KEM PPKF 2024, Fondasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi

Wawancara
1 Juni 2023
OLEH: Resha Aditya Pratama
KEM PPKF 2024, Fondasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi

 

Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2024. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 semakin membaik di tengah tantangan perekonomian global dan tantangan pemilu di tahun depan. Komponen apa yang membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 semakin baik? Simak petikan wawancara Media Keuangan Plus dengan pengamat ekonomi, Josua Pardede, berikut ini.

Bagaimana pandangan Bapak mengenai ekonomi Indonesia di tahun 2024?

Dari KEM-PPKF 2024, kita melihat bahwa berbagai tantangan dari sisi global masih akan tetap kita hadapi. Salah satunya adalah terkait ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut dan juga ada indikasi kembali ataupun mulai memanasnya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tentunya kita melihat bahwa (kondisi) geopolitik tersebut mendorong kebijakan forward looking dari berbagai negara. Secara khusus, itu juga akhirnya berdampak pada penurunan volume perdagangan global serta berpotensi down side risk-nya adalah dengan pertumbuhan ekonomi global yang mungkin masih akan terbatas.

Tetapi kita melihat bahwa kondisi fundamental kita terus membaik dengan kondisi di kuartal I tahun 2023 ini pun kita masih mencatatkan pertumbuhan di atas 5%. Dan kalau kita melihat dari berbagai komponen sisi pengeluaran dan sisi lapangan usaha menunjukkan tren yang cukup resilien. 

Kami melihat bahwa dari sisi asumsi makro secara umum masih mengindikasikan optimisme. Ini saya pikir penting sekali. Kita membangun optimisme dari pelaku ekonomi, bukan hanya konsumen, pelaku-pelaku usaha, tetapi juga pemerintah. 

Yang harus kita cermati adalah terkait dengan normalisasi harga komoditas global. Sekalipun dari berbagai proyeksi dari lembaga internasional, baik World Bank dan juga OECD disebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun depan itu sedikit lebih meningkat dibandingkan dengan tahun ini. Namun demikian, sejalan dengan kondisi normalisasi dari harga komoditas global, baik kelapa sawit dan juga batu bara, tentunya ini akan turut mempengaruhi kinerja perekonomian dunia termasuk kinerja perdagangan internasional Indonesia.

Kedua komoditas tersebut adalah dua komoditas ekspor utama Indonesia. Sehingga memungkinkan bahwa sekalipun ada optimisme di sana, namun ada beberapa tantangan yang harus kita cermati juga. Beberapa persoalan struktural juga harus kita benahi terkait investasi. Karena untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan dan yang lebih meningkat lagi, kita perlu mendorong transparansi ekonomi dalam ekonomi kita. Secara khusus bagaimana supaya investasi ini diarahkan pada sektor-sektor yang produktif, yang padat karya sehingga harapannya akan bisa meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan produktivitas ekonomi kita sendiri.

 

Tahun 2024 menjadi tahun politik di mana ada prediksi yang mengatakan bahwa setiap kali tahun politik itu investasi juga menurun, bagaimana tanggapan Bapak mengenai prediksi tersebut?

Tentunya kita melihat ini sebagai fenomena yang beberapa kali terjadi. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi sebagian besar negara berkembang yang mana dinamika politiknya cukup dinamis. Tentu memang akan ada kekhawatiran dari para investor, secara khusus saya mungkin mengerucut kepada investor asing.

Namun demikian, kalau kita melihat perkembangan kondisi keberlangsungan dari Pemilu sejak 2004, 2009, 2014, dan 2019 secara umum kondisi politik pada saat pelaksanaan Pemilu cenderung berjalan dengan aman dan baik. Artinya ini tidak sampai mempengaruhi optimisme secara berlebihan dari sisi perspektif investor, khususnya investor domestik yang mestinya melihat momentum lebih baik lagi dibandingkan dengan investor asing.

Tapi memang kita mencermati bahwa dampak dari Pemilu tentunya akan memberikan dampak sementara atau temporer pada wacana wait and see dari investor asing. Itu biasanya satu Kuartal sebelum pelaksanaan Pemilu. Namun pada saat nanti Pemilu, jika hasil pemilu sudah keluar dan hasil pelaksanaan Pemilu juga kampanye berjalan dengan aman, stabilitas politik juga terjaga, biasanya investasi asing pun juga akan masuk kembali.

Secara umum dampak dari Pemilu ini bukan hanya di investasi, justru malah akan positif pada sisi konsumsinya. Karena dengan pelaksanaan Pemilu tentunya kita melihat bahwa akan ada penyerapan dari sisi belanja kampanye misalnya dari partai politik yang juga bisa menggerakkan perekonomian di daerah. Ada sisi positif dari sisi konsumsi, namun dari sisi investasi asingnya cenderung agak tertahan sedikit. Namun nanti pada saat Pemilu selesai dan juga harapannya berjalan dengan aman, baik, dan stabilitas politik tetap terjaga, kami melihat investasi di tahun depan kita harapkan tetap terjaga dengan kondisi di mana kondisi ekonomi globalnya pun juga diharapkan sedikit membaik juga di tahun depan.

 

Terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,3-5,7%, apakah menurut Bapak optimis terhadap target tersebut?

