RAPBN 2022 Responsif, Antisipatif, dan Fleksibel
Dunia boleh saja dihadang pandemi yang penuh ketidakpastian, tetapi Indonesia tetap harus melangkah maju dan kuat menggenggam tujuan. Masyarakat Indonesia harus sejahtera dan dilindungi. Berbagai tantangan pembangunan harus diantisipasi dan direspons secara tepat. Pembangunan tidak boleh terhenti.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 menjadi panduan pemerintah agar kebijakan tahun depan terarah dan sarat manfaat bagi masyarakat. Setiap tahun tema RAPBN selalu berbeda. Untuk 2022, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
Berkomitmen atasi pandemi dan pulihkan ekonomi
“Arsitektur RAPBN 2022 didesain tetap fleksibel dan sustainable agar responsif, antisipatif, dan adaptif untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan recovery sosial-ekonomi sekaligus momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka penguatan fondasi untuk penopang pemulihan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Lebih jauh, pria yang mendapatkan gelar Guru Besar di bidang ilmu ekonomi tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2022 pemerintah akan fokus untuk menjaga konsistensi kebijakan, memprioritaskan penguatan kesehatan, menjaga resilience, survival, dan recovery bagi masyarakat miskin dan rentan agar terhindar dari kemunduran sosial, serta memberi dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan dunia usaha.
Upaya penguatan kesehatan untuk penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi, antara lain dilakukan melalui percepatan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal, tetap menjaga protokol kesehatan, serta penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan obat-obatan. Sementara itu, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, serta dukungan kepada UMKM melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat dan insentif usaha.
Pada saat bersamaan, reformasi struktural juga akan dijalankan guna mengembalikan arah peningkatan daya saing dan kapasitas produksi untuk penguatan fondasi perekonomian. “Kebijakan fiskal 2022 juga difokuskan untuk mendorong reformasi fiskal secara komprehensif baik untuk optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, dan inovasi pembiayaan anggaran yang efisien, prudent, dan inovatif sehingga dapat memperkuat ketahanan fiskal dan memelihara keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang,” tutur Suahasil.
Satu fokus penting lainnya yang ditekankan Suahasil, kebijakan fiskal 2022 juga diarahkan untuk mendukung langkah konsolidasi berjalan optimal. “Sehingga pada tahun 2023 defisit dapat kembali maksimal 3 persen PDB yang disertai pencapaian pendapatan yang optimal, primary balance menuju positif dan rasio utang lebih terkendali dalam batas manageable,” jelas Suahasil.
Mengapa reformasi struktural harus segera?
Suahasil menegaskan bahwa upaya refomasi struktural sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. “Selama ini, Indonesia juga selalu merespons krisis yang pernah dihadapi dengan melakukan reformasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan mendasar pada permasalahan struktural,” terangnya.
Ia menceritakan beberapa peristiwa masa lalu ketika Indonesia melakukan perubahan besar-besaran usai menghadap krisis. Pada tahun 1998, terjadi krisis ekonomi Asia yang turut menghantam ekonomi Indonesia. Untuk memulihkan diri, Indonesia melakukan reformasi menuju tatanan politik baru, termasuk penerapan otonomi daerah dan desentralisasi.
Kemudian, pada tahun 2008, krisis keuangan global melanda dunia. Saat itu, Indonesia memperbaiki tata kelola sektor keuangan salah satunya melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. “Respons serupa kembali diterapkan dalam krisis akibat pandemi COVID-19 dalam bentuk reformasi struktural yang didukung oleh pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.”
Pada tahun 2022, Suahasil menyebut reformasi struktural akan mengarah pada tiga hal. Pertama, pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kedua, penyediaan infrastruktur yang memadai melalui pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, digital, energi, pangan, dan upaya mendorong industrialisasi. Ketiga, institutional development berupa reformasi birokrasi dan regulasi dan mendorong kemudahan berusaha.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu menambahkan, perekonomian Indonesia memiliki berbagai tantangan struktural selama setidaknya sepuluh tahun terakhir. Menurutnya, perekonomian Indonesia masih cukup bergantung kepada komoditas.
