Artikel

Dengan adanya pungutan cukai, masyarakat diharapkan akan melakukan pertimbangan lebih matang sebelum melakukan konsumsi. Pembatasan akses barang kena cukai juga akan mengurangi keterjangkauan anak-anak di bawah umur untuk memperoleh barang tersebut.

Tak dapat dipungkiri, tingkat produksi beras nasional dalam kurun delapan bulan terakhir jauh lebih rendah dibandingkan tingkat konsumsinya. Kondisi defisit tersebut memuncak pada dua bulan belakangan ini. Rata-rata kebutuhan konsumsi beras per bulan adalah sebesar 2,55 sampai dengan 2,56 juta ton. Sementara produksi beras pada Januari dan Februari 2024 secara berturut-turut sebesar 0,91 dan 1,39 juta ton. Sehingga dalam kurun dua bulan ini terjadi defisit produksi dibandingkan konsumsi sebesar 2,8 juta ton beras.

Indonesia merupakan negara yang aktif melakukan perdagangan internasional. Karena itu, kondisi perekonomian global memiliki dampak cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Naik turunnya harga komoditas global mempengaruhi pendapatan negara, yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat panen raya, desa jelijih Punggang mampu mengirim 74 ton hasil panen manggis ke pengepul. Buah yang dikirim tersebut tidak semuanya dapat lolos ketatnya penyortiran buah yang akan dikirim ke pasar internasional. Beragam pelatihan, pendampingan dan bantuan modal usaha juga diberikan oleh pemerintah Desa Jelijih Punggang kepada Wayan Rudiana dalam mengembangkan U.D Gunung Sari miliknya. Semua dukungan ini merupakan bentuk pemanfaatan #UangKita dalam bentuk transfer ke daerah berupa pemberian dana desa.

Semangat atau spirit WISE (Wisdom, Integrity, Solution, and Effectiveness) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) Republik Indonesia pertama kali diluncurkan pada Desember 2016 silam pada Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Akhir Tahun 2016 yang bertempat di Aula Gedung Eks Mahkamah Agung Prijadi Praptosuhardjo. Sudah hampir lima tahun lamanya semangat ini menggelora di seluruh jajaran aparat Itjen Kemenkeu dan menyebar di dalam internal Kemenkeu itu sendiri. Tak terlepas dari semangat tersebut, Inspektorat Jenderal Kemenkeu berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menaungi pertama kali dibentuknya APIP di Indonesia.

Sangat berambisi mencapai financial freedom, tapi realita malah sebaliknya. Atau kalian pernah mendengar keluh kesah ini? Boro-boro nabung untuk masa depan, sekarang aja pas-pasan, kata anonim Gen Z. Hasil riset yang telah dirilis Tirto pada Juli 2019 juga menunjukan bahwa Gen Z cenderung lebih boros, sulit menabung, dan tidak terlalu mempedulikan kebutuhan investasi hari depan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal kebiasaan pengelolaan keuangan tersebut berpotensi besar memberikan dampak tidak sehat bagi keuangan jangka panjang mereka.

Kinerja APBN Kita di awal tahun 2024 masih tetap baik. Ini menjadi bekal untuk menjalani tahun 2024 yang masih diliputi ketidakpastian dan tantangan ekonomi global.

Seiring disrupsi teknologi digital, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus melakukan penyempurnaan pengelolaan likuiditas keuangan negara untuk mendorong efektifitas dan efisiensi belanja. Salah satunya melalui penggunaan alat pembayaran digital dalam melakukan transaksi belanja yakni dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Jika sebagian orang berfikir menjadi guru sekolah dasar adalah hal yang mudah, Galih Sulistyaningra memberikan pandangan berbeda. Dia percaya ada makna pendidikan dasar di dalamnya. Bu Galih, panggilan anak-anak padanya, adalah seorang wanita yang saat ini tengah bertugas di salah satu sekolah dasar negeri di Jakarta. Penampilannya tak banyak berbeda dari guru muda kebanyakan. Namun dibaliknya, Galih adalah lulusan UCL Inggris.

Meski tak secepat sektor privat, penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara turut berubah mengikuti zaman. Tak dipungkiri, teknologi digital meningkatkan kecepatan, efisiensi, serta efektivitas pengelolaan keuangan negara. Apalagi, pandemi COVID 19 juga memaksa kita untuk mengurangi aktivitas tatap muka, termasuk dalam proses transaksi keuangan negara. Pemerintah mengembangkan digitalisasi sistem pembayaran dan menerapkan berbagai fitur digital payment dalam pelaksanaan APBN.

Keseimbangan primer pada APBN 2023 akhirnya surplus setelah 12 tahun mengalami defisit. Apa artinya?

Pemanfaatan Dana Abadi di Bidang Pendidikan tidak dilakukan dengan skema belanja, melainkan diinvestasikan dan hasil pengembangannya akan digunakan untuk melangsungkan berbagai program pendidikan utamanya pemberian beasiswa dan pendanaan riset.