Artikel
Laporan Utama
Kementerian Keuangan berkali-kali memodifikasi struktur organisasi dan nomenklaturnya. Perubahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman.
11 Oktober 2021
Laporan Utama
Upaya menghapus ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah butuh waktu yang panjang. Reformasi membuka keran desentralisasi keuangan.
7 Oktober 2021
Laporan Utama
Penagihan piutang bukan hanya pekerjaan swasta. Negara pun punya penagih piutang untuk menjaga kekayaan negara.
5 Oktober 2021
Laporan Utama
Obligasi jadi alternatif pembiayaan pembangunan lewat partisipasi masyarakat. Bahkan di saat pandemi, strategi ini menjadi sumber pembiayaan defisit untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
5 Oktober 2021
Laporan Utama
Selama bertahun-tahun Direktorat di Kementerian Keuangan ini berperan sebagai tulang punggung negara.
4 Oktober 2021
Laporan Utama
Sejak masa kolonial, pendidikan dan latihan bagi pengelola keuangan negara berjalan sendiri-sendiri. Mulai terpusat dan terintegrasi dengan kehadiran BPPK.
4 Oktober 2021
Laporan Utama
Pejabatan Pajak mulanya menangani Urusan Bea Cukai beserta Urusan Pajak Bumi. Pejabatan Pajak kemudian dipecah menjadi tiga, yakni Pejabatan Pajak, Pejabatan Pajak Bumi, serta Pejabatan Bea dan Cukai.
1 Oktober 2021
Laporan Utama
Kajian dan rumusan kebijakan fiskal dibuat menyesuaikan keadaan di masyarakat. Dalam keadaan gawat, tugas ini menjadi lebih berat.
1 Oktober 2021
Laporan Utama
Bayangkan betapa susahnya mengelola sebuah kementerian di tengah situasi perang. Dengan dana dan sumber daya manusia yang terbatas.
30 September 2021
Laporan Utama
APBN merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang. Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan memiliki peranan vital dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN sehingga mendapat sebutan penjaga keuangan negara. Mengelola anggaran negara bukanlah pekerjaan mudah. Tak hanya hari-hari ini melainkan sejak dulu. Kala pengelolaan APBN masih mengacu pada undang-undang warisan kolonial.
30 September 2021
Laporan Utama
Tingkat ketidakpastian akibat dinamika pandemi COVID-19 masih tinggi. Terpaan gelombang virus varian baru pada pertengahan 2021 silam menunjukkan perlunya memasukkan faktor mutasi COVID-19 sebagai variabel dalam perencanaan kebijakan. Karena itu, di 2022 penanganan pandemi masih menjadi fokus pemerintah seiring dengan prioritas pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat. Melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan menjadi fokus pertama dari enam fokus utama pemerintah dalam rancangan kebijakan APBN 2022.
15 September 2021
Laporan Utama
Prioritas pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia terpotret jelas dalam alokasi RAPBN 2022. Satu dari enam fokus utama pemerintah dalam RAPBN 2022 adalah menjaga kesinambungan program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat miskin dan rentan. Perlinsos tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan, baik dalam kondisi normal maupun kedaruratan. Tapi juga dalam jangka panjang perlinsos diharapkan akan mampu memotong lingkaran kemiskinan.
15 September 2021