Tahun Ini Cerita Akan Berbeda

Perekonomian global menghadapi ujian besar selama beberapa tahun terakhir. Sebelum COVID-19, dunia diwarnai isu geopolitik dan perang dagang. Kehadiran COVID-19 pada akhir 2019 merupakan krisis tak terduga yang memberi dampak luar biasa di berbagai sektor. Di Indonesia, belanja negara pada APBN 2020 tumbuh 12,2 persen untuk mendukung penanganan COVID-19 dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Negara-negara lain melakukan respons tak jauh berbeda untuk menangani pandemi. Mereka merealokasi anggaran belanja negara dan mengarahkan kebijakan pada tiga hal, yakni penanganan kesehatan, penyelamatan ekonomi, dan stabilitas sektor keuangan.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memberi banyak stimulus kepada masyarakat dan sektor usaha pada 2020 lalu dan realisasinya mencapai Rp579,78 triliun. Hasilnya, titik balik pemulihan ekonomi domestik dirasakan sejak triwulan III-2020 dan terus berlangsung hingga kini. Program vaksinasi telah dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tahun ini cerita diharapkan akan berbeda, menjadi lebih baik dan penuh optimisme.

“Situasi saat ini sudah lebih baik karena kita sudah lebih memahami perkembangan COVID-19," tutur Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (PKEM BKF) Hidayat Amir. Ia menyebut COVID-19 telah menjadi game changer pada awal 2020 namun vaksin sebagai antitesis dari COVID-19 justru akan menjadi game changer pada 2021. Amir berharap pandemi dapat berakhir lebih cepat. Namun selain mempercepat pemulihan ekonomi, Amir menggarisbawahi bahwa penanganan pandemi dari sisi kesehatan tetap menjadi prioritas. “Bukan hanya save the economy, but more important is save life," tegasnya.

Prediksi ekonomi 2021

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mencatat angka -2,07 persen. Meski masih negatif, capaian tersebut masih lebih baik dibanding sejumlah negara ASEAN dan G-20. Amir menjelaskan tren pertumbuhan juga menunjukkan perbaikan dari kuartal ke kuartal. Momentum perbaikan ekonomi yang sedang berjalan perlu dijaga dan dilanjutkan di 2021. Kebijakan fiskal tahun 2021 akan diarahkan untuk melanjutkan program penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan program lain untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi sejak kuartal III-2020, Amir memprediksi pada kuartal I-2021 laju pertumbuhan ekonomi nasional sudah berada pada angka 0 persen. “Assessment kami ada di sekitar itu. Kalau negatif tidak terlalu dalam, kalau positif sepertinya belum bisa terlalu tinggi. Tetapi nanti di kuartal II, karena base line-nya ada -5,32 persen di 2020, estimasi kita cukup tinggi pada kuartal II-2021, akan ada di sekitar 6 bahkan 7 persen," ungkap Amir.

Sebagaimana tahun lalu, APBN diharapkan kembali menjadi sentral pemulihan ekonomi. Program PEN dalam APBN masih akan berlanjut di tahun 2021 sebagai survival and recovery kit untuk memastikan penanganan pandemi lebih efektif. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi pemulihan dunia usaha, program perlindungan sosial akan kembali diberikan. Reformasi struktural melalui implementasi aturan turunan UU Cipta Kerja juga akan dipercepat untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan lapangan kerja.

“Selain didorong oleh APBN, jangan kita lupa reformasi struktural yang berjalan sejak sebelum COVID-19. Jadi harapannya ketika nanti recovery, UU Cipta Kerja sudah diimplementasikan, Sovereign Wealth Fund (SWF) sudah diimplementasikan, sehingga kita bisa lari lebih kencang," kata Amir.

Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di kisaran 4,5-5,5 persen year on year (yoy) dengan titik tengah di angka 5 persen. Angka ini sejalan prediksi beberapa lembaga internasional, yaitu International Monetary Fund (IMF) 4,8 persen, World Bank 4,4 persen, dan Asian Development Bank (ADB) 4,5 persen. Amir menjelaskan, target 5 persen masih sangat relevan. Ada risiko angka tersebut turun jika perkembangan kasus COVID-19 tak juga menurun. Namun, dengan kehadiran vaksin serta upaya pemerintah melakukan reformasi struktural dan menggunakan instrumen APBN untuk mendorong ekonomi, ia optimistis angka 5 persen tercapai.

