Kondisi Ekonomi Indonesia dan Kinerja APBN Mei 2025
Situasi ekonomi global saat ini masih sarat dengan ketidakpastian dan berbagai risiko yang saling berinteraksi. Kebijakan moneter negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memasuki fase pengetatan dengan menaikkan suku bunga secara agresif guna meredam tekanan inflasi yang melonjak pasca pandemi Covid-19. Dalam situasi ini, Presiden Trump kembali melakukan gebrakan dengan mengajukan undang-undang terkait stimulus ekonomi dan kebijakan perpajakan yang dikenal sebagai “One Big Beautiful Bill”. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Namun demikian, langkah ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya defisit hingga $3 triliun dalam 10 tahun ke depan.
“Legislasi itu masih berjalan. Namun reaksi market sudah kita ikuti dan tentu ini berimbas kepada seluruh dunia karena bagaimanapun Amerika Serikat adalah negara terbesar di dunia dengan currency dolarnya digunakan dalam transaksi yang cukup luas di seluruh dunia. Jadi ini adalah perkembangan yang harus kita terus hadapi dan kita akan pantau dan waspadai,” ujar Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers APBN Kita Mei 2025 di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan.
Sementara itu, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih dalam tahap negosiasi yang kompleks. Tarif impor yang sebelumnya sangat tinggi, di mana Amerika mengenakan tarif 145 persen terhadap produk Tiongkok yang kemudian dibalas Tiongkok dengan tarif 125 persen terhadap produk Amerika Serikat, saat ini telah disepakati untuk diturunkan masing-masing menjadi 30 persen dan 10 persen, meski negosiasi penuh belum selesai.
“Hubungan Amerika dengan RRT, terutama berkaitan dengan negosiasi dagang dan bagaimana kemungkinan terjadinya kesepakatan di antara kedua negara yang tentu akan mempengaruhi berbagai perkembangan perdagangan dan investasi dunia,” jelas Menkeu.
Dalam Seri Analisis Makroekonomi yang diterbitkan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, Ekonomi LPEM FEB UI menyampaikan bahwa meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut mendorong arus modal masuk ke pasar saham Indonesia.
“Pada tanggal 14 Mei, hari pertama pasar dibuka setelah libur panjang akhir pekan dan dua hari setelah AS dan Tiongkok sepakat untuk mengurangi tarif secara drastis atas barang satu sama lain selama periode awal 90 hari, arus modal masuk tercatat ke pasar saham Indonesia. Pada hari itu, arus masuk mencapai USD0,17 miliar dan meningkat menjadi total USD0,31 miliar antara tanggal 14 Mei dan 16 Mei,” tulis Riefky.
Dampak nyata dari ketidakpastian dan tekanan global ini terlihat pada harga komoditas utama. Harga minyak mentah dunia turun tajam ke level sekitar US$65,3 per barel, jauh di bawah asumsi APBN sebesar US$82 per barel. “Harga minyak sangat dipengaruhi oleh suasana geopolitik maupun outlook dari proyeksi perekonomian global yang melemah,” jelas Menkeu. Sementara itu, komoditas lain seperti batu bara, tembaga, dan nikel juga mengalami fluktuasi yang berdampak pada penerimaan negara.
Menkeu menambahkan bahwa Rupiah mengalami depresiasi sekitar 1,6 persen year to date pada akhir April 2025, meski ada apresiasi yang terjadi setelah pengumuman penurunan tarif Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurut Riefky, apresiasi ini didorong oleh meredanya ketegangan perdagangan, meskipun masih belum dapat dipastikan apakah hal ini akan bersifat sementara.
Kebijakan moneter juga mencerminkan respons beragam terhadap ketegangan perdagangan dan prospek ekonomi. Federal Reserve AS memutuskan mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25 -4,50 persen dengan alasan potensi inflasi yang masih membayangi. Sebaliknya, European Central Bank (ECB) dan Bank of England menurunkan suku bunga masing-masing menjadi 2,4 persen dan 4,25 persen untuk meredam perlambatan pertumbuhan ekonomi di Eropa. Di sisi lain, Bank Sentral Tiongkok berupaya memberikan stimulus dengan menurunkan suku bunga sebesar 10 basis poin dan cadangan wajib bank (reserve requirement ratio) sebesar 50 basis poin, bertujuan mengatasi tekanan akibat tarif AS yang berpotensi melemahkan ekonominya.
