Menjaga Momentum Pemulihan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur pulih dari terjangan pandemi Covid-19 dan berjalan pada lintasan yang tepat. BPS mencatat PDB triwulan IV-2020 sebesar -2,19 persen (YoY), membaik dibandingkan triwulan III yang terkontraksi -3,49 persen dan triwulan II -5,32 persen. Total pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang 2020 sebesar -2,07 persen (YoY), masih berada dalam rentang proyeksi pemerintah di kisaran -2,2 persen s.d. -1,7 persen. Pertumbuhan ekonomi ini lebih baik dibandingkan banyak negara di ASEAN maupun G20 yang terkontraksi cukup dalam, seperti AS -3,5 persen, Jerman -5,0 persen, Singapura -5,8 persen, dan Filipina -9,5 persen.
Terus membaik
Tren pemulihan ekonomi terus berlanjut di 2021. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam acara Indonesia Economic Outlook 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia secara virtual, Senin (08/02), mengatakan ekonomi nasional diproyeksi tumbuh sebesar 4,5-5,5 persen. Rentang ini masih searah dengan prediksi beberapa lembaga internasional seperti IMF 4,8 persen, Bank Dunia 4,4 persen, dan ADB 4,5 persen. Sementara itu Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Aida S. Budiman dalam kesempatan yang sama menuturkan BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8-5,8 persen. "PR utamanya untuk bisa ke sana adalah kredit harus tumbuh 7-9 persen,” kata Aida.
Berbeda dengan pemerintah dan BI, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani secara terpisah mengungkapkan Kadin Indonesia memprediksi perekonomian nasional di 2021 akan tumbuh positif di kisaran 3,0 persen mengingat tantangan di semester pertama 2021 kemungkinan masih terbilang besar. "Program vaksinasi baru berjalan di Januari ini dan akan lebih banyak nanti di semester kedua,” ujar Rosan. Memasuki 2021, lanjutnya, dunia usaha sudah menunjukkan tren perbaikan. Hal ini sejalan dengan membaiknya sejumlah indikator seperti indeks harga konsumen, kepercayaan bisnis, penjualan mobil motor, dan PMI manufaktur. Bahkan PMI Manufaktur mencapai level tertinggi dalam kurun enam tahun terakhir, dari 51,3 pada Desember 2020 menjadi 52,2 pada Januari 2021.
Intervensi kesehatan itu utama
Beragamnya angka proyeksi mencerminkan masih tingginya faktor ketidakpastian karena Covid-19 yang masih mengalami eskalasi baik global maupun domestik. Baik Suahasil, Aida, maupun Rosan meyakini intervensi kesehatan antara lain melalui program vaksinasi Covid-19 dan pengetatan disiplin protokol Covid-19 menjadi kunci utama mengurangi ketidakpastian ini. Vaksinasi Covid-19 menurut Rosan akan menimbulkan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi sehingga akan meningkatkan sisi permintaan, utamanya dari masyarakat kelas menengah ke atas. Hal ini penting karena kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB sebesar 57 persen dan yang selama ini berkontribusi signifikan terhadap total konsumsi adalah kelas menengah atas.
Rosan juga berharap vaksinasi bisa terakselerasi dengan melibatkan dunia usaha secara paralel melalui program vaksinasi gotong-royong, sebuah program pengadaan vaksin antara pelaku usaha dengan sejumlah produsen global yang pada pelaksanaannya tidak mengubah skema program Vaksinasi Nasional.
APBN perlu fleksibel
Sebagai respon atas siatuasi yang masih diwaspadai, anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bergerak dinamis sesuai perkembangan situasi. Per 11 Februari 2021, alokasi PEN tercatat disesuaikan menjadi Rp627,96 triliun. "Anggaran yang fleksibel menjadi salah satu game changer dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Suahasil. Selaras dengan Suahasil, Aida mengatakan stimulus fiskal diperlukan untuk mengakselerasi pemulihan dan jump start ekonomi. Sementara Rosan berpendapat beragam stimulus yang diberikan pemerintah menjadi bantalan dalam mengatasi dampak pandemi.
Rosan juga mengungkapkan, di 2021 ini selain insentif fiskal, dukungan lainnya yang dibutuhkan UMKM dan dunia usaha adalah modal kerja dengan suku bunga yang cukup rendah kurang lebih 3 sampai 4 persen sehingga perusahaan bisa lebih ekspansif. "Dengan catatan, demand juga makin meningkat,” tambahnya.
Dorong investasi
Untuk lebih mendorong percepatan pemulihan dan terus fokus menjalankan agenda reformasi struktural, pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Implementasi UU Cipta Kerja diantaranya bertujuan mendorong kemudahan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi. Investasi berkontribusi hingga 32 persen dari PDB. "UU Cipta Kerja memberi sinyal positif bagi investor,” ucap Rosan.
Lebih lanjut Rosan merespon positif dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi melalui Foreign Direct Investment (FDI). Agar berkembang, Rosan berpendapat, SWF harus bisa ‘making money’ dan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kelayakan, serta profesionalisme. Seluruh proses kerja SWF harus dilakukan dengan pendekatan B2B (business to business) yang benar. "Harapan para investor adalah di dalam SWF ini, intervensi pemerintah harus seminimal mungkin," pungkasnya.
