Artikel
Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan akses layanan pendidikan hingga jenjang menengah, baik melalui jalur formal SD sampai dengan SMA/SMK maupun jalur non formal Paket A sampai dengan Paket C, serta pendidikan khusus.
16 Agustus 2024
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sudah melewati separuh perjalanan. Meski kondisi global selama beberapa bulan terakhir penuh guncangan, perekonomian nasional pada semester I 2024 menunjukkan kinerja stabil. APBN tetap menjadi pelindung ekonomi dan rakyat Indonesia.
1 Agustus 2024
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyoroti beberapa tantangan ekonomi global maupun domestik yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perlu dimitigasi oleh pemerintahan yang baru.
1 Agustus 2024
Setiap tahun, pemerintah pusat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Inilah wujud konsistensi pemerintah Indonesia untuk bersikap transparan dan berupaya menpertanggungjawabkan kinerja APBN sebagai tools untuk membangun Indonesia dan menyejahterakan masyarakat.
16 Juli 2024
Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Terhitung sejak LKPP 2016, pemerintah telah memperoleh penilaian terbaik berupa opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut.
16 Juli 2024
Menyiasati kebutuhan pendanaan yang besar untuk mitigasi perubahan iklim di tengah terbatasnya ruang fiskal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyusun strategi pendanaan. Salah satunya mendorong Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk secara optimal memobilisasi sumber-sumber pendanaan non APBN baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan.
1 Juli 2024
Di level global, perubahan iklim telah menjadi perhatian karena meningkatnya dampak bagi masyarakat dan lingkungan dunia. Bahkan, berdasarkan Global Risk Report tahun 2024, sepuluh risiko global teratas berdasarkan keparahan selama sepuluh tahun ke depan didominasi oleh isu lingkungan, di antaranya kejadian cuaca ekstrem, kelangkaan sumber daya alam, serta polusi.
1 Juli 2024
Proses persidangan pajak di Indonesia kini lebih efektif dan efisien dengan adanya e-Tax Court, sebuah sistem informasi berbasis web yang disediakan oleh Pengadilan Pajak untuk melaksanakan administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik. e-Tax Court dapat di akses pada alamat e-taxcourt.kemenkeu.go.id atau setpp.kemenkeu.go.id.
19 Juni 2024
Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat selaku Wajib Pajak (WP). Akibatnya, muncul sengketa pajak antara WP dengan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang ialah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
19 Juni 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM-PPKF 2025) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 20 Mei 2024.
Rancangan fiskal tersebut menjadi bahan pembicaraan awal penyusunan RAPBN 2025, yang nantinya akan dijalankan oleh rezim pemerintahan yang baru. Menkeu menyampaikan sebagai titik tumpu menuju Indonesia Emas, desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3 Juni 2024
Dengan kondisi kegiatan manufaktur yang masih positif dan konsumsi yang baik, ekonomi Indonesia kembali tumbuh menguat di triwulan I-2024 mencapai 5,11 persen. Konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi ini.
1 Juni 2024
Indonesia harus terus membangun. Di lingkup Asia Tenggara saja, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan pembangunan di antara negeri tetangga, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Pembangunan ini membutuhkan komitmen kuat dan perencanaan matang dari pemerintah. Untuk menjadi negara maju dan sejahtera, pembangunan di Indonesia perlu dilakukan terus menerus.
30 Mei 2024