Artikel

Indonesia telah terjebak dalam middle income trap selama lebih dari 30 tahun. Untuk keluar dari jebakan itu dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2041, Indonesia harus tumbuh rata-rata minimal 6% secara berkelanjutan. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tahun 2030 menjadi bagian krusial pentahapan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Penetapan UU HKPD ini juga merupakan bagian dari reformasi fiskal. Strategi implementasi kebijakan reformasi desentralisasi fiskal diterapkan melalui penguatan sistem perpajakan daerah, meminimalisasi ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Kisahnya bermula saat Devi, panggilan akrabnya, masih menjadi anak tunggal orang tuanya. Ambulu yang hanya sebuah kecamatan kecil yang jauh dari kota membuat orang tua Devi merasa kesulitan untuk memasarkan produk kerajinan hasil buah tangan mereka sendiri. Mereka sepakat untuk mencoba peruntungan di pulau sebelah, Bali, dengan segala kemegahan seni dan turis sebagai konsumennya. Rumah kontrakan kecil yang dibangun semi permanen di atas got menjadi tempat berlindung Devi dan keluarga saat itu. “Orang-orang Jember banyak yang merantau ke Bali termasuk Bapak saya yang menjual kerajinan tangan ibu-ibu di sekitar rumah, membuat kerajinan tangan, lalu itu dibawa ke Bali,” kata Devi.

Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Sekarang ini, mayoritas masyarakat lebih sering mengonsumsi junk food dan minuman manis. Dalam jangka panjang, rasa candu yang diakibatkan oleh junk food dan minuman manis ini sangat tidak baik untuk kesehatan. Berbagai fakta dan data sudah terungkap, salah satunya adalah peningkatan beban penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia seperti diabetes, kardiovaskular, dan stroke dalam beberapa dekade terakhir. Sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan cukai pada minuman manis demi menjaga kesehatan masyarakat. Namun hal itu menimbulkan pro kontra opini dari berbagai kalangan mulai dari urgensi, dampak dari sisi kesehatan, maupun dampak ekonomis bagi masyarakat.

Putusnya Jalan Lintas Nasional di Lembah Anai pada bulan Mei yang lalu akibat diterpa banjir bandang telah menimbulkan berbagai efek di Provinsi Sumatera Barat. Beralihnya arus kendaraan ke jalur Sitinjau Laut dan Malalak, telah menyebabkan kepadatan lalu lintas di jalur tersebut, dan tidak jarang mengakibatkan kemacetan yang sangat parah. Jika biasanya Padang – Bukittinggi dapat ditempuh dalam 2.5-3 jam, melalui Malalak atau Sitinjau Laut, jarak ini ditempuh dalam 4 jam, bahkan lebih, ketika kemacetan terjadi. Kejadian-kejadian ini kemudian menimbulkan efek berantai dan semakin menyadarkan kita bahwa Sumatera Barat butuh Pembangunan jalan.

Siang menjelang sore yang tenang di desa Batang-Batang Daya, Kabupaten Sumenep. Beberapa wanita paruh baya sedang melakukan aktivitas bersama di sebuah bangunan menyerupai gudang terbuka di belakang pasar desa. Di sela renyahnya canda tawa, mereka nampak serius membolak-balik batang tanaman berdaun banyak. Dalam sekejap, sekarung plastik penuh tanaman kelor itu telah terpisah antara daun dan batangnya.

Ada hal-hal yang perlu diceritakan dari Surabaya. Bukan patung Sura dan Buaya, bukan jembatan Suramadu, bukan pula rujak cingur. Meski belum semahsyur ketiganya, ada hal lain yang layak diceritakan, Pojok Wani. Cerita dari potret Kantor KPKNL Surabaya.

Untuk mencapai target penerimaan pajak sesuai amanah di APBN, maka diperlukan dukungan dari semua lini termasuk kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak.

Di tengah proyeksi stagnasi perekonomian global, pemerintahan Presiden Joko Widodo mematok target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2%, sedikit lebih tinggi dari outlook tahun ini yang sebesar 5,1%.

Pada 16 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen ini merupakan APBN transisi yang dipersiapkan oleh pemerintah saat ini untuk pemerintahan terpilih yang akan mulai memimpin Indonesia per Oktober 2024.

Memiliki hunian pribadi sendiri adalah keinginan bagi banyak orang. Memiliki rumah adalah simbol kemapanan. Selain itu, rumah juga bisa dijadikan aset yang berharga di kemudian hari. Namun, beberapa tahun terakhir harga tanah dan bangunan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin memiliki rumah sendiri harus lebih bijak lagi dalam mempersiapkan finansialnya.

Penggunaan PDN 41% belum mencapai target 52,48 % sesuai Sasaran Strategis dari Kemenperindustrian 2020-2024. Dari sisi impor, data Kemendag 2018-2022 menunjukkan peningkatan impor perangkat TIK Indonesia, dari US$ 6,08 miliar di 2018 menjadi US$ 8,54 miliar pada 2022.