebih strategis atau tidak dapat diselesaikan di level Deputi dan Menteri, isu tersebut dapat dibawa ke pertemuan level atasnya, yakni level Leaders. Di penghujung rangkaian kegiatan akan berlangsung pertemuan level Leaders yang dihadiri oleh para kepala negara. “Biasanya level ini lebih kepada political commitment,” terang Wempi. Pada akhir pertemuan G20 inilah akan didapat kesepakatan final atas isu-isu prioritas yang telah dibahas.

Sebagai pemegang Presidensi G20, negara-negara di dunia meminta dan mengharapkan Indonesia mampu menjadi penengah terhadap berbagai isu yang acapkali menjadi bahan perdebatan berbagai negara, seperti penanganan kesinambungan utang, transisi energi, dan kesehatan.

“Indonesia dianggap lebih netral sehingga banyak sekali yang menawarkan bantuan, baik dari negara maupun organisasi internasional, supaya kita membawa pesan sebagai Presidensi ini. Bukan hanya untuk kepentingan Indonesia, melainkan kepentingan semua negara G20, termasuk juga kepentingan negara berkembang dan miskin,” ujar Wempi.

Forum G20 diyakini memiliki peran besar dalam upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi global. Indonesia diharapkan mampu menunjukkan performa terbaik dalam penyelenggaran pertemuan G20 tahun depan. Keberhasilan penyelenggaraan akan memberi dampak positif tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.

“Banyak concrete projects yang bisa menjadi benefit nyata buat Indonesia dan masyarakatnya,” pungkas Wempi.