Artikel
Prioritas pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia terpotret jelas dalam alokasi RAPBN 2022. Satu dari enam fokus utama pemerintah dalam RAPBN 2022 adalah menjaga kesinambungan program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat miskin dan rentan. Perlinsos tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan, baik dalam kondisi normal maupun kedaruratan. Tapi juga dalam jangka panjang perlinsos diharapkan akan mampu memotong lingkaran kemiskinan.
15 September 2021
Ketidakpastian adalah tantangan yang terus menggelayuti kinerja penanganan pandemi. Beberapa bulan lalu, sejumlah negara sempat melonggarkan pembatasan sosial karena merasa telah mampu meredam pandemi. Namun, gelombang pandemi yang lebih mengerikan justru tiba-tiba datang dan menghantam. Bertemu dengan pandemi berarti bertemu dengan banyak hal baru yang sulit diprediksi.
15 September 2021
Dunia boleh saja dihadang pandemi yang penuh ketidakpastian, tetapi Indonesia tetap harus melangkah maju dan kuat menggenggam tujuan. Masyarakat Indonesia harus sejahtera dan dilindungi.
1 September 2021
Bayang-bayang pandemi masih terus menggelayuti ekonomi. Tahun 2021 kita awali dengan semangat optimisme untuk pulih. Namun, siapa sangka varian baru Delta mendadak menjangkiti dunia.
1 September 2021
Pembatasan sosial sebagai upaya pengendalian penyebaran wabah COVID-19 berdampak keras bagi masyarakat miskin dan rentan. Jahuri, warga Desa Panjang Wetan, Pekalongan Utara contohnya
16 Agustus 2021
Tahun kedua pandemi COVID-19 masih berlangsung. Coronavirus masih enggan menghilang sehingga berbagai pembatasan kegiatan masyarakat kembali diberlakukan. Kebijakan pembatasan ini memukul pergerakan ekonomi kelas menengah dan bawah. Bahkan, untuk sekadar mampu bertahan hidup pun sebagian dari mereka cukup kesulitan. Pemerintah melakukan intervensi melalui berbagai program perlindungan sosial agar mereka tetap tangguh bertahan.
16 Agustus 2021
Dalam kondisi apa pun, pemerintah harus mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi sangat penting untuk diperjuangkan.
1 Agustus 2021
Setiap tahunnya, laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau biasa disebut dengan LKPP diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di tengah kondisi berat akibat pandemi, LKPP 2020 masih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
1 Agustus 2021
Belakangan ini, diskursus publik diwarnai oleh topik rencana kebijakan menyesuaikan sistem pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Mayoritas masyarakat tergiring pada opini bahwa pemerintah seolah tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil di masa pandemi ini.
16 Juli 2021
Sejak merdeka, Indonesia menggunakan sistem perpajakan peninggalan kolonial Belanda. Kian lama, sistem itu kian usang.
15 Juli 2021
Hingar bingar persiapan kemerdekaan Indonesia sudah berlangsung sejak Maret 1945 melalui dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para tokoh pendiri bangsa melaksanakan berbagai rapat untuk membahas segala hal yang dibutuhkan untuk kemerdekaan bangsa. Dalam salah satu rapat, sang Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat mengemukakan usulan agar pemungutan pajak diatur dengan hukum. Itulah awal mula pajak digagas sebagai sumber penerimaan negara untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.
15 Juli 2021
Penerimaan negara yang memadai diperlukan untuk menopang APBN yang sehat dan berkelanjutan. Pajak merupakan penopang utama penerimaan negara. Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara sebesar 65 persen. Partisipasi warga negara untuk membayar pajak dari waktu ke waktu meningkat tercermin dari bertambahnya Wajib Pajak (WP) terdaftar, dari 2,59 juta orang di tahun 2002, sekarang sudah mendekati 50 juta WP. Itu hanya satu dari sekian banyak hasil pembenahan sistem perpajakan yang dilakukan berkelanjutan sejak tahun 1983 hingga saat ini.
15 Juli 2021