Sambut Pesta Demokrasi, Ingat Jaga Stabilitas

Hajatan akbar demokrasi telah menanti di depan mata. Tak kurang dari tiga bulan mendatang, tepatnya 14 Februari 2024, segenap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan melakukan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 guna memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) untuk periode 2024-2029.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu juga disemarakkan oleh 23 partai peserta yang terdiri dari 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh.

Kesuksesan pemilu serentak 2024 menjadi momen penentu masa depan bangsa, khususnya dalam kurun lima tahun mendatang. Untuk memastikan kelancaran tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,3 triliun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta kementerian/lembaga (K/L) pendukung lainnya.

Anggaran tersebut diberikan sejak 20 bulan sebelum hari H Pemilu, yaitu mulai tahun 2022 hingga 2024. Dengan rincian, alokasi tahun 2022 sebesar Rp3,1 triliun, tahun 2023 sebesar Rp30,0 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp38,2 triliun.

Serentak bersinergi

Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak kali kedua yang dilakukan di Indonesia, setelah mekanisme yang sama diterapkan pada pemilu periode 2019. Tak hanya pemilu, pemilihan kepala daerah (pilkada) pun akan digelar dalam tahun yang sama, yakni pada 27 November 2024.

Dilansir dari situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil melalui konstelasi politik yang akan mengawal Indonesia lima tahun ke depan.

Senada, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky memandang mekanisme pemilu serentak akan mendorong harmonisasi kebijakan di level nasional dan daerah. Sehingga sinergi yang terbentuk dapat membawa sentimen positif bagi masyarakat dan dunia usaha.

Di lain sisi, Direktur Anggaran Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Polhukam dan BA BUN) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Dwi Pudjiastuti Handayani menjelaskan sistem dan teknis pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan, akan mempengaruhi besaran alokasi Pemilu.

Sebagai gambaran, anggaran pemilu 2024 yang mengalami kenaikan sebesar 57,3% dibandingkan tahun 2019 terjadi karena terdapat peraturan terkait yang mengalami perubahan. Antara lain adanya kenaikan honorarium Badan Adhoc penyelenggara pemilu.

Persiapan matang

Berbagai persiapan telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Mulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu hingga persiapan logistik.  

Dwi Pudjiastuti menyampaikan pos alokasi anggaran tahapan pemilu di KPU antara lain digunakan untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pembentukan badan Adhoc, masa kampanye pemilu, serta pemungutan dan penghitungan suara.

Adapun total alokasi anggaran tahapan pemilu 2024 pada KPU selama tiga tahun mencapai Rp45,117 triliun.

“Dari tahapan tersebut, persentase alokasi terbesar (terletak) pada tahapan Pembentukan Badan Adhoc yaitu sebesar 67,3%,” ujar Dwi Pudjiastuti.

Badan Adhoc penyelenggara pemilu di dalam negeri terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).  

“Untuk KPPS kenaikan honorarium terbesar hingga 104%,” imbuhnya.

Selain di KPU, pos alokasi tahapan Pemilu 2024 juga terdapat pada Bawaslu guna pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Serta beberapa K/L pendukung lainnya untuk pos pengamanan pemilu, penegakkan kode etik, teknologi informasi, maupun penanganan sengketa.

Pemilu genjot ekonomi

Kenduri demokrasi lima tahunan sekali ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial politik. Namun, juga berpotensi mengungkit perekonomian melalui peningkatan konsumsi.

Pemilu serentak menurut Riefky akan meningkatkan perputaran uang dan konsumsi, bukan hanya konsumsi pemerintah, tapi juga konsumsi di level masyarakat. Konsumsi Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diprediksi meningkat sejalan pengeluaran calon legislatif (caleg) yang meroket di masa pemilu.

“Jadi beberapa estimasi itu menunjukkan bahkan (bisa) mencapai 1% dari PDB Indonesia atau mungkin kisaran Rp300-an triliun. Jadi memang pemilu memiliki multiplier effect yang cukup signifikan,” ujar Riefky.

