Berkolaborasi Dorong ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Dunia
Beberapa dekade lalu, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967, lima negara di kawasan Asia Tenggara mendirikan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) di Bangkok. Kelima negara tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian ASEAN bertujuan untuk menciptakan kawasan yang bebas dari konflik bersenjata, mengatasi perbedaan politik dan ideologi, serta meningkatkan kerja sama ekonomi dan sosial di antara negara-negara anggota. Pada saat itu, Asia Tenggara memang tengah menghadapi berbagai tantangan seperti konflik dan ketegangan regional, perbedaan ideologi politik, dan ketidakstabilan ekonomi.
Kini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 11 negara. Setelah melihat berbagai kemajuan yang dicapai negara-negara pemrakarsa, lima negara lain kemudian turut bergabung ke dalam ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Timor Leste menyusul menjadi anggota ASEAN pada 11 November 2022.
Setiap tahun, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN diselenggarakan oleh negara yang memegang keketuaan. Pemimpin-pemimpin anggota ASEAN bertemu untuk membahas perkembangan dan penguatan kerja sama ASEAN, isu-isu penting internal, serta isu-isu penting di luar kawasan. Tahun ini Indonesia kembali dipercaya menjadi Ketua ASEAN setelah sebelumnya pernah menjalankan tugas serupa pada tahun 1976, 1996, 2003, dan 2011.
Mengutip artikel Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang dimuat di Kompas pada 8 September 2023, bagi Indonesia momentum keketuaan ASEAN menjadi penting tidak hanya untuk mengukuhkan perannya sebagai pemimpin (leader) di kawasan, tetapi juga memastikan pembahasan agenda di forum sejalan dengan kepentingan nasional.
“Pada keketuaan tahun ini, Indonesia berkomitmen agar ASEAN terus berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Data menunjukkan kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, masih tumbuh kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Hal tersebut semakin memantapkan Indonesia untuk mengusung komitmen di ASEAN 2023 yang tercermin dalam tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” ungkap Sri Mulyani Indrawati.
Pertemuan AFMCGM kedua
Sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN, Indonesia menggelar pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ke-Sepuluh atau The 10th ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governor Meetings (AFMCGM) pada 25 Agustus 2023 di Jakarta. Pertemuan ini merupakan pertemuan AFMCGM kedua tahun ini sekaligus menjadi pertemuan penutup. Sebelumnya, Indonesia telah menggelar pertemuan di Bali pada bulan Maret.
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari sembilan negara hadir, meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN juga mengundang Timor-Leste sebagai pengamat dalam rangkaian pertemuan ini. Hadir pula perwakilan dari beberapa organisasi internasional dan mitra strategis.
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Yogi Rahmayanti dalam acara diskusi Nyibir Fiskal BKF memaparkan rangkaian pertemuan ASEAN terdiri atas tiga pilar, yaitu pilar politik, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya.
“Jalur keuangan ada di bawah pilar ekonomi. Bersama-sama di pilar ekonomi itu kita membahasnya ke dalam 16 poin,” tutur Yogi. “Dalam jalur keuangan, keketuaan Indonesia berusaha menurunkan tema besar yang diangkat yakni ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” tambahnya.
AFMCGM kedua merupakan pertemuan lanjutan untuk memantau dan memperbarui perkembangan capaian dalam Priority Economic Deliverables (PED) dan untuk mendiskusikan isu-isu terkini. Yogi menjelaskan dalam kerja sama jalur keuangan, ada tiga Priority Economic Deliverables. Pertama, mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan keuangan dan ekonomi (Recovery-Rebuilding). Kedua, memajukan konektivitas pembayaran, mendorong literasi, dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif (Digital Economy). Terakhir, mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau (Sustainability).
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga meyakini bahwa laku ekonomi ASEAN akan menjadi “bright" dan “rare" spot di ekonomi global. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun ini mampu mencapai 4,5 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tak sampai menyentuh 3 persen. Ketahanan ekonomi ASEAN terhadap ketidakpastian global dan konsistensi perkembangan ekonominya menjadi kunci sebagai pusat pertumbuhan.
“Kita juga mendorong untuk pertama kalinya ada kolaborasi antara keuangan dan kesehatan. Ini adalah isu yang kita usung dari presidensi Indonesia di G20, dan kemudian kita usung ke prioritas ini ke ASEAN. Kita mampu mengadakan pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di ASEAN untuk pertama kalinya,” jelas Yogi.
Pertemuan lintas sektoral antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dilaksanakan dalam forum ASEAN Finance and Health Ministers Meeting (AFHMM) pada tanggal 24 Agustus 2023. Forum tersebut merupakan pertama kali dalam sejarah ASEAN. Yogi mengungkapkan Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN 2023 melihat momentum dan kebutuhan yang tepat di ASEAN dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan kesehatan di kawasan.
