Sinambung Perlindungan Sepanjang Hayat

Prioritas pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia terpotret jelas dalam alokasi RAPBN 2022. Satu dari enam fokus utama pemerintah dalam RAPBN 2022 adalah menjaga kesinambungan program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat miskin dan rentan. Perlinsos tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan, baik dalam kondisi normal maupun kedaruratan. Tapi juga dalam jangka panjang, perlinsos diharapkan mampu memotong lingkaran kemiskinan.

Arah Kebijakan

Pada 2022, pemerintah akan mengakselerasi reformasi sistem perlinsos sepanjang hayat yang adaptif. Kebijakan perlinsos 2022 diarahkan untuk pertama melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikannya dengan berbagai data terkait.  Kedua, mendorong reformasi perlinsos secara bertahap dan terukur. Hal ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian sasaran dan manfaat program-program bantuan sosial (bansos).

Ketiga, mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan. Tujuannya untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan. Keempat, peningkatan kualitas implementasi program perlinsos agar dapat optimal mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Selain itu, pengembangan skema perlinsos ditujukan agar dapat fleksibel dan adaptif dalam mengantisipasi krisis dan bencana sepanjang hayat.

Di samping itu, bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja akan terus dilanjutkan. Begitu pula dengan sebagian bansos di masa pandemi seperti BLT Desa juga diteruskan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp153,7 triliun dari total pagu perlinsos 2022 untuk membantu masyarakat miskin dan rentan terdampak pandemi. Kluster perlinsos untuk mengantisipasi dinamika pandemi COVID-19 tidak boleh ditinggalkan.Di masa pandemi ini menurut Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, perlindungan masyarakat miskin dan rentan merupakan aspek kedua yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah penanganan kesehatan.

Perkara Mendasar

Pengamat Kebijakan Publik yang juga mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho berpendapat skema perlinsos yang diterapkan pemerintah saat ini sudah cukup memadai karena telah mencakup seluruh kelompok usia. Misalnya PKH Lansia untuk lansia, kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk usia produktif, PKH anak SD hingga SMA untuk usia sekolah, dan PKH ibu hamil serta anak usia dini untuk ibu hamil dan balita. Meski demikian, Yanuar mengatakan implementasi perlinsos bisa lebih ditingkatkan dengan cara mengintegrasikan beragam bansos yang ada misalnya PKH diintegrasikan dengan KIP sehingga dampaknya akan jauh lebih efektif. Namun, Yanuar mengingatkan akurasi data kependudukan menjadi syarat penting integrasi beragam program bansos tersebut.

Persoalan mendasar pemberian bansos di negara manapun di dunia, Yanuar menjelaskan bukan berada di hulu atau pada alokasi anggaran melainkan terletak pada proses penyampaian bantuan di lapangan. Kesalahan berupa inclusion atau exclusion error menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan karena melekat pada sifat manusia. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi error tersebut dengan meningkatkan akurasi DTKS.

Menyoal Kecepatan

Bicara soal bansos memang tak bisa lepas dari perkara kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan. Hal ini disebabkan karena bansos menyangkut hidup mati rakyat miskin dan rentan yang harus ditolong oleh negara. Yanuar mengungkapkan percepatan penyaluran bansos bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran Pemda. Pemda menjadi radar untuk cepat mendeteksi dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan. “Kalau untuk kecepatan adalah di hilir, artinya mereka yang bekerja, bergerak langsung dengan masyarakat di sana. (Karena itu) gunakan perangkat Pemda seoptimal mungkin,” tuturnya.

Sementara Menteri Sosial Tri Rismaharini menerangkan penyaluran bansos di setiap daerah memiliki kendala spesifik yang sangat dinamis, entah itu dari segi geografis atau kendala operasional di lapangan. Penanganannya pun tidak bisa dipukul rata. Bahkan, tak jarang tantangan ini mengharuskan Mensos Risma untuk terjun langsung ke lapangan. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu ada satu pulau di Aceh yang masyarakat penerima manfaatnya enggan mengambil bantuan. Setelah ditelusuri ke lapangan, ternyata hal itu dikarenakan jarak tempuh ke bank sangat jauh, yang menghabiskan biaya transportasi hampir sebesar jumlah bantuan yang diterima. Pada kondisi-kondisi tertentu semacam itu, diperlukan strategi khusus dari pemerintah pusat untuk menangani masalah tersebut dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya Pemda terkait.

