Artikel
Indonesia tengah menyongsong transformasi menyeluruh dalam sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) yang lebih dikenal dengan sebutan Coretax. Senior Partner of DDTC Fiscal Research & Advisory Bawono Kristiaji menilai kehadiran Coretax System bukan semata pembaruan teknis. Namun juga sebuah era baru yang diharapkan mampu berkontribusi signifikan bagi kemandirian dan keberlanjutan fiskal sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional.
25 Februari 2026
Coretax dirancang untuk menyederhanakan berbagai aspek perpajakan yang selama ini dirasa rumit dan membingungkan bagi wajib pajak, termasuk wajib pajak UMKM. Salah satu fitur unggulan yang disediakan oleh Coretax adalah pelaporan omzet bulanan.
25 Februari 2026
Memasuki tahun pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan lompatan besar melalui implementasi Coretax DJP, sistem inti administrasi perpajakan yang menyatukan seluruh layanan pajak dalam satu platform digital terintegrasi. Transisi ini menandai berakhirnya era sistem lama yang terfragmentasi dan membuka babak baru pelayanan perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel.
3 Februari 2026
Tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan agenda besar Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita menjadi kerangka besar yang mencerminkan visi dan misi Presiden Prabowo dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional
28 Januari 2026
Untuk mendukung pengelolaan kas yang efisien, membiayai investasi dan menutup defisit dilakukan melalui pembiayaan. Pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pembiayaan investasi berfokus pada sektor prioritas.
28 Januari 2026
APBN adalah instrumen keuangan negara, sementara program prioritas adalah arah kebijakan yang menentukan ke mana uang negara dibelanjakan. Dalam perjalanan APBN 2025, pemerintah melakukan reprioritisasi belanja, realokasi teknis, dan percepatan pelaksanaan program prioritas agar APBN 2025 tetap pro growth, berdampak langsung bagi rakyat, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi.
19 Januari 2026
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasi belanja perpajakan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp530,3 triliun. Nilai belanja perpajakan tersebut meningkat 2,23% dibandingkan realisasi tahun 2024.
19 Januari 2026
Di tengah situasi global yang penuh tantangan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Meski tidak melesat tinggi, ekonomi Indonesia konsisten tumbuh dan membaik di tiap triwulannya.
19 Januari 2026
Penerimaan Bea dan Cukai 2025 Tembus Rp300,3 Triliun: Catatkan Kinerja Positif dan Efisiensi Layanan
Di tengah fluktuasi harga komoditas dan dinamika perdagangan dunia, penerimaan kepabeanan dan cukai tetap mampu terjaga sebesar Rp300,3 triliun atau setara 99,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
19 Januari 2026
Fenomena inilah yang dikenal sebagai debottlenecking, yakni upaya mengurai berbagai sumbatan (bottleneck) yang memperlambat atau bahkan menghentikan aliran investasi dan aktivitas usaha. Tanpa penanganan yang sistematis dan terkoordinasi, hambatan-hambatan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan dunia usaha, meningkatkan biaya ekonomi, dan pada akhirnya menggerus daya saing nasional. Reformasi iklim investasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan regulasi semata serta mekanisme respons cepat yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di lapangan.
5 Januari 2026
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sigap membantu penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Respons APBN dirancang cepat, fleksibel, dan terkoordinasi guna mendukung tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di daerah terdampak.
5 Januari 2026
Sekretariat Pengadilan Pajak telah melakukan langkah signifikan dalam digitalisasi layanan melalui implementasi sistem Izin Kuasa Hukum Online (IKH Online). Per 12 April 2024, pengajuan permohonan IKH yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui loket atau pos, kini bertransformasi menjadi digital. Kebijakan ini memiliki tujuan utama mempercepat dan mempermudah proses permohonan izin kuasa hukum (IKH).
12 Desember 2025