Adapun KPU telah menetapkan daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi anggota parlemen dengan total sebanyak 2.710 dapil dan 20.462 kursi. Kursi tersedia terdiri dari 580 kursi DPR, 2.372 kursi DPRD Provinsi, dan 17.510 kursi DPRD Kab/kota. Sementara, daftar calon sementara (DCS) anggota DPR untuk pemilu 2024 tercatat sejumlah 9.919 DCS.

Riefky memperkirakan, peningkatan konsumsi sebagai dampak pemilu akan terjadi mulai akhir tahun 2023 hingga kuartal 1-2024. Kemudian akan semakin terungkit hingga mendekati kuartal 2-2024 didorong periode ramadhan dan Lebaran. Kemudian akan berlanjut khususnya di level daerah dengan adanya rangkaian pilkada.

“saya rasa, daya ungkitnya ini akan besar di awal, di level nasional. Kemudian diteruskan di level daerah,” tuturnya.

Riefky melanjutkan, aktivitas sektor riil akan membawa efek pengganda besar terhadap perekonomian. Seperti sektor periklanan, makanan minuman, dan jasa pendukung pemilu lainnya baik perdagangan besar maupun eceran.

Sementara, Riefky berpendapat mendekati periode pemilu investasi akan cenderung tertahan. Karena arah kebijakan ke depan yang relatif belum pasti.

“Dari sisi investor tentu ingin melihat kepastian kebijakan yang lebih clear pasca Pemilu. Jadi tingkat investasi pun masih relatif tertahan, paling tidak sampai akhir tahun 2024 atau bahkan mungkin baru pick up di awal tahun 2025,” ungkapnya.

Di samping itu, kondisi investasi yang relatif stagnan dan masih diwarnai ketidakpastian juga dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi besar global seperti ekonomi US dan China. Riefky menuturkan keyakinan investor baru akan muncul kembali pasca terbentuknya pemerintahan baru.

Jaga stabilitas

Kematangan demokrasi Indonesia kembali akan diuji di masa perhelatan pemilu 2024. Pemerintah perlu menjaga stabilitas negara di sepanjang tahun politik tersebut.

Riefky menyampaikan beberapa aspek yang perlu diperhatikan stabilitasnya oleh pemerintah antara lain stabilitas pertumbuhan ekonomi dan inflasi, khususnya inflasi pangan. Sehingga daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.

Yang tak kalah penting juga menurut Riefky adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dia lanjut menjelaskan 90% nilai impor kita merupakan bahan baku dan barang modal. Artinya, berkaitan langsung dengan proses produksi dalam negeri. Sehingga kalau nilai tukar kita tidak terjaga dan terus meningkat maka ongkos produksi dan harga barang-barang domestik pun akan ikut meningkat.

“Jadi, kalau pemerintah kemudian bisa menjaga berbagai stabilitas, terutama di sektor riil, saya rasa ini menjadi modal yang cukup baik untuk kita menghadapi periode transisi di tahun 2024 nanti,” ucapnya.

Menanggapi dampak yang terjadi apabila pemilu terjadi hingga dua putaran, Riefky mengatakan dari sisi ekonomi, akan berdampak positif karena perputaran uang akan semakin besar. Namun, di sisi lain, risiko ketidakpastian juga akan meningkat yang dapat berimbas pada sentimen pasar.

“Tapi, kita harapkan paling tidak dari sisi masyarakat ini bisa stabil, daya beli harga-harga, dan juga dari investor tetap bisa teryakini bahwa siapapun yang terpilih, bagaimana perubahan peta politiknya itu tetap mengarah ke arah development yang progresif,” tuturnya.

Riefky juga berharap akan situasi kondusif di masa transisi rezim pemerintahan. Serta tidak adanya perubahan arah kebijakan yang signifikan di 2024.

“Kita harapkan di periode critical itu kita sudah memiliki pondasi yang cukup baik. Kemudian, di periode depan kita memiliki arah kebijakan yang meneruskan yang sudah baik, dan meng-improve apa yang belum sempat diperbaiki,” pungkasnya.