Ekonomi Indonesia Tumbuh Stabil dan Kinerja APBN Surplus di Tengah Tantangan Global
Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan yang relatif stabil. Kuartal pertama 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,87 persen (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sebesar 54,5 persen.
“Ekonomi Indonesia yang tumbuh di 4,87 persen tadi didukung oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu 54,5 persen dari total GDP kita yang masih terjaga mendekati 4,9 atau bahkan 5 persen. Jadi, kalau kita bicara tentang pertumbuhan konsumsi, kita lihat dari empat kuartal berturut-turut ada di level yang cukup tinggi atau empat tahun berturut-turut di kuartal satunya dibandingkan posisi 2022, 2023, dan 2024 itu relatif stabil di sekitar mendekati 5 persen,” papar Menteri Keuangan.
Sementara itu, dalam laporannya Riefky menyatakan bahwa ekonomi Indonesia yang tumbuh 4,87 persen (yoy) pada triwulan-I tahun 2025 ini melambat dari 5,02 persen (yoy) pada triwulan-IV tahun 2024. Pendorong utama perlambatan ini adalah melemahnya konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama PDB Indonesia.
“Perlambatan ini terjadi terlepas dari momentum musiman yang biasanya terkait dengan periode Ramadan, di mana pada tahun-tahun sebelumnya telah mendukung pertumbuhan konsumsi yang lebih kuat. Sebagai catatan, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di bawah tingkat pertumbuhan PDB secara keseluruhan selama enam kuartal berturut-turut. Hal ini mungkin menandakan melemahnya daya beli masyarakat, mencerminkan pertumbuhan pendapatan yang terbatas atau pergeseran perilaku konsumsi,” tulis Riefky.
Inflasi nasional masih terkendali baik di level 1,95 persen (yoy) dengan core inflation ada di kisaran 2,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif stabil, meski terdapat beberapa fluktuasi pada komponen volatile food dan harga yang diatur pemerintah (administered price) akibat faktor musiman dan subsidi.
“Komposisi inflasi menggambarkan apakah daya beli dan permintaan masih tumbuh atau kontributor lain seperti volatile food dan administered price. Volatile food, harga makanan, masih relatif stabil 0,64 persen dan yang paling penting di dalam inflasi ini adalah yang hijau. Ini adalah Core Inflation. Core Inflation adalah inflasi yang di-drive oleh permintaan. Itu masih tumbuh 2,5. Jadi, artinya di dalam perekonomian kita masih ada permintaan yang menyebabkan harga mengalami kenaikan,” kata Menteri Keuangan.
Dari sisi fiskal, hingga kuartal pertama tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan surplus fiskal sebesar Rp4,3 triliun atau setara 0,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Surplus ini menandakan pengelolaan fiskal yang prudent meskipun di tengah ketidakpastian global dan domestik. Pendapatan negara telah terealisasi sekitar 27 persen dari target APBN, sedangkan belanja negara mencapai sekitar 22,3 persen dari pagu.
“Kalau kita bandingkan dengan penerimaan yang di atas di mana realisasinya mencapai di atas 25 persen atau bahkan untuk bea dan cukai sudah 33,1 persen, total pendapatan negara mencapai 27 persen. Maka kita lihat kecepatan dari pendapatan negara sudah mendahului dari sisi kecepatan untuk belanja negara yang baru mencapai sekitar 20 persen. Sehingga karena kecepatan pendapatan negara yang ada di dalam APBN lebih dulu mencapai mendekati 30 persen dari target sedangkan belanja negara masih di sekitar 20 atau 22 persen kalau di-combine pusat dan daerah, kita lihat postur APBN akhir April mencatatkan surplus,” terang Menteri Keuangan.
