Artikel
Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Terhitung sejak LKPP 2016, pemerintah telah memperoleh penilaian terbaik berupa opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut.
16 Juli 2024
Menyiasati kebutuhan pendanaan yang besar untuk mitigasi perubahan iklim di tengah terbatasnya ruang fiskal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyusun strategi pendanaan. Salah satunya mendorong Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk secara optimal memobilisasi sumber-sumber pendanaan non APBN baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan.
1 Juli 2024
Di level global, perubahan iklim telah menjadi perhatian karena meningkatnya dampak bagi masyarakat dan lingkungan dunia. Bahkan, berdasarkan Global Risk Report tahun 2024, sepuluh risiko global teratas berdasarkan keparahan selama sepuluh tahun ke depan didominasi oleh isu lingkungan, di antaranya kejadian cuaca ekstrem, kelangkaan sumber daya alam, serta polusi.
1 Juli 2024
Proses persidangan pajak di Indonesia kini lebih efektif dan efisien dengan adanya e-Tax Court, sebuah sistem informasi berbasis web yang disediakan oleh Pengadilan Pajak untuk melaksanakan administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik. e-Tax Court dapat di akses pada alamat e-taxcourt.kemenkeu.go.id atau setpp.kemenkeu.go.id.
19 Juni 2024
Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat selaku Wajib Pajak (WP). Akibatnya, muncul sengketa pajak antara WP dengan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang ialah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
19 Juni 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (KEM-PPKF 2025) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 20 Mei 2024.
Rancangan fiskal tersebut menjadi bahan pembicaraan awal penyusunan RAPBN 2025, yang nantinya akan dijalankan oleh rezim pemerintahan yang baru. Menkeu menyampaikan sebagai titik tumpu menuju Indonesia Emas, desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3 Juni 2024
Dengan kondisi kegiatan manufaktur yang masih positif dan konsumsi yang baik, ekonomi Indonesia kembali tumbuh menguat di triwulan I-2024 mencapai 5,11 persen. Konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi ini.
1 Juni 2024
Indonesia harus terus membangun. Di lingkup Asia Tenggara saja, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan pembangunan di antara negeri tetangga, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Pembangunan ini membutuhkan komitmen kuat dan perencanaan matang dari pemerintah. Untuk menjadi negara maju dan sejahtera, pembangunan di Indonesia perlu dilakukan terus menerus.
30 Mei 2024
The Indonesian AID Scholarship (TIAS) merupakan salah satu program hibah LDKPI untuk mendorong pencapaian target SDGs khususnya di bidang pendidikan.
17 Mei 2024
Saat ini sekitar 195 negara eksis di atas muka bumi. Tiap negara memiliki kepentingan berbeda-beda. Demikian pula dengan Indonesia, ada kepentingan yang diperjuangkan dalam komunitas internasional. Sebagai negara maritim misalnya, Indonesia aktif dalam kancah internasional untuk melindungi kedaulatan wilayahnya. Indonesia juga memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya melalui kerja sama ekonomi dan pembangunan dalam berbagai forum.
17 Mei 2024
Foto oleh Irfan Bayu
Para pendiri negara Indonesia telah merumuskan tujuan bernegara yang tercantum jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan-tujuan bernegara ini bukan hanya sekadar cita-cita, tetapi juga pedoman kuat dan nyata yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga di tengah-tengah pergaulan internasional.
2 Mei 2024
Foto oleh Irfan Bayu P.
Upaya diplomasi Indonesia untuk mengukuhkan pendapat serta memperoleh dukungan internasional terhadap beragam isu tidak hanya berlangsung di perhelatan dunia. Tetapi juga lewat berbagai perangkat lainnya. Seperti melalui pemberian bantuan internasional. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau yang juga dikenal sebagai Indonesian Agency for International Development (Indo AID) menjadi instrumen diplomasi ekonomi penting yang dapat meningkatkan kontribusi Indonesia bagi pembangunan regional dan global. Serta membawa manfaat bagi politik dan ekonomi dalam negeri.
2 Mei 2024