Artikel

Pendapat umum adalah pendidikan merupakan kunci menuju kesuksesan. Namun, dengan jaminan Negara untuk pendidikan dasar selama 12 tahun, lulus SMA saja tidak lagi cukup untuk menjamin kesuksesan di era ini. Di dunia kerja yang semakin kompetitif saat ini, memiliki setidaknya gelar S1 sudah menjadi keharusan. Bahkan untuk mencapai karier yang lebih tinggi, memiliki gelar S2 dapat memberikan keuntungan besar.

Data potensi risiko dan kejadian bencana di Indonesia yang disampaikan oleh The World Risk Report 2023 maupun laporan kejadian bencana pada tahun 2023 oleh BNPB dimaksud seharusnya dapat menjadi pemicu untuk dijadikan motivasi tersendiri bagi Pemerintah Indonesia. Pemerintah perlu melakukan aksi nyata untuk melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, tanggap darurat bencana, maupun pascabencana. Meskipun kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), namun kita masih memiliki serangkaian pekerjaan rumah untuk memperkuat kapasitas pendanaan dalam rangka penanggulangan bencana di Nusantara.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap tumbuhnya geliat pengusaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Di lingkup Kementerian Keuangan, tugas ini salah satunya dimandatkan kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sebagai badan layanan umum (BLU), PIP mendorong tercapainya visi misi Kemenkeu, termasuk komitmen dalam membangun sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Siang itu cuaca begitu terik di sebuah desa Gedangsari. Dua orang pria nampak hilir mudik dari garasi menuju mobil yang terparkir di depannya. Mereka menaikkan muatan kardus-kardus yang telah disatukan per sepuluhan oleh dua orang perempuan di dalam garasi tersebut. Setelah seluruh paket berhasil dimuat, mobil dengan livery Devina Roti itupun melaju pergi.

Setiap tahun, pemerintah pusat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Inilah wujud konsistensi pemerintah Indonesia untuk bersikap transparan dan berupaya menpertanggungjawabkan kinerja APBN sebagai tools untuk membangun Indonesia dan menyejahterakan masyarakat.

Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Terhitung sejak LKPP 2016, pemerintah telah memperoleh penilaian terbaik berupa opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut.

Indonesia terkenal sebagai negara maritim. Luas laut Indonesia yang mencapai 62% dari keseluruhan wilayah Indonesia menyimpan berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya. Sayangnya, banyak kekayaan alam yang belum bisa dioptimalkan. Lagi-lagi pendidikan menjadi masalah dasar yang masih sulit teratasi. Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau membuat pemerataan di berbagai bidang masih jadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama di daerah pesisir. Rumah Bahari Gemilang hadir untuk sedikit membantu dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, untuk bisa berperan dalam proses pembangunan masyarakat pesisir terutama di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Palu adalah ibukota provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Kota Palu yang terkenal dengan sebutan “Negeri 5 Dimensi” ini mempunyai banyak cerita. Kementerian Keuangan hadir untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia, tak terkecuali di bumi Sulteng, salah satunya adalah instansi bea cukai dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai tipe madya Pabean C Pantoloan sebagai perwakilannya.

Pengelolaan keuangan negara merupakan urat nadi pelaksanaan pembangunan nasional. Program-program pembangunan nasional sangat memerlukan pembiayaan yang tepat dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat besar, karena selain harus mengelola Bagian Anggaran kementeriannya (BA 15) sebagaimana Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya sebagai Chief Operating Officer (COO), Menteri Keuangan juga menjadi Pengelola Fiskal (Chief Financial Officer-CFO) yang bertanggung jawab untuk menjaga pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Menteri Keuangan juga memiliki tanggung jawab sebagai Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan pembinaan perusahaan negara.

Menyiasati kebutuhan pendanaan yang besar untuk mitigasi perubahan iklim di tengah terbatasnya ruang fiskal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyusun strategi pendanaan. Salah satunya mendorong Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk secara optimal memobilisasi sumber-sumber pendanaan non APBN baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan.

Di level global, perubahan iklim telah menjadi perhatian karena meningkatnya dampak bagi masyarakat dan lingkungan dunia. Bahkan, berdasarkan Global Risk Report tahun 2024, sepuluh risiko global teratas berdasarkan keparahan selama sepuluh tahun ke depan didominasi oleh isu lingkungan, di antaranya kejadian cuaca ekstrem, kelangkaan sumber daya alam, serta polusi.

Sebagian besar kita tumbuh dan dididik oleh generasi yang secara turun-temurun memiliki pemahaman bahwa tempat paling aman untuk menyimpan uang demi kebutuhan di masa depan adalah dengan dibelikan emas, atau tanah dan rumah. Tidak heran kalau kedua instrumen tersebut hingga kini masih jadi pilihan utama. Instrumen obligasi atau sukuk negara masih menjadi nama yang asing bagi sebagian besar orang Indonesia. Untuk lebih mengenal SBN ritel, mari kita kupas lebih dalam melalui perbandingan dengan emas, properti, dan deposito.