Artikel

Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Terhitung sejak LKPP 2016, pemerintah telah memperoleh penilaian terbaik berupa opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut.

Indonesia terkenal sebagai negara maritim. Luas laut Indonesia yang mencapai 62% dari keseluruhan wilayah Indonesia menyimpan berbagai potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya. Sayangnya, banyak kekayaan alam yang belum bisa dioptimalkan. Lagi-lagi pendidikan menjadi masalah dasar yang masih sulit teratasi. Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau membuat pemerataan di berbagai bidang masih jadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama di daerah pesisir. Rumah Bahari Gemilang hadir untuk sedikit membantu dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, untuk bisa berperan dalam proses pembangunan masyarakat pesisir terutama di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Palu adalah ibukota provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Kota Palu yang terkenal dengan sebutan “Negeri 5 Dimensi” ini mempunyai banyak cerita. Kementerian Keuangan hadir untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia, tak terkecuali di bumi Sulteng, salah satunya adalah instansi bea cukai dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai tipe madya Pabean C Pantoloan sebagai perwakilannya.

Pengelolaan keuangan negara merupakan urat nadi pelaksanaan pembangunan nasional. Program-program pembangunan nasional sangat memerlukan pembiayaan yang tepat dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat besar, karena selain harus mengelola Bagian Anggaran kementeriannya (BA 15) sebagaimana Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya sebagai Chief Operating Officer (COO), Menteri Keuangan juga menjadi Pengelola Fiskal (Chief Financial Officer-CFO) yang bertanggung jawab untuk menjaga pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Menteri Keuangan juga memiliki tanggung jawab sebagai Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan pembinaan perusahaan negara.

Menyiasati kebutuhan pendanaan yang besar untuk mitigasi perubahan iklim di tengah terbatasnya ruang fiskal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyusun strategi pendanaan. Salah satunya mendorong Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk secara optimal memobilisasi sumber-sumber pendanaan non APBN baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan.

Di level global, perubahan iklim telah menjadi perhatian karena meningkatnya dampak bagi masyarakat dan lingkungan dunia. Bahkan, berdasarkan Global Risk Report tahun 2024, sepuluh risiko global teratas berdasarkan keparahan selama sepuluh tahun ke depan didominasi oleh isu lingkungan, di antaranya kejadian cuaca ekstrem, kelangkaan sumber daya alam, serta polusi.

Sebagian besar kita tumbuh dan dididik oleh generasi yang secara turun-temurun memiliki pemahaman bahwa tempat paling aman untuk menyimpan uang demi kebutuhan di masa depan adalah dengan dibelikan emas, atau tanah dan rumah. Tidak heran kalau kedua instrumen tersebut hingga kini masih jadi pilihan utama. Instrumen obligasi atau sukuk negara masih menjadi nama yang asing bagi sebagian besar orang Indonesia. Untuk lebih mengenal SBN ritel, mari kita kupas lebih dalam melalui perbandingan dengan emas, properti, dan deposito.

Pendidikan dan kesehatan merupakan komponen utama dalam pilar pembangunan manusia. Pilar ini merupakan salah satu dari empat pilar yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mencapai visi Indonesia emas 2045. Dikutip dari situs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), visi ini menargetkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Melihat berbagai fenomena dan tantangan yang dihadapi, mampukah Indonesia menggapai cita-cita hebat dan mulia tersebut?

Pembangunan gedung dan penambahan fasilitas ini berdampak signifikan pada pelayanan kesehatan di Bangli. Sementara pada aspek di luar kesehatan, pembangunan gedung RSUD ini juga memicu perekonomian sekitar rumah sakit turut menggeliat. Pasalnya, area sekitar rumah sakit yang dulu relatif tidak terjamah, kini mulai diramaikan oleh keberadaan warung-warung yang melayani karyawan dan kerabat pasien.

Proses persidangan pajak di Indonesia kini lebih efektif dan efisien dengan adanya e-Tax Court, sebuah sistem informasi berbasis web yang disediakan oleh Pengadilan Pajak untuk melaksanakan administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik. e-Tax Court dapat di akses pada alamat e-taxcourt.kemenkeu.go.id atau setpp.kemenkeu.go.id.

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat selaku Wajib Pajak (WP). Akibatnya, muncul sengketa pajak antara WP dengan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang ialah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Sudah tak kalah lagi dengan negara maju di dunia, Indonesia lewat putra putri terbaiknya juga sedang mengembangkan kereta cepat yang direncanakan akan mengantarkan masyarakat dari Jakarta ke Surabaya dengan durasi kurang dari 5 jam dengan kecepatan lebih dari 200 km/jam.