Artikel

Jurus-Jurus Devaluasi dan Deregulasi
 
Pada masa Orde Baru, pemerintah berkali-kali menghadapi inflasi dan minimnya penerimaan negara. Sejumlah kebijakan berani harus diambil. Radius Prawiro tak alergi mengeluarkan kebijakan devaluasi dan deregulasi.
24 Oktober 2024

Kiprah di Masa Perang
 
Di masa perang, jiwa mudanya bergelora. Dia ikut beragam organisasi pemuda dan pelajar. Mencari dana perjuangan. Bahkan ikut memanggul senjata demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
19 Oktober 2024

Jalan Ekonom Orde Baru
 
Menimba ilmu ekonomi di Rotterdam dan Jakarta. Bergiat dalam organisasi profesi dan kekaryaan. Jalan Radius Prawiro untuk berkiprah dalam lembaga-lembaga negara dan pemerintahan pun terbuka lebar.
16 Oktober 2024

Masa Kecil Radius Prawiro
 
Selama masa Orde Baru, Radius Prawiro menduduki jabatan-jabatan menteri yang mengurusi ekonomi dan keuangan. Bidang yang sudah digelutinya sejak masa kecil.
11 Oktober 2024

Arsitek Ekonomi Orde Baru
 
Menjadi bagian dari tim ahli ekonomi yang merancang dan mengawal pembangunan Orde Baru. Menangani krisis demi krisis ekonomi dari awal Orde Baru hingga keruntuhannya.
10 Oktober 2024

Kinerja Satu Dekade: Pastikan Pembangunan Berdampak Positif bagi Masyarakat
 
Satu dekade terakhir, Indonesia berhasil mengintegrasikan pembangunan di berbagai sektor dan ke seluruh pelosok negeri. Pemerintah memastikan agenda pembangunan berjalan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Meski banyak tantangan, mulai dari gejolak ekonomi global, ketegangan geopolitik, pandemi, hingga isu perubahan iklim, pemerintah konsisten untuk hadir dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4 Oktober 2024

Melalui Dukungan Riset, BPDPKS Perkuat Daya Saing Global Industri Kelapa Sawit Indonesia
 
Kelapa sawit merupakan salah satu pendorong ekonomi terbesar di Indonesia. Pada 2023 lalu, kontribusi industri sawit ke APBN 2023 telah mencapai Rp88 triliun yang terdiri atas penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp50,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp32,4 triliun, serta bea keluar sebesar Rp6,1 triliun. Industri kelapa sawit menghasilkan lebih dari 179 produk hilir, baik berupa produk setengah jadi maupun produk jadi. Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal (BKF), 58% produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia telah diekspor dan didominasi oleh ekspor produk turunan sawit.
2 Oktober 2024

Dorong Inovasi Pendanaan SDGs 2030, Ini Upaya Pemerintah
 
Indonesia telah terjebak dalam middle income trap selama lebih dari 30 tahun. Untuk keluar dari jebakan itu dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2041, Indonesia harus tumbuh rata-rata minimal 6% secara berkelanjutan. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tahun 2030 menjadi bagian krusial pentahapan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
17 September 2024

Pembiayaan Kreatif untuk Mengakselerasi Infrastruktur Daerah
 
Penetapan UU HKPD ini juga merupakan bagian dari reformasi fiskal. Strategi implementasi kebijakan reformasi desentralisasi fiskal diterapkan melalui penguatan sistem perpajakan daerah, meminimalisasi ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.
17 September 2024

APBN 2025 Dorong Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
 
Pada 16 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen ini merupakan APBN transisi yang dipersiapkan oleh pemerintah saat ini untuk pemerintahan terpilih yang akan mulai memimpin Indonesia per Oktober 2024.
9 September 2024

Ekonom: RAPBN 2025 Optimis dan Realistis
 
Di tengah proyeksi stagnasi perekonomian global, pemerintahan Presiden Joko Widodo mematok target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2%, sedikit lebih tinggi dari outlook tahun ini yang sebesar 5,1%.
9 September 2024

Penyaluran BOS dan PIP: Tingkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia
 
Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah diyakini sangat penting untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu, pemerintah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar sekolah-sekolah di Indonesia, baik swasta maupun negeri, dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Dana BOS dapat digunakan untuk berbagai keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia.
16 Agustus 2024