Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Bantu Tingkatkan Investasi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau menjadikan Indonesia menjadi negara dengan pulau terbanyak ke enam di dunia. Dengan luas 1.904.570 kilometer persegi, Indonesia mempunyai keinginan untuk melakukan pembangunan ekonomi secara merata. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan utama serta terus diupayakan dan ditingkatkan oleh pemerintah. Salah satu langkah terobosan yang dilakukan adalah melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan usulan dari Badan Usaha dan Pemerintah Daerah ditetapkan beberapa wilayah untuk dibuat KEK oleh pemerintah. Saat ini terdapat dua puluh KEK yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia.

Kawasan Ekonomi Khusus

Untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia, pemerintah membuat suatu terobosan melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK yang dimulai pada tahun 2014. Pemerintah melihat perlu adanya peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. KEK dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, impor, ekspor, serta kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama dari pengembangan KEK yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing bangsa. KEK terdiri atas satu atau beberapa kegiatan usaha seperti produksi dan pengolahan; logistik dan distribusi; riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi; pariwisata; pengembangan energi; pendidikan; kesehatan; olahraga; jasa keuangan; industri kreatif; pembangunan dan pengelolaan KEK; penyedian infrastruktur KEK; serta ekonomi lainnya. Harapannya dengan adanya KEK dapat menjadi pionir untuk merangsang pertumbuhan multiplier effect di daerah kawasan tersebut.

KEK Sei Mangkei

KEK Sei Mangkei adalah merupakan KEK pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden. Ditetapkan melalui Peraturan  Pemerintah Nomor  29  Tahun  2012  pada  tanggal  27 Februari 2012, KEK Sei Mangkei terletak di Kecamatan Bosar Malingas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara. Kegiatan utama KEK Sei Mangkei adalah industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata dan logistik. KEK Sei Mangkei difokuskan untuk menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir berskala besar dan berkualitas internasional. Total luas lahan sebesar 2.002,7 Ha dengan realisasi pemanfaatan lahan sekitar 295,27 Ha atau sekitar 15,27%, KEK Sei Mangkei terbuka akan potensi industri lainnya terutama di sektor hilir dengan nilai tambah yang tinggi.

KEK Sei Mangkei diusulkan menjadi kawasan ekonomi khusus yang dikelola oleh PT.Perkebunan Nusantara III sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) berdasarkan keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/193/BPPD, yang kemudian dijalankan oleh anak usahanya yaitu PT. Kawasan Industri Nusantara (KINRA) yang bertugas menjalankan kegiatan usaha yang terpusat dalam pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran KEK Sei Mangkei.

“Untuk PP-nya di tahun 2012 penetapan KEK, untuk Sei Mangkei 2012, namun efektif itu di tahun 2017. Jadi itu effectively operated itu sejalan dengan berdirinya KINRA ini. Karena dulu kan ini dikelola oleh PTPN3, which is not the main business core for PTPN3, jadi dia bentuk satu anak perusahaan khusus untuk handle real estate and property business”, ucap Muhammad Fadillah yang kerap disapa Fadil, assistant manager pada PT. KINRA.

Walaupun mempunyai kegiatan utama pada bidang kelapa sawit dan karet, KEK Sei Mangkei tidak menutup jalan untuk industri lainnya. “Sebenarnya KEK bisa mengakomodir berbagai macam jenis industri selama AMDAL lingkungannya mengakomodir. Karena saat membuka industri kan salah satu perizinan paling utama adalah perizinan lingkungan. Selama AMDAL kita bisa mengakomodir, semua industri bisa”, jelas Fadil. Saat ini sudah ada 18 perusahaan yang terdaftar. “Yang beroperasi ada Unilever, INL, Aice, dan Allianz, ditambah PKS, pabrik kita sendiri. Pertamina juga 2 (perusahaan), jadi (total) 7. Sisanya masih konstruksi. Mereka sudah beli lahan, sudah komitmen, itu ada 18. Harapannya di 2 tahun ini sudah beroperasi”, sambung Fadil.

KEK yang diresmikan Joko Widodo pada 27 Januari 2015 bukan tanpa alasan dibangun di Simalungun. Lokasi strategis yang berada di sumber pasokan minyak sawit menjadi salah satu daya dukung untuk industri pengolahan minyak sawit serta turunannya. Integrasi jalur pengangkutan juga jadi salah satu keunggulannya. Adanya dry port sebagai salah satu fasilitas khusus yang dihadirkan menambah variasi moda pengangkutan. Jalur rel yang interkonektif menghubungkan langsung Sei Mangkei dengan dua pelabuhan besar yaitu Belawan dan Kuala Tanjung membuat distribusi barang lebih cepat. Selain itu, akses darat ke Bandara Kualanamu dengan jarak kurang lebih 110 km, Pelabuhan Belawan sejauh 146 km serta Pelabuhan Kuala Tanjung dengan jarak 40 km, dapat ditempuh lewat tol, meski saat ini akses tol baru terbangun sampai Tebing Tinggi.

