Artikel

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja subsidi pemerintah memiliki beberapa tujuan, di antaranya menjaga stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung sektor strategis. Melalui belanja subsidi, pemerintah berupaya untuk memastikan harga jual barang dan jasa strategis seperti energi dan pangan tetap terjangkau, serta melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.

Pemerintah menyampaikan kemajuan signifikan dalam realisasi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan total penyerapan anggaran hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp611,7 triliun atau setara 65,8% dari total pagu Rp929 triliun. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan program-program strategis berjalan sesuai target menjelang penutupan tahun anggaran.

Sekolah Garuda merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto sekaligus upaya transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Program sekolah unggul berasrama ini bertujuan memperluas peluang bagi anak-anak Indonesia berprestasi agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia dan bersaing di kancah global.

Mereka berdua adalah bagian dari 74 siswa Sekolah Rakyat Cirebon. Sekolah ini berlokasi di Pegambiran, Lemahwungkuk, Kota Cirebon dan berdiri di kompleks SMPN 18 Cirebon. Para siswa Sekolah Rakyat tinggal di asrama, makan bersama, juga belajar dan bermain bersama teman-temannya di area sekolah.

Di usia yang seharusnya menjadi masa emas pertumbuhan, anak-anak justru dihadapkan pada risiko obesitas, kekurangan gizi, gangguan metabolisme hingga gangguan kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk dapat memperkenalkan kebiasaan makan yang sehat sejak dini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah melalui program Makan Bergizi Gratis.

Hingga akhir September 2025, dari 13.484 kali penindakan yang dilakukan, DJBC berhasil menyita total 816 juta batang rokok ilegal. Jumlah tersebut naik tajam sebesar 37% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Adapun rokok ilegal yang disita didominasi oleh 72,9% Sigaret Kretek Mesin (SKM); 21,3% Sigaret Putih Mesin (SPM); dan sisanya 5,8% adalah jenis lain.

Pemerintah mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir September 2025 sudah mencapai Rp644,9 triliun atau sekitar 74,2 persen dari pagu anggaran pasca Instruksi Presiden. Angka ini naik tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat salur.

Julukan Begawan Ekonomi memang melekat pada nama Sumitro Djojohadikusumo. Namun bagi keluarga, sahabat, dan murid-muridnya, ia lebih dulu seorang ayah, kakek, guru, dan sahabat. Gelar itu tak semata lahir dari reputasi akademik atau kiprah politiknya, tetapi dari cara ia menempatkan diri: sederhana, penuh humor, dan selalu mengingatkan bahwa ekonomi sejatinya adalah tentang manusia.

Nama Sumitro Djojohadikusumo tak hanya tercatat dalam sejarah sebagai begawan ekonomi Indonesia, tetapi juga sebagai guru kehidupan yang sederhana, tajam berpikir, dan setia pada nilai-nilai kemanusiaan. Di mata banyak orang, ia bukan sekadar ekonom, melainkan pengajar yang menanamkan arti pengabdi

Di usia belum genap tiga puluh tahun, Sumitro Djojohadikusumo sudah menorehkan kiprah di panggung diplomasi dunia. Dari ruang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga meja perundingan Konferensi Meja Bundar, ia tampil sebagai ekonom muda yang lantang membela kedaulatan Indonesia. Di balik kerapian jas dan dasinya, Sumitro menyimpan kegelisahan seorang intelektual: bagaimana bangsa yang baru lahir ini bisa benar-benar merdeka, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara ekonomi. “Tidak ada pilihan lain bagi Republik Indonesia selain menempuh jalannya sendiri dan berjuang sekuat tenaga sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya,” tulisnya tegas dalam surat terbuka di The New York Times pada 21 Desember 1948 — sebuah seruan yang menggema hingga ke ruang rapat Dewan Keamanan PBB.

Sumitro Djojohadikusumo selalu meyakini bahwa ekonomi tak bisa dipisahkan dari semangat kebangsaan. Baginya, ekonomi bukan sekadar hitung-hitungan angka dan teori di ruang kuliah saja. Ekonomi adalah alat perjuangan, sebuah sarana untuk membebaskan rakyat dari ketertindasan. Ia menolak gagasan pembangunan ekonomi harus dibayar dengan ketergantungan pada modal asing tanpa kendali, yang menurutnya merupakan bentuk penjajahan baru yang lebih halus.

Sejarah Indonesia sering dikenang lewat kisah heroik para pejuang bersenjata. Namun, ada perjuangan lain yang tak kalah penting: perjuangan intelektual. Salah satunya datang dari ekonom dan negarawan Sumitro Djojohadikusumo, arsitek fiskal yang bekerja sunyi di balik kedaulatan ekonomi Indonesia.