Tantangan dan Prospek Ekonomi Indonesia di Tengah Dinamika Global
Meskipun APBN dan indikator makro menunjukkan sinyal positif, pemerintah menyadari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Penurunan harga komoditas utama seperti minyak, batu bara, dan nikel memberikan tekanan pada penerimaan negara, terutama pajak dan PNBP.
“Untuk nikel yang merupakan Indonesia produsen nikel terbesar di dunia. Harga nikel year on year juga negatif 10,8 persen, meskipun kalau dilihat dari Januari hingga sekarang terjadi perbaikan 1,8 tapi satu bulan terakhir juga cenderung mengalami penurunan. Kondisi dari berbagai komoditas ini dampaknya nanti akan terlihat di penerimaan dan juga di masyarakat secara umum,” jelas Menteri Keuangan.
Peningkatan investasi masih menjadi prioritas, mengingat pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal pertama hanya tumbuh 2,12 persen, relatif rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah terus mendorong percepatan belanja negara dan kebijakan pro-investasi untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah.
Menurut Riefky, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga mencatat pertumbuhan yang lebih lambat, naik hanya 2,12 persen (yoy) pada Triwulan-I 2025, turun dari 5,03 persen (yoy) pada Triwulan-IV 2024. Pola ini konsisten dengan tren baru-baru ini, karena pertumbuhan investasi kuartal pertama biasanya merupakan yang terendah sejak 2023. Selain itu, kinerja PMTB yang lemah tampaknya mencerminkan pendekatan wait and see di kalangan investor dalam menanggapi arah kebijakan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo dan para pemimpin daerah yang baru terpilih, serta ketidakpastian global yang meningkat.
Riefky menambahkan pada triwulan mendatang, surplus perdagangan Indonesia diperkirakan menghadapi tantangan karena perjanjian dagang baru antara AS–China meredam sebagian tekanan tarif, namun potensi pengembalian tarif era Trump serta proyeksi pertumbuhan ekspor regional APEC sebesar 0,4 persen menghadirkan risiko signifikan. Divergensi antara permintaan kuat di China dan Uni Eropa dengan lesunya ekspor ke pasar ASEAN menegaskan pentingnya perluasan basis ekspor Indonesia di luar minyak sawit, batu bara, dan logam dasar. Sementara itu, impor mesin dan peralatan yang tinggi menunjukkan investasi domestik yang berlanjut, menyoroti urgensi memajukan manufaktur bernilai tambah dan memperkuat kemitraan strategis untuk mempertahankan ketahanan sektor eksternal.
Penciptaan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama. Tambahan lapangan kerja di kuartal pertama menjadi kabar positif, meski tingkat pengangguran terbuka naik sedikit. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat program pengembangan tenaga kerja dan pelatihan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah.
“Kita melihat tambahan lapangan kerja yang tercipta dengan pertumbuhan ekonomi 4,9 persen adalah 3,6 juta lapangan kerja, tambahan angkatan kerja 3,7 juta. Kita lihat sehingga jumlah pengangguran dalam hal ini mengalami kenaikan dari 7,2 ke 7,3. Karena tadi angkatan kerjanya yang masuk 3,7 juta sementara tambahan lapangan kerjanya 3,6 juta. Jadi ada 0,1. Kita lihat di dalam tingkat pengangguran terbuka naik dari 7,2 ke 7,3. Kalau dari sisi presentase terhadap keseluruhan angkatan kerja adalah 4,76 persen, masih sedikit menurun dibandingkan 4,82 persen posisi tahun lalu,” ucap Menteri Keuangan.
Dukungan terhadap sektor manufaktur yang masih melemah harus terus diperkuat melalui stimulus fiskal dan kebijakan pendukung agar sektor ini kembali menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Percepatan belanja negara diarahkan untuk mengatasi tekanan di sektor konstruksi dan pertambangan yang masih relatif lemah, serta memastikan distribusi pembangunan yang merata ke seluruh daerah.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemerintah tetap optimis dengan pengelolaan APBN yang prudent dan adaptif. Surplus fiskal, inflasi yang terkendali, serta pertumbuhan ekonomi yang masih positif menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan Indonesia di tahun-tahun mendatang.