Forum tersebut mendiskusikan kesenjangan pembiayaan (financing gaps) di ASEAN dalam menghadapi pandemi dan usulan modalitas untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Selain itu, forum tersebut juga membahas status Covid-19, tantangan darurat kesehatan, dan ASEAN Response Fund.
Jaga stabilitas ekonomi
Dalam pertemuan AFMCGM, berlangsung pula beberapa diskusi terkait bank sentral. Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia Iss Savitri Hafid menjelaskan dalam keketuaan Indonesia tahun ini, terdapat lima kelompok besar pembahasan isu terkait bank sentral.
“Pertama, adalah mengenai pentingnya memanfaatkan bauran kebijakan makroekonomi,” ujar Iss.
Bauran kebijakan dipahami sebagai kerangka kebijakan yang penting untuk diimplementasikan, terutama dalam kondisi dan tantangan global saat ini. Iss menjelaskan bahwa dalam pembahasan jalur keuangan kemarin banyak dikupas tentang macroeconomic policy mix. Menurutnya, otoritas moneter perlu bisa menggunakan lebih dari satu instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.
“Otoritas moneter tidak hanya menggantungkan pada satu instrumen, misalnya instrumen kebijakan suku bunga, tetapi juga bisa menggunakan instrumen kebijakan lainnya, seperti intervensi nilai tukar makroprudensial, pengelolaan arus modal, dan lain-lain,” ungkapnya.
Kelompok besar kedua adalah kerangka transaksi mata uang lokal ASEAN. Iss menuturkan negara anggota ASEAN tingkat Leaders sudah menyepakati pentingnya untuk mendorong dan memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal di kawasan.
“Para Leaders sudah menyepakati pada pertemuan KTT di bulan Mei yang kemudian ditindaklanjuti oleh para Gubernur Bank Sentral bahwa Bank Sentral ASEAN sudah menyepakati high level principle dari local currency transaction,” kata Iss.
Selanjutnya kelompok besar ketiga yakni perluasan konektivitas pembayaran regional (RPC) di kawasan ASEAN. Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang memajukan RPC dan mempromosikan LCT pada KTT ASEAN Mei 2023 akan membantu memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman. Para negara anggota telah menyepakati Peta Jalan RPC yang menguraikan jangka waktu anggota ASEAN bergabung dengan RPC.
Kelompok besar keempat adalah tentang penguatan inklusi dan literasi keuangan digital. ASEAN telah menyelesaikan pedoman implementasi untuk memperkuat literasi keuangan digital di ASEAN, yang bertujuan untuk memberikan panduan yang berorientasi pada tindakan bagi para pembuat kebijakan di ASEAN.
Kelima, peninjauan kembali mandat Komite Kerja. ASEAN perlu merespons lanskap ekonomi global yang dinamis, maka ASEAN mendukung pembentukan Task Force (TF) Peninjauan Kembali Mandat Komite Kerja.
“Yang kelima, keketuaan Indonesia berhasil mendorong kajian kembali atau tinjauan kembali dari Komite Kerja ini. Tujuannya adalah agar ASEAN dapat meningkatkan efisien dan efektivitasnya dalam bekerja, dalam merespons berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara ASEAN sehubungan dengan perubahan landscape ekonomi, perkembangan digital, dan lain-lain,” terang Iss.
Kuatkan ASEAN
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral juga melakukan diskusi rutin terkait isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam harian Kompas mengatakan ASEAN terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik kawasan sebagai tujuan investasi dan perdagangan, terutama melalui simplifikasi administrasi perpajakan, serta peningkatan transparansi dan integritas kepabeanan.
Di bidang kerja sama perpajakan dan kepabeanan, AFMCGM menyepakati upaya meningkatkan pelaksanaan pertukaran informasi, mempercepat penyelesaian dan penerapan prosedur dan pedoman standar yang disepakati, dan meningkatkan kapasitas untuk menghadapi ancaman dan permasalahan saat ini. Selain itu, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN juga fokus membahas pembiayaan risiko bencana, antara lain dengan meningkatkan kapasitas anggota dalam menilai risiko, mengeksplorasi instrumen pembiayaan, serta mengembangkan strategi pembiayaan yang lebih efektif.
“Upaya memperkuat ASEAN sebagai sumber pertumbuhan global membutuhkan sinergi antarnegara. Sekali lagi, solidaritas ASEAN mutlak harus terus dipupuk dan diperkuat. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar-otoritas kebijakan di negara-negara ASEAN serta pemanfaatan semua instrumen kebijakan yang tersedia juga menjadi kunci penting pemantapan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan,” tegas Sri Mulyani.
