Artikel
Menjadi bagian dari tim ahli ekonomi yang merancang dan mengawal pembangunan Orde Baru. Menangani krisis demi krisis ekonomi dari awal Orde Baru hingga keruntuhannya.
10 Oktober 2024
Satu dekade terakhir, Indonesia berhasil mengintegrasikan pembangunan di berbagai sektor dan ke seluruh pelosok negeri. Pemerintah memastikan agenda pembangunan berjalan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Meski banyak tantangan, mulai dari gejolak ekonomi global, ketegangan geopolitik, pandemi, hingga isu perubahan iklim, pemerintah konsisten untuk hadir dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4 Oktober 2024
Kelapa sawit merupakan salah satu pendorong ekonomi terbesar di Indonesia. Pada 2023 lalu, kontribusi industri sawit ke APBN 2023 telah mencapai Rp88 triliun yang terdiri atas penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp50,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp32,4 triliun, serta bea keluar sebesar Rp6,1 triliun. Industri kelapa sawit menghasilkan lebih dari 179 produk hilir, baik berupa produk setengah jadi maupun produk jadi. Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal (BKF), 58% produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia telah diekspor dan didominasi oleh ekspor produk turunan sawit.
2 Oktober 2024
Indonesia telah terjebak dalam middle income trap selama lebih dari 30 tahun. Untuk keluar dari jebakan itu dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2041, Indonesia harus tumbuh rata-rata minimal 6% secara berkelanjutan. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tahun 2030 menjadi bagian krusial pentahapan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
17 September 2024
Penetapan UU HKPD ini juga merupakan bagian dari reformasi fiskal. Strategi implementasi kebijakan reformasi desentralisasi fiskal diterapkan melalui penguatan sistem perpajakan daerah, meminimalisasi ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.
17 September 2024
Pada 16 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen ini merupakan APBN transisi yang dipersiapkan oleh pemerintah saat ini untuk pemerintahan terpilih yang akan mulai memimpin Indonesia per Oktober 2024.
9 September 2024
Di tengah proyeksi stagnasi perekonomian global, pemerintahan Presiden Joko Widodo mematok target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2%, sedikit lebih tinggi dari outlook tahun ini yang sebesar 5,1%.
9 September 2024
Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah diyakini sangat penting untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu, pemerintah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar sekolah-sekolah di Indonesia, baik swasta maupun negeri, dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Dana BOS dapat digunakan untuk berbagai keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia.
16 Agustus 2024
Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan akses layanan pendidikan hingga jenjang menengah, baik melalui jalur formal SD sampai dengan SMA/SMK maupun jalur non formal Paket A sampai dengan Paket C, serta pendidikan khusus.
16 Agustus 2024
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sudah melewati separuh perjalanan. Meski kondisi global selama beberapa bulan terakhir penuh guncangan, perekonomian nasional pada semester I 2024 menunjukkan kinerja stabil. APBN tetap menjadi pelindung ekonomi dan rakyat Indonesia.
1 Agustus 2024
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyoroti beberapa tantangan ekonomi global maupun domestik yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perlu dimitigasi oleh pemerintahan yang baru.
1 Agustus 2024
Setiap tahun, pemerintah pusat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Inilah wujud konsistensi pemerintah Indonesia untuk bersikap transparan dan berupaya menpertanggungjawabkan kinerja APBN sebagai tools untuk membangun Indonesia dan menyejahterakan masyarakat.
16 Juli 2024