Artikel

Pembiayaan Anggaran dan Pembiayaan Investasi Pada APBN 2025
 
Untuk mendukung pengelolaan kas yang efisien, membiayai investasi dan menutup defisit dilakukan melalui pembiayaan. Pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pembiayaan investasi berfokus pada sektor prioritas.
28 Januari 2026

APBN 2025 Pro Growth: Program Prioritas Pemerintah Menjangkau Puluhan Juta Penerima Manfaat
 
APBN adalah instrumen keuangan negara, sementara program prioritas adalah arah kebijakan yang menentukan ke mana uang negara dibelanjakan. Dalam perjalanan APBN 2025, pemerintah melakukan reprioritisasi belanja, realokasi teknis, dan percepatan pelaksanaan program prioritas agar APBN 2025 tetap pro growth, berdampak langsung bagi rakyat, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi.
19 Januari 2026

Insentif Perpajakan 2025 Tembus Rp530 Triliun:  Mayoritas Dinikmati Sektor Rumah Tangga
 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasi belanja perpajakan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp530,3 triliun. Nilai belanja perpajakan tersebut meningkat 2,23% dibandingkan realisasi tahun 2024.
19 Januari 2026

Perjalanan Ekonomi Indonesia 2025: Hadapi Tahun Penuh Tekanan Hingga Kembali Pulihkan Kepercayaan
 
Di tengah situasi global yang penuh tantangan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Meski tidak melesat tinggi, ekonomi Indonesia konsisten tumbuh dan membaik di tiap triwulannya.
19 Januari 2026

Penerimaan Bea dan Cukai 2025 Tembus Rp300,3 Triliun: Catatkan Kinerja Positif dan Efisiensi Layanan
 
Di tengah fluktuasi harga komoditas dan dinamika perdagangan dunia, penerimaan kepabeanan dan cukai tetap mampu terjaga sebesar Rp300,3 triliun atau setara 99,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
19 Januari 2026

Debottlenecking: Jalan Baru Pemerintah Memperkuat Iklim Investasi
 
Fenomena inilah yang dikenal sebagai debottlenecking, yakni upaya mengurai berbagai sumbatan (bottleneck) yang memperlambat atau bahkan menghentikan aliran investasi dan aktivitas usaha. Tanpa penanganan yang sistematis dan terkoordinasi, hambatan-hambatan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan dunia usaha, meningkatkan biaya ekonomi, dan pada akhirnya menggerus daya saing nasional. Reformasi iklim investasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan regulasi semata serta mekanisme respons cepat yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.
5 Januari 2026

Penanggulangan Bencana Sumatra: Respons Cepat Dukungan APBN
 
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sigap membantu penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Respons APBN dirancang cepat, fleksibel, dan terkoordinasi guna mendukung tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di daerah terdampak.
5 Januari 2026

IKH Online: Solusi Cepat Urus Izin Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak
 
Sekretariat Pengadilan Pajak telah melakukan langkah signifikan dalam digitalisasi layanan melalui implementasi sistem Izin Kuasa Hukum Online (IKH Online). Per 12 April 2024, pengajuan permohonan IKH yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui loket atau pos, kini bertransformasi menjadi digital. Kebijakan ini memiliki tujuan utama mempercepat dan mempermudah proses permohonan izin kuasa hukum (IKH).
12 Desember 2025

Pemerintah Sediakan Kuota Subsidi yang Memadai di APBN Hingga Akhir Tahun 2025
 
Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja subsidi pemerintah memiliki beberapa tujuan, di antaranya menjaga stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung sektor strategis. Melalui belanja subsidi, pemerintah berupaya untuk memastikan harga jual barang dan jasa strategis seperti energi dan pangan tetap terjangkau, serta melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.
12 Desember 2025

Akselerasi Program Prioritas Nasional: Realisasi Anggaran Capai 65,8% Hingga Akhir Oktober 2025
 
Pemerintah menyampaikan kemajuan signifikan dalam realisasi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan total penyerapan anggaran hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp611,7 triliun atau setara 65,8% dari total pagu Rp929 triliun. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan program-program strategis berjalan sesuai target menjelang penutupan tahun anggaran.
3 Desember 2025

SMA Unggul Garuda: Pintu Menuju Kampus Top Luar Negeri
 
Sekolah Garuda merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto sekaligus upaya transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Program sekolah unggul berasrama ini bertujuan memperluas peluang bagi anak-anak Indonesia berprestasi agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia dan bersaing di kancah global.
2 Desember 2025

Sekolah Rakyat Cirebon: Pendidikan Asrama Gratis Berkualitas Bagi Anak Keluarga Tidak Mampu
 
Mereka berdua adalah bagian dari 74 siswa Sekolah Rakyat Cirebon. Sekolah ini berlokasi di Pegambiran, Lemahwungkuk, Kota Cirebon dan berdiri di kompleks SMPN 18 Cirebon. Para siswa Sekolah Rakyat tinggal di asrama, makan bersama, juga belajar dan bermain bersama teman-temannya di area sekolah.
2 Desember 2025