Artikel

Majukan Ekonomi Syariah dari Daerah, Begini Kiat KDEKS Sumatra Barat
 
Untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat halal dunia di 2024, penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah terus dilakukan. Salah satunya dengan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). KDEKS menyelaraskan kebijakan ekonomi syariah antarotoritas di tingkat daerah untuk percepatan pengembangan ekonomi syariah Indonesia serta memperkuat inklusivitas perekonomian daerah.
16 Maret 2023

Memperkuat Infrastruktur Ekonomi Syariah, Mensejahterakan Masyarakat
 
Meski Indonesia menjadi negara dengan mayoritas muslim bahkan menjadi yang terbesar di dunia, angka indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia masih belum berada di angka ideal. Pada tahun 2019, indeks literasi ekonomi syariah masyarakat Indonesia berada di kisaran 16,3 persen. Angka tersebut bergerak naik sebanyak 7 persen pada 2022 menjadi 23,3 persen.
16 Maret 2023

APBN Kita Februari, Optimis Ekonomi Masih Kuat
 
Di bulan Februari, kondisi ekonomi Indonesia masih kuat dan aktivitas ekonomi masyarakat juga semakin baik. Pertumbuhan yang merata di seluruh sektor mencerminkan pemulihan ekonomi. Meski demikian, dinamika global yang dipenuhi ketidakpastian masih harus terus diwaspadai. Penerimaan negara yang sudah dikumpulkan kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Belanja untuk kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial masih menjadi prioritas yang terus dijaga.
15 Maret 2023

Benahi Sektor Logistik dengan Implementasi NLE
 
Biaya logistik sangat berdampak pada daya saing, baik pengusaha maupun perekonomian negara secara keseluruhan. Bagi pengusaha, biaya logistik mempengaruhi ongkos produksi sehingga akan menentukan harga jual produk akhir. Sementara biaya logistik agregat akan mempengaruhi pasar ekspor dan impor di suatu negara. Biaya logistik Indonesia pada kuartal pertama tahun 2021 mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di negara-negara kawasan ASEAN, seperti Malaysia yang hanya mencapai 13 persen dari PDB.
1 Maret 2023

Terapkan NLE, Tekan Biaya Logistik
 
Besaran biaya logistik menjadi salah satu tolak ukur daya saing ekonomi suatu negara. Sayangnya, fakta menunjukkan biaya logistik Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga, bahkan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Alarm kencang pun berbunyi bagi negara kita. Perlu terobosan besar untuk menekan biaya logistik, antara lain melalui penerapan National Logistics Ecosystem (NLE).
1 Maret 2023

Benahi Ketimpangan, Begini Redesain Dana Bagi Hasil
 
Sebagai langkah penguatan sinergi keuangan pusat dan daerah, utamanya dalam mendukung perbaikan desentralisasi fiskal maka pada 2022 silam pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pembenahan yang dilakukan melalui UU HKPD adalah melakukan pembaruan rancangan transfer ke daerah (TKD), antara lain melalui redesain dana bagi hasil (DBH).
16 Februari 2023

Kelola Dana Bagi Hasil dengan Lebih Adil
 
Krisis ekonomi 1998 menjadi salah satu pemicu reformasi keuangan negara di Indonesia. Pada saat yang sama, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal turut menjadi atensi dan mendorong dibahasnya aturan baru tentang keduanya. Tak perlu waktu lama, tahun 1999 terbit Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
16 Februari 2023

Langkah Jitu Reformasi Sektor Keuangan Melalui UU P2SK
 
Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah dokumen penting bagi masyarakat Indonesia. Tanda tangan tersebut bermakna Presiden resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK.
31 Januari 2023

UU P2SK Urgen, Ini Alasannya
 
Merespons kondisi dan tantangan sektor keuangan terkini, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) bersama pemerintah sepakat membentuk Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada 12 Januari 2023.
31 Januari 2023

Anggaran Kesehatan 2023 Fokus Perkuat Transformasi Kesehatan
 
Hingga penghujung 2022, Indonesia sudah menyuntikkan 450 juta dosis vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Dampak pemberian vaksinasi tersebut kian terasa. Kasus COVID-19 terus melandai. Meski sempat naik ketika muncul varian baru, kasus mampu kembali melandai dengan cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa imun masyarakat telah terbentuk, baik dari pemberian vaksin maupun karena terinfeksi.
16 Desember 2022

Hindari Proyek Mangkrak, Ini Fokus Pembangunan Infrastruktur 2023
 
Mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023 mendatang
16 Desember 2022

Komitmen Integritas Pengelolaan Keuangan Negara di Tengah Situasi Extraordinary dan Tahun Politik
 
Korupsi adalah musuh besar bangsa Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan korupsi mampu menghancurkan negara. Kita tak perlu musuh dari luar, tegasnya, justru musuh dari dalam diri kita sendiri yang biasanya paling bisa meruntuhkan bangsa. Untuk itulah, Menkeu tak pernah berhenti mengingatkan seluruh jajarannya untuk menegakkan integritas.
2 Desember 2022