Ketika ditanya infrastruktur pendukung yang ada pada KEK Sei Mangkei Fadil menjelaskan jika KEK ini telah dilengkapi dengan seluruh basic utilities yang diperlukan oleh pelaku usaha seperti suplai air bersih, manajemen limbah, listrik, gas, akses jalan juga sudah dibangun sehingga pada prinsipnya sudah siap untuk mendukung operasional tennant.

“Tinggal beberapa saja yang mungkin sebagai fasilitas komplementer yang sedang kita upayakan, misalnya ada beberapa tenant butuh supply steam, nitrogen atau hidrogen”, tambah Fadil.

Fasilitas fiskal dan non fiskal KEK

KEK Sei Mangkei ini sendiri berada di lingkup kerja Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea cukai (DJBC) Sumatra Utara dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Utara 2 sebagai salah satu perwakilan Kementerian Keuangan dan pemerintah yang memberikan berbagai fasilitas fiskal untuk KEK. Salah satu kelebihan KEK adalah adanya berbagai macam kemudahan fasilitas dan insentif yang ditawarkan oleh pemerintah.

Parjiya selaku Kepala Kanwil DJBC Sumut memaparkan bahwa beberapa fasilitas diberikan oleh bea cukai. Pada tahapan pembangunan dan pengembangan industri, insentif fiskal yang diberikan berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang modal dengan menggunakan masterlist yang diterbitkan administrator KEK.

Sedangkan fasilitas kemudahan yang diberikan pemerintah pada tahap produksi berupa penangguhan bea masuk terhadap pemasukan barang dari luar daerah pabean berupa bahan baku dan bahan penolong, mesin dan peralatan, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan hasil produksi.

“Bahkan ada pos Bea Cukai yang setiap saat bisa memberikan edukasi, sosialisasi, bahkan tentunya pelayan di sana”, ucap Parjiya. “Tentu ada (persyaratan yang harus dipenuhi). Dari perizinan ya itu ada di sana. Persyaratan itu bukan membuat pengusaha atau calon investor itu menjadi sulit karena justru pada saat itulah kita berkomunikasi supaya calon pengusaha atau calon investor nyaman berada di sana dan bisa meningkatkan produktivitas atau bahkan bisa meningkatkan produk yang khususnya nanti akan orientasi ekspor”, tambahnya.

Dari sisi pajak, DJP memberikan fasilitas fiskal untuk PPH berupa tax holiday (tergantung pada jumlah investasi) dan tax allowance untuk selain kegiatan utama dan untuk kegiatan utama yang tidak mendapat fasilitas tax holiday. Kemudian fasilitas PPN tidak dipungut dengan kriteria sesuai PMK Nomor:237/PMK.010/2020 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor:33/PMK.010/2021. Selain itu pemerintah daerah juga memberikan fasilitas untuk pajak daerah dengan mengurangi pajak daerah dan/atau retribusi daerah antara 50% - 100%, serta fasilitas fiskal lainnya.

Untuk fasilitas non fiskal juga tak kalah menggiurkan seperti diberikannya kemudahan perizinan, kepemilikan barang asing di KEK Pariwisata, peraturan khusus untuk ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, dukungan infrastruktur terpadu dari pemerintah, kenyamanan lingkungan, serta insentif dan fasilitas lainnya.

“Rata-rata pembangunan satu tahun sampai satu setengah tahun bisa dipercepat karena tidak ada IMB yang dilaksanakan di sini. Bayangkan pertumbuhan alur keluar-masuk barang yang ada di kawasan. Saat ini barang keluar-masuk di KEK Sei Mangkei kita prediksi bisa meningkat 2-3 kali lipat dari yang saat ini”, kata Fadil tentang kemudahan perizinan di KEK Sei Mangkei.

“Struktur KEK itu bagaimana dan kenapa ini menarik, karena kita ada administrator di sini yang menjadi representasi pemerintah sehingga bisa mempercepat alur perizinan dan menjadi salah satu objek vital nasional dan PSN (proyek strategis Nasional) untuk Indonesia”, tambah Fadil.

Dampak

“Tren kenaikan investasi itu sudah nyata terjadi. Dengan munculnya KEK ini diharapkan ada investasi yang masuk dengan kemudahan-kemudahan yang tadi saya sebutkan. Di sisi lain, tentu akan ada tenaga kerja yang terserap di dalamnya. Kemudian karena ini orientasinya ekspor, tentu nilai devisa ekspor juga akan terus bertambah. Dan yang paling penting, diharapkan keberadaan KEK ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah sekitar”, kata Parjiya.

