Artikel
Dalam APBN, terdapat mekanisme distribusi belanja yang namanya Transfer ke Daerah (TKD). Secara ringkas, TKD adalah bagian dari belanja negara yang disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Besarnya TKD ini bisa saja berubah setiap tahun menyesuaikan kondisi perekonomian nasional. Pun, sebelum ditransfer, alokasi ini harus melalui pembahasan dan persetujuan wakil rakyat.
16 Februari 2023
Pendiri Smart Batik yang lahir pada 11 Agustus 1993, Miftahudin Nur Ihsan atau lebih suka disapa Ihsan, peraih beasiswa LPDP begitu sangat mencintai kota kelahirannya, Yogyakarta. Lahir dari kedua orang tua yang bisa disebut pas-pasan, membuat Ihsan tak bisa terus berada di zona nyaman. Sedari lulus SMP orang tuanya sudah memberi wejangan agar Ihsan bersekolah di bangku SMK saja bersebab orang tuanya takut jika tidak bisa membiayai kuliahnya.
16 Februari 2023
Tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, perkebunan kelapa sawit juga mendorong perkembangan aspek sosial dan lingkungan di Indonesia. Sebagai komoditas utama perkebunan nasional, industri ini membuka lapangan pekerjaan yang luas terutama kepada masyarakat di daerah sekitar perkebunan maupun dari daerah lain di Indonesia. Dari segi lingkungan, Indonesia telah menerapkan ISPO (Indonesia sustainable palm oil). Upaya tersebut merupakan usaha pemerintah menjamin keberlanjutan pengelolaan kelapa sawit agar tidak asal-asalan. Pengelolaannya menerapkan prinsip 3P, yaitu profit, people, dan planet.
16 Februari 2023
Petikan wawancara Media Keuangan Plus dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengenai UU HKPD
16 Februari 2023
Sebagai langkah penguatan sinergi keuangan pusat dan daerah, utamanya dalam mendukung perbaikan desentralisasi fiskal maka pada 2022 silam pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pembenahan yang dilakukan melalui UU HKPD adalah melakukan pembaruan rancangan transfer ke daerah (TKD), antara lain melalui redesain dana bagi hasil (DBH).
16 Februari 2023
Krisis ekonomi 1998 menjadi salah satu pemicu reformasi keuangan negara di Indonesia. Pada saat yang sama, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal turut menjadi atensi dan mendorong dibahasnya aturan baru tentang keduanya. Tak perlu waktu lama, tahun 1999 terbit Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
16 Februari 2023
Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, menjamurnya praktik-praktik rentenir dan riba di masyarakat, maka adanya prinsip syariah pada skema pembiayaan UMi dapat membuat masyarakat terutama para pelaku usaha kecil bisa memperoleh modal usaha yang halal dan insya Allah barokah bagi usahanya. Sebuah alternatif yang sangat baik tentunya ditengah menjamurnya praktik-praktik riba saat ini. Jadi bagi para pelaku usaha mikro, pilih rentenir atau UMi
31 Januari 2023
Merespons kondisi dan tantangan sektor keuangan terkini, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) bersama pemerintah sepakat membentuk Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada 12 Januari 2023.
31 Januari 2023
Simak 7 tujuh tips mengatur keuangan rumah tangga agar lebih baik di awal tahun ini agar mengatur keuangan rumah tangga menjadi lancar sesuai target.
31 Januari 2023
Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah dokumen penting bagi masyarakat Indonesia. Tanda tangan tersebut bermakna Presiden resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK.
31 Januari 2023
Petikan wawancara Media Keuangan Plus dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengenai UU P2SK
31 Januari 2023