Artikel

Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mendukung pemberdayaan perempuan, salah satunya melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program UMi tidak hanya membantu pelaku usaha ultra mikro agar bisa naik kelas. Namun juga meningkatkan kapasitas perempuan yang 96 persen mendominasi usaha ultra mikro.

Namun demikian, selama ini perempuan masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Masih banyak di antara mereka yang hidup dalam kemiskinan. Jika mereka bekerja, mereka masih menghadapi tantangan ketidaksetaraan pendapatan. Pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi, antara lain dengan memberikan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu bentuk pembiayaan tersebut adalah pembiayaan ultra mikro (UMi) yang disalurkan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Mengkalibrasi ulang strategi pembangunan di tengah dunia yang semakin terfragmentasi sangat krusial untuk didiskusikan saat ini. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara 12th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di Nusa Dua, Bali, 6 Desember 2023.

Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD memang suatu peristiwa rutin tahunan. Namun demikian, rutinitas ini tak mengurangi pentingnya makna penyerahan tersebut. Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan anggaran tahun 2024 telah siap dimulai. Dokumen tersebut merupakan dokumen APBN yang menjadi pedoman bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA dan TKD TA 2024 dilakukan secara digital, tidak lagi dalam bentuk dokumen fisik. Penyerahan DIPA dan TKD tersebut sekaligus menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN 2024.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap isu lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup adalah bagian dari tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan konstitusi. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia bukan hanya melindungi masyarakat, melainkan termasuk melindungi wilayah, habitat, serta kekayaan alam Indonesia. Kebijakan pembangunan sudah mengarah ke pembangunan berwawasan lingkungan, misalnya dengan mengimplementasikan ekonomi hijau.

Mitigasi perubahan iklim semakin mendesak. Sebagai penyumbang emisi terbesar ketujuh di dunia, langkah dekarbonisasi Indonesia tentu signifikan bagi penanganan perubahan iklim global. Langkah nyata mitigasi juga berdampak bagi kehidupan 275 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, bahkan eksistensi generasi mendatang. Data Bank Dunia 2021 menyebutkan Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan paparan tinggi risiko iklim, baik banjir maupun panas ekstrem. Bahkan 80 persen bencana alam di Indonesia terjadi akibat perubahan iklim. Tak hanya risiko bencana alam yang tinggi, Roadmap NDC Adaptasi 2020 memperkirakan perubahan iklim juga berpotensi merugikan ekonomi Indonesia sebesar 0,66 hingga 3,45 persen terhadap PDB tahun 2030.

Kondisi ekonomi global sedang dihadapkan pada tantangan dan risiko ketidakpastian yang meningkat. Situasi ini berdampak pada kondisi di Indonesia yang mempengaruhi nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, gejolak global ini juga berefek pada sektor keuangan yang akan berdampak pada sektor riil. Dengan adanya situasi global yang menantang, dari beberapa leading indicators masih memperlihatkan ekonomi Indonesia yang terjaga baik. Indeks kepercayaan masyarakat masih baik yang terlihat dari sisi konsumsi. Begitu pula PMI Indonesia yang masih ekspansif. Konsumsi listrik untuk bisnis juga masih tumbuh 9,4 dan konsumsi semen tumbuh 4,9 yang menunjukkan sektor properti masih menggeliat. Ini tidak terlepas dari kinerja APBN yang menjadi instrume shock absorber untuk melindungi ekonomi masyarakat.

Hajatan akbar demokrasi telah menanti di depan mata. Tak kurang dari tiga bulan mendatang, tepatnya 14 Februari 2024, segenap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan melakukan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 guna memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota legislatif untuk periode 2024 hingga 2029.

Namun, perhelatan Pemilu tentu membutuhkan biaya tak sedikit. Untuk Pemilu 2024, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran hingga Rp71,3 triliun. Anggaran bahkan sudah diberikan sejak jauh-jauh hari, sekitar 20 bulan sebelum Pemilu terselenggara. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan Rp3,1 triliun. Tahun 2023, alokasi anggaran Pemilu bertambah menjadi Rp30,0 triliun. Pada tahun depan saat berlangsungnya Pemilu, alokasinya naik lagi menjadi Rp38,2 triliun.

Seiring menguatnya pertumbuhan ekonomi dan didukung beragam kebijakan pajak, pemerintah memprediksi pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Penerimaan pajak 2024 diperkirakan tumbuh 9,4 persen.

Rata-rata Alokasi TKD dalam APBN sebesar 26-28 persen atau sepertiga APBN. Alokasi TKD dalam APBN terus mengalami kenaikan dan meningkat menjadi Rp857,6 triliun pada tahun 2024.