Sejalan dengan hal tersebut Fadil juga menjelaskan perbedaan yang terjadi di sekitar KEK Sei Mangkei. “Dulu, di kota perdagangan itu kan daerahnya namanya Pasar Satu ya. Dulu itu kayak kota mati. Bener. Sejak masuknya pabrik (di KEK), daerah Pasar Satu itu bertumbuh drastis. Kenapa? Karena ada perumahan (karyawan), orang mulai menetap, kemudian terbentuklah supply-demand di atasnya, mulai orang berjualan kebutuhan sehari-hari sehingga menjadi seperti kota kecil sendiri di sana di mana marketnya berfokus kepada karyawan disana”, terang Fadil.

Sementara itu, Eko, salah satu warga sekitar yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan pada KEK Sei Mangkei menjelaskan bahwa pada awalnya warga menolak saat awal akan dibangunnya KEK. Mereka takut jika dibangun pabrik akan ada masalah yang terjadi seperti persoalan limbah dan sebagainya. Namun saat ini, warga sekitar merasakan dampaknya dan justru mendukung perkembangan KEK Sei Mangkei. Daerah yang dulu hanya berupa kebun sawit dan perkampungan kecil dengan mata pencaharian masyarakat yang sebagian bekerja serabutan kini sudah mulai berkembang ekonominya. “Awalnya kontra tapi sekarang ini (mereka) sangat mendukung sekali (adanya KEK). Lumayan banyak manfaatnya. Yang jelas merekrut pekerja yang banyak pengangguran selama ini di kampung. Yang kedua untuk orang yang berjualan di sekitar (KEK), perekonomiannya makin lancar. Yang rumahnya kosong bisa dikontrakin (untuk pekerja dari luar daerah)” kata Eko.

Target membuka lapangan pekerjaan

Dengan segala macam fasilitas dan kemudahan, tentu masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pembangunan KEK Sei Mangkei. Fadil menjelaskan fase peralihan dari agrikultur menjadi industrialis menghasilkan tantangan tersendiri.

“Mental-mental orang dari agrikultur ke industrialis kan beda. Kalau kita kerja di perkebunan kan datang bisa datang kapanpun. Kalau orang industrialis, orang yang terbiasa bekerja dengan sistem, datang jam 7, datang jam 8, pulang jam 5. Itu masih banyak sekali asimilasi yang dicoba untuk masyarakat sekitar untuk beradaptasi dengan kultur seperti itu”, kata Fadil. Pendidikan masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah satu faktor penghambat, karena dengan makin tinggi tingkat pendidikan maka makin banyak pula peluang mendapatkan pekerjaan.

Parjiya juga menambahkan tantangan yang dihadapi KEK Sei Mangkei adalah keberlanjutan pembangunan infrastruktur pendukung KEK seperti transportasi dan lainnya. Ia menyebut bahwa dukungan sektor transportasi membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. “Untuk membangun transportasi, baik lewat jalur darat maupun kereta api masih butuh kerjasama dan dukungan dari banyak pihak”, terang Parjiya.

Hal itu juga ditegaskan oleh Fadil. “Berkaitan dengan KEK Sei Mangkei, tidak akan bisa berhasil tanpa adanya infrastruktur yang baik. Selama cost of doing bisnis di sini masih tinggi, tidak akan bisa ramai kawasan ini. Makanya, perlu menjadi studi khusus bagaimana untuk meminimalisir cost of doing bisnis. Aspek logistik yang bisa diturunkan lagi jadi double handling dan banyak sekali. Mungkin dari insentif sudah banyak membantu, tetapi bagaimana juga dari segi keterjangkauan dengan bahan baku dan lain sebagainya”, ucap Fadil.

Fadil juga berharap KEK Sei Mangkei bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi daerah sekitar dan ekonomi nasional. “Harapannya di 2031 kita bisa membuat lapangan pekerjaan mencapai 83 ribu jiwa dan output terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai Rp92,1 T”, harap Fadil.

Harapan serupa disematkan Parjiya yang berharap KEK Sei Mangkei dapat berkembang lebih luas lagi. “Kami juga optimis berdasarkan sejarah kemarin yang notabene investasinya dari tahun ke tahun bertambah, penyerapan tenaga kerja juga bertambah, nilai devisa ekspornya juga bertambah, kita optimis nanti akan banyak investor yang lain sepanjang Kementerian/lembaga terkait, Pemda, turut mendukung konsep yang luar biasa ini” pungkas Parjiya.