“Memang masih rentan karena kita memahami uncertainty-nya masih tinggi. Namun, itu harapan kita. Di tengah ketidakpastian, lebih baik kita punya harapan dibandingkan kita putus asa karena artinya sudah mati sebelum waktunya," ujar Amir.

Game changer 2021

 Total belanja dalam APBN 2021 telah dipatok sebesar Rp2.750 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menuturkan, sejak penyusunan APBN 2021 yang dilakukan pada awal 2020, belanja APBN tersebut akan diarahkan untuk memulihkan ekonomi 2021. Pemerintah telah menyusun framework kebijakan pemulihan ekonomi 2021 yang secara garis besar berfokus pada tiga hal.

“Ada tiga fokus yang kita sebut sebagai game changer karena kita menyadari bahwa COVID-19 itu belum selesai. Game changer pertama yaitu intervensi kesehatan, termasuk program vaksinasi. Game changer kedua, kita mendorong bottom 40 persen orang miskin dan tidak mampu untuk tetap bisa survive melalui program perlindungan sosial. Kita juga tetap mendukung dunia usaha melalui subsidi bunga, penjaminan, penempatan dana, termasuk dukungan pada BUMN yang memerlukan. Di sisi lain, ini game changer ketiga, kita melakukan reformasi, termasuk di dalamnya UU Cipta Kerja, reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain," terang Kunta panjang lebar.

Kunta menyebut pendanaan vaksinasi sudah dilakukan sejak 2020, terutama untuk uang muka dan pengadaan vaksin. Sejumlah aturan teknis juga sudah diterbitkan agar program vaksinasi dapat berjalan sesuai harapan. Dari sisi pendanaan, pada 2021 ini pemerintah menyiapkan kebutuhan alokasi sebesar Rp73,3 triliun untuk pengadaan vaksin, pengadaan alat pendukung, serta operasional dan pelatihan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang biasa disebut Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), pembiayaannya akan ditanggung BPJS Kesehatan (untuk peserta) dan pemerintah (untuk non-peserta).

Vaksinasi diberikan secara gratis untuk 181,5 juta penduduk usia di atas 18 tahun sebanyak dua kali sehingga ada sekitar 360 juta dosis yang perlu disediakan. Namun, Kunta menjelaskan pemerintah menyediakan hampir mencapai 400 juta dosis, bahkan sudah mengamankan 600 juta dosis vaksin. Pemulihan kesehatan menjadi tumpuan perbaikan kondisi saat ini sehingga penganggaran dalam APBN difokuskan ke sektor tersebut. “Kita melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari kementerian/lembaga lain dan juga penghematan untuk men-support program vaksinasi," jelas Kunta.

Selain fokus pada pemulihan ekonomi, APBN 2021 juga tetap menjalankan agenda reformasi. Upaya penguatan reformasi ini meliputi upaya peningkatan produktivitas melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia. “Reformasi birokrasi juga sangat penting, karena dengan kondisi saat ini, seharusnya birokrasi kita jauh lebih efisien dan efektif," tutur Kunta.

Reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja menjadi salah satu game changer yang dapat memepercepat pemulihan ekonomi. Kunta menerangkan UU Cipta Kerja diarahkan untuk untuk mendorong investasi. Di dalam UU Cipta Kerja terdapat banyak sekali terobosan-terobosan yang diberikan sehingga investasi dapat masuk, dunia usaha menggeliat, lapangan pekerjaan meningkat, dan masyarakat mendapat sumber penghidupan yang lebih baik.

Kunta berharap masyarakat, pemerintah, dan swasta dapat mendukung program pemerintah yang sudah direncanakan agar kondisi Indonesia ke depan makin membaik. “Ini kan kondisi yang luar biasa, tidak terduga, dan ternyata berlangsung panjang, jadi kita harus sama-sama menjaga supaya nafas kita juga panjang," pungkasnya.