Saya melihat dari sisi asumsi pertumbuhan ekonomi di KEM-PPKF 2024 di mana dalam rentang 5,3% sampai dengan 5,7% masih tetap feasible. Namun tentunya membutuhkan ekstra kerja dari pemerintah. Dalam hal ini, bagaimana menjaga momentum pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih merupakan pendorong utama dari perekonomian kita, lebih dari 50%. Ini harus tetap di fokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga, juga upaya untuk bisa mendorong penurunan angka kemiskinan, stunting, dan juga melanjutkan program bansos bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Yang kedua dari sisi investasinya. Bagaimana kita menjaga momentum investasi yang beririsan dengan pelaksanaan Pemilu. Ini juga menjadi salah satu challenge. Di sisi lain, misalnya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini pun juga harus kita kawal sehingga nantinya akan ada optimisme. Pada saat hasil pemilu sudah keluar dan juga ada kepastian hukum dari Undang-Undang Cipta kerja dan (aturan) turunannya, peraturan pelaksana turunannya, harapannya investasi akan kembali meningkat lagi. Tapi tentunya, kami melihat dengan kondisi tantangan global, dari sisi feasibility-nya mungkin masih akan mendekati batas bawah dari target ataupun dari asumsi KEM-PPKF 2024 tersebut.

 

Pemerintah bersama BI menargetkan tingkat inflasi Indonesia dikisaran angka 1,5-3,5%, bagaimana menurut pandangan Bapak?

Terkait inflasi pun juga saya melihat bahwa optimis akan kembali dalam target sasaran inflasinya. Karena kita melihat bahwa inflasi sampai dengan akhir tahun ini pun juga akan kembali normal. Artinya, setelah ada penyesuaian harga BBM di tahun lalu, tepatnya di bulan September 2022, dampak dari penyesuaian harga BBM tersebut akan hilang di tahun ini sehingga inflasi akan cenderung kembali lagi dalam target sasaran inflasi pemerintah dan Bank Indonesia. Sehingga untuk mencapai 1,5 sampai 3,5% berdasarkan asumsi KEM-PPKF tersebut, kami melihatnya reliable dan juga feasible untuk bisa tercapai.

Tentunya ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi  misalnya di semester kedua tahun ini adalah dengan potensi El Nino yang biasanya akan mendorong supply untuk bahan kebutuhan pokok, terutama beras, sehingga ini harus kita antisipasi. Namun demikian, dengan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pusat dan daerah, kami tetap meyakini bahwa inflasi di tahun 2024 akan tetap terkendali. Sehingga ia menjadi salah satu prasyarat untuk bisa memastikan bisa mendukung momentum pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga tahun depan karena konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama dari perekonomian kita.

 

Belanja pemerintah berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, bagaimana pengelolaan APBN di tahun depan menjelang masa transisi pemerintahan?

Terkait dengan belanja, kita tahu bahwa karena tadi asumsinya bahwa akan ada normalisasi dari harga komoditas sehingga tentunya penerimaan negara pun juga menjadi salah satu hal yang menantang di tahun depan karena harga komoditas terus mengalami normalisasi. Namun demikian dari sisi belanjanya, kita berharap bahwa bagaimana better spending. Semangat better spending ini artinya peningkatan produktivitas dan juga kualitas dari spending yang harus tetap dipertahankan. Misalnya, belanja-belanja prioritas untuk infrastruktur, khususnya proyek strategis nasional (PSN) ataupun misalkan infrastruktur dasar, termasuk juga pembangunan IKN, dan juga pelaksanaan Pemilu 2024.

Selain itu, penyaluran bansos subsidi ini juga harus tepat sasaran. Program-program perlinsos lainnya juga harus ditingkatkan artinya ketepatan dan juga efektivitasnya harus kita tingkatkan.  Harapannya sekalipun menjadi tantangan dari sisi penerimaan perpajakan, namun belanjanya kita harapkan tetap produktif sehingga defisit pun juga kita harapkan akan tetap terjaga di bawah 3% sesuai dengan asumsi sementara di KEM-PPKF 2024.

 

Tahun depan ditargetkan jauh lebih rendah untuk defisit, apakah langkah tersebut sudah cukup antisipatif untuk memproyeksi situasi tahun depan?

Dengan kondisi ketahanan fiskal yang ada, pengelolaan utang (pemerintah) pun sangat prudent. Kalau kita lihat postur utang didominasi oleh penerbitan surat berharga negara (SBN). Artinya utang bilateral atau luar negeri pun juga relatif terjaga. Artinya, dampak dari risiko global pun juga sebenarnya rambatan ke kondisi fiskal kita relatif terbatas ataupun marjinal.

Untuk perhitungan utang pun, kita meyakini bahwa pemerintah akan terus tetap prudent, dalam hal penerbitan SBN ataupun penerbitan utang sendiri ya. Yang terpenting adalah bagaimana untuk bisa men-generate atau pun bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif.

Artinya, kita melihat dari evaluasi beberapa tahun terakhir ini. Di tengah pandemi dan juga mulai tahun ini, pengelolaan utang bahkan defisit APBN Pemerintah di tahun 2022 sudah kembali di bawah 3% atau lebih cepat daripada perkiraan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia bisa didorong cepat, lebih cepat dari negara lain di dunia. 

Dari sisi pengelolaan utang pun, kita sangat produktif. Artinya, kita sangat pruden. Kondisi ini akan bisa memastikan bahwa pengelolaan utang pun juga ke depannya akan tetap terjaga sehingga ini akan berimplikasi pada iklim investasi yang tetap baik. Harapannya kita bisa mendapatkan rating upgrade dari lembaga pemeringkat internasional.