Ihwal Ketepatan

Ketepatan sasaran penyaluran bansos juga menjadi isu utama yang perlu terus diperbaiki. DTKS saat ini sudah 100 persen padan dengan data kependudukan. Namun demikian, Yanuar menilai data tersebut perlu ditingkatkan tata kelolanya melalui perbaikan proses updating data di lapangan. "Karena mobilitas sosial yang luput dari data kependudukan Dukcapil sendiri berada di kisaran 3-5 persen. The more update the data, the better. Makin sering di-update, makin baik. Kalau bisa real time. Tapi kalau nggak bisa ya seminggu atau sebulan sekali,” ujar Yanuar.

Senada, Risma mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) sudah membersihkan data-data penerima bantuan yang tidak valid. Teknologi penginderaan jauh dan geospasial juga dimanfaatkan untuk memastikan kelaikan penerima manfaat. Di samping itu, yang utama  dilakukan adalah memonitor secara rutin pergerakan data penerima bantuan yang begitu dinamis. Upaya ini dianggap penting karena dapat mempengaruhi besaran dana manfaat yang diperoleh penerima bantuan.

Proses updating DTKS dilakukan Kemensos secara reguler yaitu pada minggu pertama hingga ketiga setiap bulannya. Pada kurun tersebut Pemda diberi kesempatan untuk memasukkan usulan perbaikan data penerima bantuan. Pada minggu ke-4 data yang telah di-update tersebut dikirim ke Kementerian Keuangan untuk proses pencairan dana.

Risma membeberkan yang menjadi kendala adalah tidak semua daerah aktif melakukan perbaikan data. “Kami tidak pernah terlambat. Cuman memang masalahnya (seluruh pihak terkait) harus sangat disiplin. Soalnya kalau kita (Kemensos) saja yang disiplin juga tidak bisa. Karena itu harus ada (peran aktif) dari daerah,” jelas Risma.

Risma maupun Yanuar sama-sama mendorong peran aktif Pemda untuk meng-update data kependudukan karena yang mengetahui kondisi persis masyarakat adalah pihak daerah. Ini juga selaras dengan amanat UU 13/2011 mengenai tanggung jawab Pemda untuk mendata fakir miskin. “Sebetulnya kalau daerah itu melakukan fungsi-fungsi kontrol misalkan kontrol kependudukan, sebetulnya Dinas Dukcapil daerah itu sangat berperan. Misalkan ada yang lahir, ada yang meninggal, itu kan tahu mereka. Kalau ini bisa disinergikan, maka semuanya tidak ada yang sulit,” terang Risma.

Fokus pada Perbaikan

Pada RAPBN 2022 anggaran perlinsos dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun atau turun 12,4 persen dari outlook 2021. Menyoal turunnya anggaran perlinsos itu, Risma menjelaskan hal tersebut antara lain dikarenakan Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak dianggarkan kembali di 2022 dengan asumsi tren pandemi sudah menurun dan vaksinasi sudah makin luas cakupannya. Sementara untuk membantu masyarakat terdampak pandemi, bantuan akan diberikan dalam bentuk bantuan pangan nontunai (BNPT) untuk lebih menjaga keberlanjutan pemberian bantuan di tengah ketidakpastian akibat pandemi.

Di tahun 2022 mendatang, Kemensos juga akan mengendalikan penggunaan bansos oleh penerima manfaat melalui aplikasi digital. Penggunaan aplikasi ini diharapkan agar penerima manfaat dapat menggunakan dana bantuan yang diberikan secara tepat sebagaimana peruntukan bantuan tersebut. Alhasil, tujuan utama dari penyaluran bansos yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dapat terealisasi dengan benar.

Sementara Yanuar tidak mempersoalkan turunnya anggaran perlinsos di 2022. Ia berpendapat berapapun besar alokasi anggaran, yang perlu difokuskan adalah perbaikan mekanisme penyaluran bansos tersebut agar cakupan bantuan bisa lebih diperluas. “Saya nggak begitu peduli dengan penurunan angka ini. Yang saya pedulikan adalah duit itu dipakai untuk apa? Gimana disalurkannya? Kalau duit itu dipakai dengan benar, diiringi update DTKS dengan benar…banyak yang bisa kita lakukan,” pungkas Yanuar.