PNBP 2024 Terealisasi 117% dari Target APBN
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. PNBP terdiri atas PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Pada tahun 2024, capaian PNBP menyentuh angka Rp579,5 triliun. Dengan nilai tersebut, artinya PNBP terealisasi 117% dari target APBN 2024.
Pada triwulan I 2024, PNBP naik 10% dibandingkan tahun 2023. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh percepatan pembayaran dividen BUMN (BRI dan Mandiri) dan PNBP Layanan pada kementerian/lembaga dan BLU yang tumbuh positif.
Memasuki triwulan II 2024, PNBP terkontraksi 17,3% dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain karena pendapatan SDA yang terkontraksi akibat moderasi harga batubara acuan, penurunan lifting migas, meskipun ICP (Indonesian Crude Price) dalam tren meningkat. Faktor lainnya yakni karena terjadinya penurunan PNBP Lainnya akibat penjualan hasil tambang melambat sebagai dampak moderasi HBA dan penurunan beberapa pendapatan layanan kementerian/lembaga.
Selanjutnya, pada triwulan III dan IV 2024, PNBP kembali terkontraksi dibanding tahun 2023. Penurunan lifting migas menjadi salah satu penyebab. Selain itu, pendapatan PNBP Lainnya juga terkontraksi sebagai dampak penurunan PNBP penjualan hasil tambang.
“PNBP juga tetap terjaga baik. Realisasi tercapai Rp579,5 triliun. Ini jauh melampaui laporan semester dan lebih jauh lagi melampaui APBN awal sebesar Rp492 triliun,” terang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Konferensi Pers APBN 2024 yang berlangsung pada Senin, 6 Januari 2025.
Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa keberhasilan menjaga pertumbuhan pendapatan negara termasuk PNBP menjadi hal yang patut disyukuri. Apalagi, kenaikan ini terus terjaga dari tahun 2022, berlanjut ke 2023, hingga tahun 2024.
“Untuk PNBP secara perbandingan target itu cukup tinggi mencapai 117% di atas target, meskipun lebih rendah daripada tahun lalu. Capaian itu karena perbaikan dari kinerja BUMN, dari sisi laba, inovasi layanan, maupun BLU,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada konferensi pers yang sama.
Realisasi PNBP optimal
Realisasi PNBP yang optimal di tengah termoderasinya harga komoditas, terutama ditopang oleh kinerja BUMN, inovasi layanan dan kinerja BLU yang semakin baik. Pada tahun 2024, PNBP BLU meningkat sebesar 4,6% dari Rp95,9 triliun pada 2023 menjadi Rp100,3 triliun pada 2024. Kenaikan ini seiring dengan membaiknya kinerja layanan terutama rumah sakit, serta tingginya harga CPO di semester II.
Sementara itu, PNBP SDA Migas terkontraksi dari raihan Rp116,2 triliun pada 2023 menjadi Rp110,9 triliun pada 2024. Kontraksi tersebut dipengaruhi penurunan ICP dan lifting migas yang lebih rendah. PNBP SDA Non Migas juga mengalami kontraksi sebesar 14,3% dari Rp138 triliun pada 2023 menjadi Rp118,3 triliun pada 2024. Penyebab kontraksi PNBP SDA Non Migas antara lain moderasi harga batubara dan nikel.
Kenaikan capaian penerimaan PNBP juga dialami oleh PNBP KND dari Rp82,1 triliun menjadi Rp86,4 triliun pada 2024. Peningkatan realisasi tersebut mencapai 5,3% yoy, sejalan dengan kinerja dan komitmen pembayaran dividen BUMN yang membaik. PNBP Lainnya mengalami penurunan cukup besar, yakni hingga 9,3% yoy. Pada tahun 2023, jumlah realisasinya menyentuh Rp180,4 triliun. Tahun 2024, angka tersebut turun menjadi Rp163,6 triliun.
PNBP K/L meningkat hingga 156,9%
PNBP Lainnya terdiri atas PNBP Kementerian/Lembaga (K/L), PNBP Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan Domestik Market Obligation (DMO). Pada awal tahun 2024, pemerintah memandang optimalisasi PNBP Lainnya masih akan menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan kebijakan. Beberapa tantangan tersebut di antaranya volatilitas harga komoditas, kualitas layanan yang belum merata, serta perbaikan tata kelola yang belum optimal.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah berupaya melakukan berbagai kebijakan. Pemerintah berusaha melakukan peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan, optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif, penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalian potensi serta pengawasan PNBP, penyesuaian jenis dan tarif PNBP, peningkatan kerja sama dengan instansi terkait, serta perluasan pemanfaatan sistem informasi.
Dari berbagai upaya tersebut, pada 2024 realisasi PNBP Kementerian/Lembaga meningkat atau mencapai 156,9% dari target APBN 2024. Capaian ini terutama didukung oleh peningkatan layanan, perbaikan tata kelola, serta penyempurnaan regulasi PNBP.
Lima kementerian/lembaga yang meraih PNBP terbesar pada tahun 2024 terdiri atas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian ATR/BPN.
Realisasi PNBP di Kementerian Komunikasi dan Informatika menyentuh Rp22,6 triliun. Capaian ini lebih besar dari target APBN sebesar Rp22 triliun dan terutama berasal dari peningkatan pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio. Berikutnya, realisasi PNBP Kepolisian Negara RI mencapai Rp10 triliun. Realisasi tersebut ditopang oleh Pendapatan SIM (penerbitan dan perpanjangan), Pendapatan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia, dan Pendapatan BPJS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan.
Kementerian Perhubungan berhasil meraih PNBP senilai Rp10,5 triliun, jauh melampaui target APBN 2024 yang sebesar Rp8,5 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan jasa transportasi dari pendapatan kepelabuhan, pendapatan dari konsesi bidang transportasi, dan pendapatan Track Access Charge (TAC). Capaian PNBP yang jauh melebih target APBN juga dialami oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang berhasil memperoleh PNBP sebesar Rp11,2 triliun, dari target APBN sebesar Rp8 triliun. Kenaikan di kementerian ini berasal dari pendapatan pelayanan administrasi dan hukum (visa dan paspor), dipengaruhi peningkatan volume kunjungan wisata ke Indonesia, serta didukung aplikasi visa elektronik.
Sementara itu, di Kementerian ATR/BPN, realisasi PNBP mencapai Rp3,1 triliun dari target APBN awal tahun yang di kisaran Rp3 triliun. Keberhasilan meraih nilai tersebut sebagai akibat tingginya volume permohonan layanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
“Kominfo itu lebih tinggi realisasi daripada APBN. Polri sedikit lebih rendah. Kementerian Perhubungan lebih tinggi daripada targetnya. Kementerian Hukum dan HAM lebih tinggi daripada APBN. Dan juga Kementerian ATR/BPN juga lebih tinggi,” pungkas Menkeu.