“Hal ini menjadikan perekonomian kita lebih rentan terhadap gejolak eksternal maupun domestik. Struktur perekonomian yang padat karya dan mampu memberikan nilai tambah yang tinggi diharapkan mampu mewujudkan mimpi Indonesia 2045 sebagai negara maju,” jelas Febrio.
Di sisi lain, Febrio menilai pandemi COVID-19 memberikan dampak cukup besar kepada perubahan pola kehidupan manusia. The Economist menyebut mayoritas penduduk dunia mengalami perubahan perilaku pada masa pandemi dan perubahan ini diyakini berlangsung lama. Selain itu, McKinsey juga menyatakan bahwa adopsi teknologi pada masa pandemi mengalami percepatan sekitar tujuh tahun lebih cepat dari laju adopsi teknologi di masa normal.
Perubahan dan adopsi tersebut akan berdampak signifikan pada perubahan struktur perekonomian dunia secara alamiah. Belum lagi ada beberapa tantangan fiskal yang perlu diantisipasi dan direspons secara tepat, seperti dampak COVID-19 yang menimbulkan tekanan cukup dalam terhadap ketahanan fiskal. Untuk menyehatkan fiskal dan menguatkan fondasi perekonomian agar menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Febrio menegaskan Indonesia membutuhkan turning point strategy melalui konsolidasi fiskal, reformasi struktural, dan reformasi fiskal.
Proyeksi pertumbuhan 5,0-5,5 persen
Dalam RAPBN 2022, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0-5,5 persen. Febrio menjelaskan target tersebut merupakan refleksi dari berbagai dinamika perekonomian nasional, baik dari arah pemulihan yang terjadi, maupun ketidakpastian yang masih tinggi.
“Kinerja ekonomi pada tahun 2022 diprediksi akan mampu melanjutkan momentum pemulihan yang terjadi secara kuat dan merata sebagaimana ditunjukkan dari kinerja ekonomi pada triwulan II-2021,” tutur Febrio.
Berdasarkan data rilis Badan Pusat Statistik, kinerja ekonomi triwulan II-2021 tumbuh positif sebesar 7,07 persen. Capaian tersebut membuktikan arah dan strategi pemulihan telah berjalan dan terjadi secara nyata. Pemulihan ekonomi juga terjadi secara merata, baik di sektor konsumsi, investasi, maupun ekspor dan impor. Seluruh sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi. Sementara itu, ekonomi global juga menunjukkan pemulihan yang ditandai dari peningkatan perekonomian sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia.
Febrio mengungkapkan, risiko ketidakpastian memang masih sangat tinggi akibat perkembangan kasus pandemi COVID-19 dan munculnya varian virus baru di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, upaya pengendalian pandemi yang komprehensif akan menjadi prioritas pemerintah. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan juga akan sangat penting dalam memitigasi risiko ketidakpastian tersebut. Pemerintah pun akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tantangan lain yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi nasional yakni fenomena laju pemulihan ekonomi yang tidak seragam antarnegara atau uneven recovery dan tren kebijakan stimulus ekonomi di negara maju. Fenomena tersebut berpotensi mempengaruhi sektor keuangan pada negara berkembang seperti Indonesia. “Untuk itu, sinergi otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan semakin diperkuat guna menghasilkan bauran kebijakan yang efektif memperkuat stabilitas sistem keuangan dalam negeri,” tegas Febrio.
Pada tahun 2022, diperkirakan COVID-19 sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang digencarkan di seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian, sebagian besar ahli memprediksi virus COVID-19 akan menjadi endemi. Oleh karenanya, masyarakat harus siap menjalani pola kebiasaan baru atau living with endemics. Pengendalian pandemi dan endemi akan menopang kinerja ekonomi untuk tetap tangguh dan antisipatif. Saat ini RAPBN 2022 telah didesain lebih responsif, antisipatif, dan fleksibel sesuai perkembangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pemerintah yang tanggap dan masyarakat yang disiplin protokol kesehatan menjadi kunci teratasinya pandemi dan pulihnya ekonomi.
